JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan energi bagi negara-negara Asia Tenggara di tengah meningkatnya tekanan global dan ketidakpastian geopolitik, terutama akibat konflik di Timur Tengah.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026), Prabowo menyoroti perlunya memperkuat konektivitas energi regional, termasuk percepatan pengembangan jaringan energi di kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), pernyataan Prabowo dan deklarasi bersama ASEAN menunjukkan bahwa para pemimpin kawasan mulai menempatkan ketahanan energi dan energi terbarukan sebagai agenda strategis.
Baca juga: Minat STEM Pelajar Naik 90 Persen, PT Pertamina Perluas Edukasi Transisi Energi Lewat SEB
Namun, Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR, Arief Rosadi, menilai komitmen politik tersebut masih perlu diikuti langkah konkret untuk mempercepat transisi energi di kawasan.
“ASEAN perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat transisi energi regional, melampaui deklarasi politik menuju aksi nyata,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Arief mengatakan, negara-negara ASEAN masih menghadapi sejumlah kendala struktural, seperti perbedaan desain pasar listrik, ketidaksinkronan regulasi, serta lemahnya koordinasi investasi regional.
Salah satu contohnya adalah skema kontrak perdagangan listrik lintas batas di Indonesia yang saat ini berdurasi lima tahun. Menurut IESR, durasi tersebut terlalu pendek untuk menarik investasi energi terbarukan yang umumnya membutuhkan kepastian jangka panjang.
IESR merekomendasikan agar kontrak diperpanjang menjadi 10 hingga 15 tahun guna meningkatkan kelayakan finansial proyek energi bersih.
Selain itu, Arief menilai ASEAN perlu mulai menangani pengurangan penggunaan batu bara dan mengoptimalkan mekanisme perdagangan listrik lintas batas agar manfaat integrasi energi regional dapat dirasakan dalam jangka pendek.
Baca juga: Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
IESR juga mendorong negara-negara ASEAN mengadopsi kerangka Southeast Asia Energy Transition Initiative (SEA-ETI) 2 untuk mempercepat integrasi jaringan listrik, memperkuat pembiayaan hijau, dan mendorong kawasan menjadi pusat manufaktur energi terbarukan.
Menurut Arief, upaya transisi energi kawasan juga perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di luar pemerintah, seperti lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan institusi keuangan.
“Pendekatan multipihak yang lebih inklusif akan memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas kebijakan, dan memobilisasi pembiayaan sehingga transisi energi ASEAN menjadi lebih responsif, praktis, dan skalabel,” kata Arief.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya