Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti dampak krisis iklim hingga akses wilayah tangkap nelayan kecil di perairan Medan, Sumatera Utara.

Wakil Sekretaris KNTI Kota Medan, Ahmad Raji mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan Community Action Plan (CAP) guna mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan kecil dan perempuan pesisir di wilayah tersebut.

“Kami tengah dihadapkan dalam banyak persoalan di laut maupun di darat. Melalui pertemuan ini kami melakukan pendekatan partisipatif dan sensitif gender,” kata Raji dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: KKP Tak Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal Seperti Era Susi Pudjiastuti, tapi Diberikan ke Nelayan

Setidaknya ada tiga isu utama yang perlu direspons pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan perempuan pesisir di Kota Medan.

Pertama, posisi tawar nelayan dalam proses pengambilan kebijakan. Raji menyatakan bahwa nelayan masih kerap tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

“Apakah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan, dan apakah nelayan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tersebut, itu yang menjadi perhatian kami,” ungkap dia

Kedua, persoalan krisis iklim yang berdampak terhadap ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Perubahan cuaca dan kerusakan ekologis kian memengaruhi hasil tangkapan nelayan serta kemampuan masyarakat untuk bertahan.

Baca juga: Krisis Iklim Perluas Penyebaran Arenavirus, Ancam Jutaan Orang

Karenanya, KNTI Medan mendesak pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim agar masyarakat pesisir bertahan dengan dampak perubahan lingkungan.

Ketiga, menyangkut hak tenurial atau akses terhadap ruang laut dan sumber daya perikanan. KNTI berpandangan nelayan kecil masih menghadapi ancaman terhadap wilayah tangkap mereka, mulai dari reklamasi hingga persaingan dengan kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

“Apakah nelayan terlindungi, apakah nelayan kecil berdaulat di wilayah zona tangkapnya, atau justru alur kapalnya direklamasi dan dihadapkan dengan persaingan kapal besar, terutama yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan,” sebut Raji.

Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan, Nilawati menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi perempuan pesisir dan keluarga nelayan. Mulai dari persoalan sanitasi, akses air bersih, permukiman, reklamasi, banjir rob, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga pencemaran perairan.

Dia lalu menyoroti persoalan keamanan dan maraknya narkoba yang makin memperburuk kondisi masyarakat pesisir.

“Ragam persoalan tersebut terjadi dan makin parah dirasakan oleh kami, karena minimnya pelibatan dan keberpihakan kebijakan kepada nelayan kecil dan perempuan pesisir,” beber Nilawati.

Sementara itu, Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Kota Medan, Rais mengatakan, pemuda pesisir masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kondisi ekonomi keluarga nelayan yang terbatas mengakibatkan banyak anak pesisir kesulitan melanjutkan pendidikan.

“Karena penghasilan keluarga nelayan yang pas-pasan, keluarga nelayan kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Sementara itu, banyak perusahaan yang memadati wilayah pesisir, namun tidak menyerap tenaga kerja muda dari pesisir,” tutur Rais.

Melalui agenda CAP, KNTI Medan berharap aspirasi nelayan kecil dan perempuan pesisir dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat pesisir.