Konflik AS-Israel Vs Iran Jadi Alarm Transisi Energi di Indonesia, Mengapa?

KOMPAS.com - Kenaikan harga minyak global, yang dipicu ekskalasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, dinilai akan memperberat beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
‎
‎"Kita tidak tahu akan seberapa lama rentang perangnya. Kalau naik terus, sudah pasti nanti kita harus hitung subsidinya akan membengkak besar. Nah, di situ sebenarnya menjadi bukti kebutuhan kita untuk transisi energi," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, Selasa (3/3/2026).

Baca juga:

• Konflik Israel-AS Vs Iran Bisa Picu Transisi Energi di Indonesia?
• Serangan AS-Israel ke Iran Ancam Transisi Energi dan Emisi Global

Konflik AS-Israel vs Iran dan ketergantungan energi fosil

Perang bisa jadi pemicu transisi energi di Indonesia

‎Jika masih mengandalkan energi fosil, Indonesia disebut akan terus terombang-ambing fluktuasi harga.

Energi fosil, seperti minyak bumi dan gas, termasuk tradable goods atau barang yang telah biasa diperdagangkan di pasar luar negeri, yang harganya berpotensi naik atau turun.

‎Namun, sebagai produsen, Indonesia masih untung untuk baru bara, karena memakai domestic market obligation (DMO), dengan harga 70 dollar AS atau sekitar Rp 1,18 juta per ton. Sementara itu, harga batu bara global 100 dollar AS atau setara Rp 1,69 juta per ton.

Menurut Tata, kenaikan harga minyak global akibat ketegangan di wilayah tersebut semestinya menjadi pemicu bagi pemerintah Indonesia untuk serius melakukan transisi energi.

Ia memperingatkan, krisis seperti itu memang pasti terjadi dan energi fosil suatu saat nanti akan habis.

Jika tidak siap, cepat atau lambat Indonesia akan menekan harga minyak global yang melambung dengan terus meningkatkan subsidinya.

Baca juga:

• Serangan AS-Israel ke Iran Picu Lonjakan Harga Minyak, PBB Soroti Pentingnya Energi Terbarukan
• Perang AS-Israel Vs Iran Picu Lonjakan Harga CPO, Petani Sawit Bisa Paling Terdampak

Nasib transisi energi di Indonesia 10 tahun ke depan

Dok. SHUTTERSTOCK Konflik AS-Israel vs Iran picu kenaikan harga minyak global. Ahli nilai subsidi BBM Indonesia bisa Bengkak dan dorong urgensi transisi energi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki banyak "ambisi" dengan berbagai proyek berskala besarnya. Salah satunya, target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Kendati demikian, strategi implementasi PLTS 100 GW, serta skema pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)-nya dinilai masih belum jelas.

"Nah, saya sudah diskusi sama banyak pihak, itu yang jelas belum ada arahnya mau ke mana. Jadi, implementasinya belum jelas. Kalau enggak ada dana APBN sih enggak masalah, bisa dilepas ke pasar atau ke publik, seperti solar panel (PLTS atap). Nah, (program PLTS 100 GW) belum ada rencana yang jelas," tutur Tata.

Hingga saat ini, belum ada kemajuan dalam bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, pemasangan PLTS atap untuk rumah tangga disebut dipersulit dengan berbagai aturan. Padahal, semestinya justru perlu diberikan insentif untuk mendorong peningkatan bauran EBT.

Menurut Tata, program PLTS 100 GW akan susah terlaksana sehingga solusinya sebaiknya melibatkan partisipasi publik. Apalagi, saat ini dari sektor rumah tangga dan industri justru mengantre untuk memasang PLTS.

"Saya juga memasang, dipersulit. Kalau ada insentifnya, kita bisa maju pelan-pelan, karena kalau (dengan program berskala besar yang mengandalkan) APBN susah ya sekarang," ucapnya.

Selain itu, pendanaan untuk EBT semestinya bisa diperoleh dari pungutan ekspor batu bara. Sebagian pungutan ekspor batu bara dapat dialihkan untuk pembiayaan EBT.

Namun, rencana penerapan pungutan ekspor batu bara sebesar satu sampai lima persen per ton untuk membiayai transisi energi mulai awal Januari 2026 batal diterapkan.

"Itu hampir diterapkan. Tapi, enggak jadi karena tekanan pengusah-pengusaha. Saya kemarin ketemu salah satu direktur, ya dia ketawa-ketawa aja. Jadi, kira-kira itu bukan di level menteri lagi, di presiden sekarang. Tadinya kan janjinya 1 Januari (2026)," ujar Tata.

Jika pola kebijakan saat ini terus berlanjut, dalam 10 tahun ke depan, Indonesia masih berat untuk melakukan transisi energi.