Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Israel-AS Vs Iran Bisa Picu Transisi Energi di Indonesia?

Kompas.com, 3 Maret 2026, 15:10 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

Sumber AFP

KOMPAS.com - Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran sejak Sabtu (28/2/2026) memicu lonjakan harga minyak global. Namun, ekskalasi konflik tersebut dinilai tidak akan mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Penilaian tersebut berdasarkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Indonesia sudah sedikit, atau sekitar lima sampai 10 persen. Sementara itu, energi fosil di Indonesia didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. 

Baca juga:

Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti menganggap, lonjakan harga saham batu bara di tengah eskalasi konflik AS dan Israel versus Iran hanya sentiman teknikal.

"Kalau secara fundamentalnya, enggak. Agak-agak kurang begitu relevan ya. Kalau kita (Indonesia) transisi energi itu langsung masuk ke PLTU batu bara. (Lonjakan harga saham batu bara) Itu hanya sentimen terhadap pasar saham," ujar Yayan kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).

Konflik AS-Israel ke Iran percepat transisi energi di Indonesia?

Di sisi lain, faktor keberhasilan transisi energi ke EBT di Indonesia lebih banyak dipengaruhi investasi, bukan tekanan dari kenaikan harga minyak global.

Permasalahan pembiayaan transisi energi ke EBT di Indonesia diperparah dana Just Energy Transtition Partnership (JETP), yang mana sampai sekarang disebut masih belum turun.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dianggap lebih "menyukai" model peningkatan substitusi bahan bakar fosil dengan bakar bakar nabati melalui program biofuel yaitu program biodiesel dan bioetanol.

"Nah, ini yang digalangkan sekarang," tutur Yayan.

Sementara itu, transisi ke EBT, seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi, di Indonesia saat ini masih belum terlalu signifikan.

Indonesia tidak mempunyai modal untuk transisi energi ke EBT dalam skala besar. Transisi energi ke EBT di Indonesia membutuhkan waktu minimal empat sampai lima tahun.

Apalagi, kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto cenderung ke arah energi fosil.

Baca juga:

Lebih ke masalah struktural

Cerobong asap dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 terlihat dari permukiman warga di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Serangan AS dan Israel ke Iran sejak Sabtu (28/2/2026) memicu lonjakan harga minyak global. Lantas, apa hal itu picu transisi energi di Indonesia?KOMPAS.com/DANUR LAMBANG PRISTIANDARU Cerobong asap dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 terlihat dari permukiman warga di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Serangan AS dan Israel ke Iran sejak Sabtu (28/2/2026) memicu lonjakan harga minyak global. Lantas, apa hal itu picu transisi energi di Indonesia?

Menurut Yayan, yang bisa dilakukan Indonesia saat ini mungkin memensiunkan dini PLTU batu bara Cirebon-1 dan menggantinya dengan PLTU Ombilin yang terletak di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Transisi energi ke EBT di Indonesia lebih ke arah permasalahan struktural dan tidak dapat terjadi dalam jangka pendek yang dipicu kenaikan harga minyak global. 

Hal itu berbeda dengan kondisi di Eropa yang sudah bagus sistem pembangkit dan pasar listrik untuk EBT.

Infrastruktur untuk pembangkit listrik dari EBT di Eropa sudah siap dan negara-negaranya hanya perlu memanfaatkannya. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki semua keunggulan Eropa itu.

"Kalau Indonesia kan kita enggak punya market system atau energy system and storage, kita kan masih belum ada. Ekosistemnya enggak mendukung. Jadi, kita tetap pakai fosil, yaitu pakai PLTU," ucap Yayan.

Relevansi transisi energi ke EBT memang ada jika ditarik dari kenaikan harga batu bara global akibat penutupan Selat Hormuz.

Kenaikan harga batu bara seiring dengan ketegangan geopolitik di wilayah tersebut menguatkan relevansi transisi energi ke EBT bagi negara-negara terdampak dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi.

"Iya (meningkatkan relevansi transisi energi ke EBT). Nah, kemungkinan adanya ini (kenaikan harga minyak global), Tiongkok (sebagai negara importir dengan konsumsi minyak yang meningkat) memasoknya dari Rusia yang (mengirimnya) melalui Selat Hormuz. Jadi, kemungkinan harga batu bara itu akan naik. Nah, ini yang berpengaruh dari harga batu bara akibat adanya eskalasi harga minyak itu yang mempengaruhi terhadap saham-saham perusahaan batu bara," terang Yayan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total 'Great Barrier Reef' Akibat El Nino
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total "Great Barrier Reef" Akibat El Nino
Pemerintah
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau