Taiwan akan Perketat Aturan Polusi Udara, Pabrik Bisa Terancam Berhenti Beroperasi

KOMPAS.com-Para pembuat kebijakan di Taiwan mengusulkan perubahan aturan polusi udara yang lebih ketat. Aturan tersebut bahkan dapat memaksa pabrik-pabrik berhenti beroperasi jika proses peninjauan izin terlambat.

Melansir Eco Business, Senin (4/5/2026) dalam draf perubahan tersebut, anggota dewan dari partai oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) mengusulkan agar masa berlaku izin polusi diperpendek menjadi hanya dua tahun, dari yang sebelumnya tiga hingga lima tahun.

Selain itu, pemerintah diwajibkan menyelesaikan tinjauan perpanjangan izin dalam waktu dua bulan. Jika batas waktu tersebut terlewati tanpa keputusan dari pemerintah, pengelola pabrik wajib menghentikan operasional mereka.

Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan pasokan energi dan rantai pasok barang.

Izin polusi sendiri merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah kepada pelaku usaha untuk memastikan operasional tetap berada dalam batas standar lingkungan yang ditetapkan serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Baca juga: Polusi Udara di 19 Kota Besar Turun Drastis, Ini Sebabnya

Usulan perubahan aturan juga akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengubah syarat izin atau membatasi penggunaan bahan bakar tertentu jika dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Anggota dewan dari partai KMT, Lo Ting-wei, mengatakan bahwa perubahan ini bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki aturan yang sejalan. Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah yang paling merasakan dampak polusi udara harus memiliki alat kendali yang lebih kuat.

"Polusi udara dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, jadi pemerintah daerah harus punya wewenang untuk mengaturnya," kata Lo.

Ia menambahkan bahwa perubahan aturan ini akan membantu target Taiwan untuk berhenti menggunakan batu bara pada tahun 2028.

Para anggota dewan yang mendukung usulan ini juga mengkritik aturan saat ini yang membolehkan pabrik tetap beroperasi meski izinnya masih dalam proses perpanjangan. Menurut mereka, aturan lama itu tidak masuk akal dan terlalu melindungi perusahaan.

Dampak perubahan aturan bisa berdampak luas

Namun, Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming memperingatkan bahwa perubahan ini bisa berdampak luas. Pasalnya, dari sekitar 13.000 izin polusi yang ada di seluruh negeri, sekitar 60 persen di antaranya dimiliki oleh layanan penting seperti rumah sakit dan hotel.

"Jika operasional harus berhenti saat pemeriksaan izin lebih dari dua bulan, hal ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari dan layanan publik," kata Peng.

Ia juga mencatat bahwa setiap izin memerlukan pemeriksaan langsung di lapangan, dan masa berlaku yang lebih singkat akan sangat menambah beban kerja administrasi.

Menteri Peng juga khawatir dengan aturan yang dianggap tidak jelas, yaitu aturan yang membolehkan pemerintah daerah bertindak hanya berdasarkan "risiko kesehatan" yang dirasakan saja.

Menurutnya, standar yang berbeda-beda di tiap daerah bisa membuat pelaku usaha bingung bagaimana cara mematuhinya. Kelompok industri juga merasakan kekhawatiran yang sama. Federasi Industri Nasional China memperingatkan bahwa perubahan ini bisa menyebabkan penegakan aturan yang tidak seragam, keterlambatan izin, hingga penutupan paksa. Hal ini bisa berdampak pada 8.000 perusahaan dan berisiko mengganggu kestabilan energi di Taiwan.