Kembali ke Ekonomi Bumi

BERITA tentang bencana alam di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Tanpa perlu menyebut satu persatu, bencana terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia, termasuk dampak pemanasan global yang merata.

Bulan April 2026 ini pun, bukan sekedar kabar April mop, diawali dengan banjir yang kembali menerjang kawasan Aceh dan Sumatra Utara.

Kenyataan yang sangat pahit bagi warga. Sebab utamanya bukan alam yang mengamuk, tetapi tata kelola.

Ini berujung pada pertanyaan tentang sikap dan pandangan para pengambil kebijakan. Karena itu, pada Hari Bumi, semua perlu merenungkan kembali sikapnya pada bumi.

Hari Bumi, yang 'dirayakan' setiap tanggal 22 April sejak tahun 1970 sekarang ini sudah menjadi acara peringatan wajib untuk warga bumi.

Peringatan yang yang mendorong banyak aksi peduli bumi ini digagas oleh banyak akademisi, aktivis, yang didukung oleh tak sedikit pengusaha di Amerika Serikat.

Pemicunya adalah 'kemuakan' mereka atas makin hancurnya bumi.

Baca juga: Paus Leo XIV: Dekonstruksi Era Pos-kebenaran

Tumpahnya minyak yang mengotori dan membunuh ribuan biota laut di Santa Barbara, California serta polusi serta kebakaran di Sungai Cuyayoga, Cleveland pada tahun 1969, tanpa mengurangi dampak buruknya, hanyalah pemantik.

Kemuakan itu tidak muncul begitu saja. Selain adanya begitu banyak fenomena kehancuran lingkungan di Amerika Serikat dan belahan bumi lain, ada kesadaran pemikiran yang berubah.

Memang ada banyak buku terkait dengan lingkungan hidup yang, seperti misalnya buku Silent Spring oleh Rachel Carson (1962).

Revolusi Pemikiran dan Sikap

Memang, Hari Bumi bisa dibaca sebagai sebuah kesadaran akan lingkungan, atau tepatnya tentang bumi yang dihuni manusia beserta lingkungan biotik dan abiotiknya.

Hanya, jika ditelusuri lebih jauh, gerakan kesadaran lingkungan ini, beserta kesadaran-kesadaran alternatif lainnya yang mendobrak kemapanan, muncul di akhir tahun 1960-an.

Ada gerakan feminisme dan anti-kapitalisme. Ada gerakan kebebasan anak muda. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari pemikiran para filsuf dari Sekolah Frankfurt (Frankfurt School), khususnya Herbert Marcuse.

Karya ikonik atau magnum opus dari Marcuse adalah bukunya yang berjudul One Dimensional Man (1964).

Karya yang bersifat filosofis ini mengritik kehidupan dunia modern dengan segala ideologinya atau cara pandang hidupnya.

Modernitas membuat manusia tidak bisa berpikir alternatif dan kreatif, dan di lain sisi juga menggendong banyak ketidak-adilan.

Dalam konteks kesadaran tentang bumi, muncul pula pemikiran-pemikiran alternatif dari para pemikir di luar Amerika Serikat.

Di Norwegia, Arne Naess menulis buku terkenal berjudul The Shallow and The Deep, Long-Range Ecology Movement (1973). Di Jerman ada Hans Jonas dengan The Imperative of Responsibiltiy 1979.

Baca juga: Mencari Jalan Tengah di Habitat Naga

Di Polandia ada juga Henryk Skolimowski dengan Eco-philosophy: Designing New Tactic for Living (1981).

Di India, dikenal pemikiran dan aktivitas antara lain dari Mahatma Gandhi, dan Vandana Shiva, termasuk Sundelal Bahuguna dengan gerakan Chipko-nya, yang mengajak orang memeluk pohon.

Jika diringkas, para pemikir itu menggaris-bawahi tiga hal yang penting untuk bisa hidup damai bersama -bukan hanya di atas- bumi.

Yang pertama adalah bahwa semua yang di atas bumi, biotik maupun abiotik, bukan hanya saling terhubung, melainkan saling tergantung.

Ekosistem bumi dengan simbiosis mutualisme yang dikenali dalam biologi adalah indikas terbesarnya. Yang kedua adalah bahwa setiap makhluk dan juga 'benda mati' pada dasarnya mempunyai nilai pada dirinya.

Dalam bahasa kebanyakan masyarakat adat di Indonesia, masing-masing mempunyai 'roh'-nya sendiri.

Inilah yang sulit dipahami dan dilihat oleh orang yang terbiasa dengan cara berpikir tunggal seperti dikatakan Marcuse.

Kapitalisme, misalnya, akan melihat orang dan makhluk lain serta benda-benda, termasuk bumi, adalah aset atau investasi. Pandangan ini sangat bersifat fungsional, mengebiri setiap makna atau nilai diri.

Yang ketiga adalah keseimbangan atau harmoni. Pandangan bahwa masing-masing mempunyai nilai pada dirinya tidak berarti tidak boleh saling 'memanfaat'-kan.

Saling memanfaatkan akan terjadi, tetapi dilihat dalam cara pandang kebersamaan atau kesatuan, sehingga bisa dibaca sebaliknya, yaitu saling memberi.

Supaya tidak terjadi ada dominasi yang satu terhadap yang lain, ada nilai harmoni yang perlu dijaga.

Ekonomi Ekologis

Tanpa mengurangi makna pentingnya, Hari Bumi pada dasarnya bukan sekedar aktivisme.

Hari Bumi imperatif untuk mengingat dan merenungi kembali segala pemikiran yang ada di baliknya.

Kritik Marcuse yang paling menohok adalah cara pandang atau ideologi kapitalisme.

Kritik ini juga bagi kita yang banyak diterpa bencana, apalagi kalau digoda dengan prediksi OECD (Organizsation for Economic Co-operation and Development) baru-baru ini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen, lebih rendah dari harapan pemerintah.

Kapitalisme bertolak dari cara pandang tentang manusia sebagai panglima bumi. Selain itu, kapitalisme juga didorong oleh pandangan liberal bahwa manusia itu individual, rasional, and bebas.

Dengan dasar pemikiran ini, dalam kebebasannya, manusia menjadi binatang ekonomi (economic animal) semata.

Baca juga: Pesan Paskah: Sarungkan Pedangmu di Ruang Publik yang Mengeras

Fakta adanya eksploitasi manusia secara langsung maupun tidak langsung di satu sisi, dan adanya penumpukan modal pada segelintir orang pada sisi lain, menunjukkan wajah getir individualisme.

Pun, bagi manusia liberal yang sok pintar, krisis dan kehancuran bumi akan bisa diatasi dengan teknologi. Inilah cara pandang tunggal yang dikritik Marcuse.

Marcuse tidak anti ekonomi. Yang dikritik adalah cara pandang dan tata-kelola atas ekonomi itu.

Jika kritik ini dihubungkan dengan para pemikir yang peduli bumi, titik lemah cara pandang kapitalisme adalah pengingkaran pada kesaling-terhubungan dan adanya nilai pada dirinya pada setiap makhluk serta benda, dan karena itu menafikan prinsip keseimbangan.

Kenyataan bahwa 'harta' bumi ini dimiliki oleh sekelompok kecil orang jelas menunjukkan dominasi.

World Inequality Report 2026 mengatakan bahwa 75 persen kekayaan global dimiliki hanya oleh 10 persen orang.

Bahwa orang lain, juga makhluk dan benda di atas bumi, hanya dilihat sebagai aset berarti tidak dihargainya nilai pada manusia, mahluk dan benda-benda pada dirinya.

Segala bencana alam dan bencana sosial yang ditimbulkannya, bencana kemiskinan di beberapa daerah dan bencana alam di Aceh dan Medan tadi sebagai contohnya, secara terang-benderang menunjukkan ketidak-seimbangan.

Memang, sudah ada gerakan-gerakan kecil untuk menjaga keseimbangan ini.

Ada konsep tentang pembangunan berkelanjutan yang mulai digagas oleh Laporan Brundtland pada tahun 1987. Laporan ini memunculkan gagasan tentang ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

Bola yang menggelinding pada tataran Perserikatan Bangsa-bangsa ini lalu memunculkan MDGs (2000) yang dilanjutkan dengan SDGs (2015).

Gerakan-gerakan pada ranah global itu bagus, dan berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip ekologis, terutama keseimbangan.

Hanya saja, masih cukup kentara bahwa ekonomi menjadi panglima. Ekologi masih dipandang sebagai latar dimensionalnya.

Dengan kata lain, bau-bau BAU (business as usual) masih cukup terasa. Istilahnya singkat untuk gerakan-gerakan ini adalah ekonomi yang ekologis.

Baca juga: Film Ghost in the Cell: Potret Banalitas Lapas di Indonesia

Segala dampak kehancuran sosial dan alam itu dalam pandangan epistemologi, dengan memakai istilah Karl Popper (filsuf Austria), bisa disebut sebagai falsifikasi.

Artinya, bencana yang menimpa manusia adalah bukti bahwa cara pandang terhadap hidup dan terhadap bumi, tidak tepat, atau bahkan salah.

Memakai istilah Derrida, filsuf Perancis, dibutuhkan dekonstruksi, dan kemudian perubahan paradigma (paradigm shift) seperti dikatakan oleh Thomas Kuhn (1962) agar bencana bisa diminimalkan.

Secara sederhana, dari kacamata seluruh kehidupan di atas bumi, perubahan, atau bahkan pembalikan, paradigma itu harus menempatkan bumi sebagai sentral.

Manusia hanya bagian saja, bukan menjadi pusat. Istilah yang sering dipakai adalah membalik dari ego-logi menjadi eko-logi.

Ekologi pada dasarnya adalah ilmu (logos) tentang rumah bersama (oikos, bahasa Yunani, dalam hal ini bumi).

Ilmu atau cara pandang inilah yang seharusnya melandasi ekonomi (dari oikos, rumah bersama, dan nomos, aturan).

Logika sederhana pun mengatakan bahwa aturan itu dibuat berdasarkan pengetahuan, bukan sebaliknya.

Membuat nomos atau aturan tanpa dilandasi cara pandang yang utuh akan terjadi karut-marut dan kemudian menyebabkan kehancuran.

Itulah yang terjadi ketika ekonomi dijadikan panglima, dan ekologi sekedar dijadikan sekedar investasi, atau bahkan sekedar asesori. Sekali lagi, semua bencana sosial dan bencana alam, adalah falsifikasi cara pandang ini.

Ekonomi bumi bukan sekedar ekonomi yang berbalut jargon ekologis, tetapi ekologi yang ekonomis, ekonomi untuk sungguh menopang bumi.

NEP dan Indonesia

Upaya memperjuangkan ekologi yang ekonomis adalah upaya untuk tetap mengusahakan keseimbangan. Ekonomi tidak ditolak, tetapi ditempatkan pada porsis yang lebih pas.

Untuk itu, supaya lebih jelas dan terukur, pada tahun 1978 Riley E. Dunlap dan Kent D. van Liere, dua akademisi dari Amerika Serikat mengembangkan NEP (New Paradigm Scale), sebuah 'alat ukur' sikap dan pandangan terhadap bumi.

Dalam perkenalan pertama itu, mereka menguraikan dua belas pernyataan, yang bisa disetujui atau tidak disetujui, tentang hubungan manusia dan bumi.

Gagasan dasarnya adalah menempatkan manusia di tengah bumi ini sebagai bagiannya, bukan pusatnya. Pada tahun 2000, skala itu mereka perbarui.

Ada tiga tambahan dalam skala dengan lebih menekankan keterbatasan bumi. Dalam hal ini, manusia tetap ditempatkan sebagai yang bertanggung-jawab, meski bukan sebagai pusat.

Dengan rumusan yang lebih dimengerti dan skala yang lebih terperinci, NEP ini sudah mulai banyak digunakan beberapa lembaga internasional, termasuk PBB, akademisi, peneliti, LSM, dan juga beberapa lembaga bisnis untuk bercermin sejauh mana sudah memiliki cara pandang baru pada bumi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan Indonesia?

Apakah kita berani berkaca dengan skala NEP? NEP sudah cukup lama dikenali oleh para akademisi dan tak sedikit aktivis lingkungan.

Tentu, NEP disini bukan sekedar New Energy Policy. Tetapi perlu diingat, mereka bukan penentu kebijakan.

Para akademisi dan aktivis hanya berpendapat dan menyampaikan usul. Itu pun kalau tidak dibungkam.

Dengan segala macam bencana sosial dan lingkungan yang terjadi, demi bumi, saatnya memang kita berkaca dengan lebih mendalam.

NEP bisa membantu untuk mengevaluasi, merefleksi, bahkan meng-audit diri dengan lebih transparan, agar bisa melangkah ke depan dengan lebih baik, bukan hanya untuk generasi yang masih hidup, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Memang, pada tahun 2004 muncul ESG (Environmental, Social, and Governance) tetapi lebih terfokus pada tata kelola. NEP bisa mendasarinya, dan kemudian bisa membantu para pengusaha menerapkan CSV (Creating Share Values) agar lebih mem-bumi.

Berdasarkan hal itu, pertanyaannya akhirnya sederhana: apakah kita, terutama para penentu kebijakan, termasuk para legislator dan pengusaha, berani menjadi lebih baik untuk hidup bersama bumi?