Jelang Kemarau, Kemendagri Peringatkan Risiko Terulangnya Krisis Polusi Udara 2023 di Jabodetabek

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan risiko terulangnya krisis pencemaran udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2023 lalu.

Saat itu, konsentrasi particulate matter atau partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer (PM2.5) sangat tinggi. Imbasnya, berpotensi memicu hujan asam dan berbagai risiko lain yang perlu diantisipasi.

"Setelah musim penghujan ini, sebentar lagi akan muncul musim kemarau yang mungkin saja kalau kita tidak mengendalikan lingkungan, akan terjadi lagi krisis seperti tahun 2023," ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo dalam diskusi Rencana Strategi Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara yang disiarkan secara virtual, Jumat (13/3/2026).

Berbagai penelitian menunjukkan konsentrasi polutan, seperti PM1.0, PM2.4, dan O3 (ozon permukaan tanah), dalam beberapa tahun terakhir masih berada di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

Tingginya konsentrasi polutan-polutan itu berdampak serius terhadap produktivitas, perekonomian, serta kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ada beban atau anggaran tambahan yang perlu dikeluarkan masyarakat maupun pemerintah untuk membiayai kenaikan permintaan pelayanan kesehatan.

Lintas Batas

Karakteristik utama pencemaran udara bersifat lintas batas wilayah administrasi. Kontaminasi udara pada wilayah agromerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai risiko kesehatan lainnya. Bahkan, diperkirakan ribuan kematian dini setiap tahun berkaitan dengan paparan polusi udara ambien atau terhirup sehari-hari.

Sumber emisi berasal dari berbagai sektor. Mulai dari transportasi, energi melalui pembangkit listrik, industri, aktivitas pelabuhan, kegiatan domestik masyarakat, sampai faktor meteorologi yang tersebar di berbagai wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Faktor meteorologi perlu menjadi perhatian, dengan mewaspadai waktu, peristiwa, atau sumber pencemaran udara tertentu yang bisa memicu kenaikan konsentrasi polutan.

Ia mengingatkan, Bogor yang masih asri saja belum tentu aman dari paparan polutan, mengingat adanya faktor meteorologi.

"Saya sempat ikut dengan beberapa tim mengukur polusi di wilayah industri yang ada di Surabaya. Orang yang terdampak puluhan kilometer dari sumber polusi. Ini barangkali yang perlu kita coba, mungkin sebagiannya meteorologi barangkali juga perlu kita ikutkan dalam pembahasan kita untuk bisa mengantisipasi kapan sebenarnya Jakarta akan penuh dengan polutan pada saat angin, bulan apa?, dan sebagainya," tutur Yusharto.

Dalam menanggapi ancaman krisis pencemaran udara, kata dia, perlu penguatan koordinasi lintas wilayah dan sektor, dengan penanganan yang lebih terukur, sistematis, dan berbasis data.

Musim Kemarau mulai April 2026

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal.

Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun. Pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60 persen mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian. “Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” tutur Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dilansir dari laman resminya.

Peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda dimulainya musim kemarau.
BMKG mencatat, sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Di antaranya, pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.