Eks Pimpinan KPK: Penegakan Hukum Kejahatan SDA Dinilai Hanya Menyentuh "Pion"

‎

JAKARTA, KOMPAS.com – Penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup di Indonesia dinilai belum berjalan efektif karena masih dibayangi praktik korupsi yang bersifat sistemik.

Akibatnya, proses hukum lebih banyak menyasar pelaku di lapangan, sementara aktor intelektual maupun pihak yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut masih sulit tersentuh.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, Laode Muhammad Syarif, mengatakan budaya korupsi yang masih mengakar membuat upaya penegakan hukum lingkungan sulit menghasilkan efek jera.

Baca juga: PT DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA, Danantara: Kontrak Lama Tetap Jalan

Ia menilai kondisi tersebut tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 34 pada 2025.

Menurut Syarif, situasi semakin rumit karena banyak anggota parlemen juga memiliki keterkaitan dengan sektor bisnis, termasuk sumber daya alam.

"Bahkan lebih dari separuh anggota DPR periode 2019–2024 merupakan pengusaha. Paling banyak di sektor natural resources. Jadi, apakah state capture corruption bisa terjadi dalam situasi parlemen seperti itu? Apa yang bisa diharapkan dari komposisi anggota DPR untuk menghasilkan kebijakan penegakan hukum lingkungan? Itu baru DPR, belum institusi lainnya," ujar Syarif dalam diskusi mengenai lanskap dan tipologi kejahatan SDA dan lingkungan hidup di Indonesia, Kamis (16/7/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan impunitas kolektif sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hanya menjadi formalitas.

Sementara itu, Peneliti Auriga Nusantara, Nur Syarifah, menilai aparat penegak hukum masih berfokus pada pelaku lapangan, bukan pada pemilik manfaat (beneficial owner) maupun aktor intelektual yang mengendalikan kejahatan.

Ia mengatakan, kejahatan lingkungan umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan diawali oleh praktik korupsi dalam proses perizinan.

Berkaitan dengan kejahatan lain

Selain itu, istilah "pertambangan rakyat" juga kerap disalahgunakan untuk menutupi aktivitas pertambangan berskala besar yang menggunakan alat berat.

Menurut Syarifah, korupsi di sektor SDA dan lingkungan hidup juga kerap berkaitan dengan tindak pidana lain, mulai dari penyalahgunaan izin hingga penggunaan bahan berbahaya yang mencemari lingkungan.

Sebagai contoh, ia menyoroti kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan Utara. Meski banyak laporan masyarakat dan kajian yang mengungkap dugaan pencemaran air maupun daratan, hampir tidak ada perkara yang berlanjut hingga proses persidangan.

"Kami menemukan kejadian-kejadian ini sudah terjadi berulang. Tapi tidak ditemukan satu perkara yang terkait dengan pencemaran ini. Hanya ada satu perkara yang baru kami temukan di penghujung 2025 dan sampai sekarang prosesnya masih belum berkekuatan hukum tetap," kata Syarifah.

Baca juga: OJK Sebut Aturan DHE SDA Tak Akan Timbulkan Persoalan Besar bagi Bank

Berdasarkan data perkara SDA dan lingkungan hidup di Kalimantan Utara sepanjang 2020–2025, kasus penambangan ilegal menjadi perkara terbanyak dengan 36 laporan. Setelah itu terdapat 19 kasus illegal fishing, empat kasus illegal logging, tiga kasus perdagangan satwa liar, dan dua kasus kejahatan migas.

Syarifah juga menyoroti masih berlangsungnya aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil yang secara regulasi seharusnya mendapat perlindungan.

Ia menyebut praktik tersebut terjadi di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, dan Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

"Keduanya termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak boleh ditambang," ujarnya.

Di Aceh, lanjut Syarifah, deforestasi menjadi kasus lingkungan terbesar dengan porsi mencapai 37 persen dari seluruh perkara SDA dan lingkungan hidup selama periode 2020–2025.

Sementara itu, pertambangan ilegal dan perdagangan satwa liar masing-masing menyumbang sekitar 17 persen dari total perkara.

Meski demikian, hukuman terhadap pelaku perusakan hutan dinilai masih ringan. Rata-rata tuntutan jaksa selama 19 bulan penjara kerap diputus lebih rendah oleh hakim menjadi sekitar 15 bulan.

Syarifah juga menyoroti tren penurunan jumlah perkara pidana SDA dan lingkungan hidup di Aceh sejak mencapai puncaknya pada 2021.

Menurut dia, hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab penurunan tersebut.

"Kami belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan tren ini terus menurun. Apakah karena penegakan hukumnya memang tidak efektif sehingga perlu dicari pendekatan lain, atau ada faktor lain. Itu masih perlu dikaji lebih lanjut," ujar Syarifah.