MOROWALI, KOMPAS.com – Taslim, Bupati Morowali periode 2018-2023, masih ingat betul wajah Bahodopi sebelum kawasan itu dipenuhi rumah indekos, pertokoan, serta hilir mudik kendaraan berat dari dan ke kawasan industri nikel.
Bahodopi, kenang Taslim, awalnya merupakan kawasan transmigrasi untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Berbeda dengan kawasan transmigrasi lain di Morowali, seperti Witaponda dan Bumi Raya, Bahodopi urung berkembang sesuai harapan karena kondisi lahan di sana kurang produktif.
Beberapa penduduk pun memilih meninggalkan Bahodopi. Sementara, mereka yang bertahan, hanya mengandalkan hasil hutan, seperti rotan dan damar, karena pilihan pekerjaan saat itu sangat terbatas.
“Ekonomi di sana (Bahodopi) sangat susah. Mau cari kerja saja susah. Jadi, orang sana (warga Bahodopi) kalau tidak ke hutan ambil rotan dan damar, tidak ada sumber ekonomi. Itulah Bahodopi awalnya,” kata Taslim saat ditemui Kompas.com, Selasa (16/6/2026).
Dimulai dari aktivitas pertambangan nikel pada medio 2000 dan operasional kawasan industri pengolahan nikel pada 2015, wajah Bahodopi pun tak lagi sama.
Nikel membuka “keran” arus migrasi ke Bahodopi, terutama selepas Presiden Indonesia 2014-2024, Joko Widodo, menetapkan Kawasan Industri Morowali PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Obyek Vital Nasional (OVN).
Jumlah penduduk kecamatan hasil pemekaran dari Bungku Selatan tersebut pun sekonyong-konyong meningkat drastis dari 7.754 jiwa pada 2019 menjadi 37.322 jiwa pada 2020 dan sekarang 45.434 jiwa, sebagaimana dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Andi Muhammad Arifin, salah satu warga Bahodopi, bercerita, orangtuanya merantau dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ke Bahodopi untuk berkebun pada 1998. Kala itu, keluarganya bergantung pada panen kakao.
Ketika perusahaan tambang mulai masuk pada 2007, lahan keluarga mereka ikut terdampak dan dibebaskan pada 2010. Dana hasil penjualan lahan itu kemudian menjadi modal untuk membangun rumah kos yang kini menjadi sumber penghasilan utama keluarga.
Saat ini, keluarga Arifin memiliki 12 kamar kos yang disewakan dengan tarif Rp 800.000 hingga Rp 1 juta per bulan. Sebagian besar penghuninya merupakan pekerja di kawasan industri nikel.
“Sekarang lima kamar untuk orangtua dan tujuh kamar untuk saya. Dulu, saat kami menjadi petani kakao, suasananya tenang. Sekarang bising, apalagi perusahaan sudah dekat, alat berat keluar masuk tiap malam. Namun, penghasilan dan perputaran uang menjadi lebih cepat,” cerita Arifin kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Ronald juga turut merasakan perubahan tersebut. Pemilik Rumah Makan Goyang Lidah ini bercerita, Bahodopi dulu relatif sepi, tapi kini dipenuhi pendatang yang bekerja di kawasan industri.
Kedatangan para pekerja membuat permintaan terhadap makanan dan kebutuhan sehari-hari meningkat. Usaha-usaha lokal pun ikut berkembang, termasuk miliknya.
"Pelanggan di sini dominan memang karyawan tambang. Warga tetap (asli) desa ini sebenarnya sedikit. Justru yang banyak (adalah) para pendatang yang bekerja di sini, sebagian membawa anak dan istrinya," ujar Ronald.
Baca juga: Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel
Lonjakan jumlah penduduk di wilayah lingkar industri di Bahodopi turut memperbesar timbulan sampah rumah tangga di sekitar kawasan permukiman.Infrastruktur dasar tertinggal
Sayangnya, kesiapan infrastruktur dasar di Bahodopi belum bisa mengimbangi ledakan jumlah penduduk. Hal ini pun memunculkan berbagai persoalan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
