Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis

Kompas.com, 10 April 2026, 19:30 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Laporan PBB memperingatkan perpecahan global, ketegangan geopolitik dan berbagai konflik berisiko memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama puluhan tahun.

PBB pun menyebut perlunya peningkatan investasi demi mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional.

Melansir laman resmi United Nations, Kamis (9/4/2026) laporan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan 2026 tersebut meninjau kemajuan Komitmen Sevilla, yaitu kesepakatan tahun 2025 yang bertujuan mengamankan dana 4 triliun dolar AS (sekitar Rp68.456 triliun) setiap tahunnya.

Dana ini dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada akhir dekade ini.

Baca juga: Asia-Pasifik Terancam Gagal Capai Target SDG PBB

Laporan kemudian memaparkan meskipun diperlukan peningkatan investasi besar-besaran untuk mencapai target pembangunan dalam empat tahun ke depan, Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA) menyebut kesenjangan pembiayaan justru semakin lebar.

Dana Pembangunan Menurun

Bantuan pembangunan merosot tajam di saat negara-negara berkembang terutama yang paling miskin dan rentan menghadapi lonjakan biaya akibat kerusakan lingkungan dan dampak iklim, tingginya biaya modal, serta tekanan utang yang terus menumpuk.

Beberapa temuan dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) merosot 6 persen pada tahun 2024 dan anjlok lagi sebesar 23 persen di tahun berikutnya. Sementara itu, beban pembayaran utang telah mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

“Negara-negara besar sedang merombak aliansi perdagangan dan investasi mereka, yang sering kali merugikan negara-negara termiskin. Hal ini merusak dasar-dasar kerja sama global,” lapor PBB.

Sebagai contoh, rata-rata tarif pajak ekspor dari negara-negara paling tertinggal di dunia (LDCs) melonjak dari 9 persen menjadi 28 persen pada tahun 2025.

Untuk negara berkembang lainnya (tidak termasuk China), rata-rata tarif naik dari 2 persen menjadi 19 persen, meningkat lebih dari delapan kali lipat.

Baca juga: Isu SDGs Masih Minim Dikenal, Alumni SDG Academy Indonesia Terjun ke Sekolah

Selain itu, konflik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar terhadap ekonomi global yang memang sudah rapuh. Negara-negara berkembang pun mulai merasakan dampaknya, mulai dari masalah energi, pangan, perdagangan, hingga keberlanjutan utang mereka.

Kendati demikian laporan menyoroti sejumlah perkembangan positif, termasuk rekor tertinggi pengeluaran untuk energi terbarukan pada tahun 2024 yang mencapai 2,2 triliun dolar AS (sekitar Rp37.650 triliun), atau dua kali lipat dari investasi pada bahan bakar fosil.

Selain itu, perdagangan Selatan-Selatan yaitu perdagangan antar sesama negara berkembang juga meningkat empat kali lipat selama 20 tahun terakhir.

“Menerapkan Komitmen Sevilla tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan menuju SDGs,” simpul Li.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Induk dan Anak Gajah Ditemukan Tewas di Bengkulu, Kemenhut Telusuri Penyebabnya
Induk dan Anak Gajah Ditemukan Tewas di Bengkulu, Kemenhut Telusuri Penyebabnya
Pemerintah
Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1.225 GW
Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1.225 GW
BUMN
Perancis Targetkan Bebas Energi Fosil pada 2050
Perancis Targetkan Bebas Energi Fosil pada 2050
Pemerintah
Jadi Masalah Lingkungan dan Inefisiensi, Limbah Makanan Industri Perhotelan Disorot
Jadi Masalah Lingkungan dan Inefisiensi, Limbah Makanan Industri Perhotelan Disorot
Pemerintah
Waspada Krisis Energi, India Imbau Warganya Pakai Listrik Sampai Pukul 17.00
Waspada Krisis Energi, India Imbau Warganya Pakai Listrik Sampai Pukul 17.00
Pemerintah
Awas Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem dan Ancam Ikan Lokal di Indonesia
Awas Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem dan Ancam Ikan Lokal di Indonesia
Pemerintah
UT School Gelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37
UT School Gelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37
Swasta
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah hingga 7 Mei 2026
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah hingga 7 Mei 2026
Pemerintah
El Nino Berisiko Tingkatkan Konflik Manusia dengan Satwa, Begini Kata Pakar
El Nino Berisiko Tingkatkan Konflik Manusia dengan Satwa, Begini Kata Pakar
Pemerintah
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Pemerintah
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Pemerintah
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
LSM/Figur
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau