PBB Rilis Panduan Resmi Pengembangan Ekonomi Biru Berkelanjutan

KOMPAS.com-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama para peneliti dari Universitas Portsmouth di Inggris merilis panduan praktis bagi pemerintah dunia untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.

Langkah ini diambil karena polusi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati makin mengancam ekosistem laut dan air tawar. Padahal, ekosistem tersebut menjadi sumber kehidupan bagi miliaran orang dan menopang ekonomi laut global senilai 2,2 triliun dolar AS.

Melansir Phys, Kamis (16/7/2026) panduan bernama Sustainable Blue Economy Transition Framework ini akan membantu pemerintah mengubah rencana ekonomi laut menjadi aturan nyata, perencanaan, dan investasi yang melindungi ekosistem air sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pengelolaan laut masih sporadis

Laporan ini memperingatkan bahwa cara kita mengelola laut saat ini masih terpisah-pisah. Sektor-sektor seperti perikanan, pelayaran, dan pariwisata sering kali berjalan sendiri-sendiri, padahal mereka menggunakan sumber daya alam yang sama.

Baca juga: Ekonomi Hijau Global Makin Meroket, Nilainya Tembus Rp178.600 Triliun

Ditambah lagi dengan masalah penangkapan ikan berlebih, polusi, dan perubahan iklim, cara kerja yang terpisah-pisah ini mempercepat rusaknya ekosistem laut. Padahal, ekosistem tersebut sangat penting untuk mengatur iklim bumi, menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan bahan pangan, dan menopang pekerjaan miliaran orang di dunia.

Bukannya memberikan satu solusi yang sama untuk semua negara, panduan ini justru membantu tiap negara membuat rencana ekonomi laut berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan, sistem pemerintahan, dan tingkat perkembangan mereka sendiri.

Panduan ini membaginya ke dalam tiga langkah utama untuk membantu pemerintah memahami kondisi mereka saat ini, menyatukan tujuan perubahan, dan memasukkan prinsip ramah lingkungan ke dalam perencanaan, keputusan, serta investasi sehari-hari.

Solusi berbasis alam menjadi inti dari panduan ini. Panduan ini menekankan bahwa melindungi dan memulihkan ekosistem seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, dan lahan basah bisa memberikan banyak manfaat.

Manfaat tersebut mulai dari ketahanan menghadapi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi risiko bencana, menjamin ketersediaan pangan, hingga menjaga sumber penghasilan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mendukung penerapannya, panduan ini juga dilengkapi dengan alat penilaian cepat bernama Sustainable Blue Economy Rapid Readiness Assessment. Alat praktis ini membantu pemerintah memeriksa aturan, lembaga, keuangan, dan sistem kelola yang sudah ada saat ini, sehingga mereka bisa menentukan langkah apa yang harus diutamakan dan memulai perubahan jangka panjang.

"Panduan ini menjadikan solusi berbasis alam, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama seluruh lembaga pemerintah sebagai inti dalam pengambilan keputusan. Panduan ini mendorong negara-negara untuk tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak yang lebih luas bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi," ungkap Susan Gardner, direktur Divisi Ekosistem di UNEP.

Panduan ini juga membantu pemerintah menyalurkan anggaran mereka yang terbatas ke sektor yang bisa memberikan manfaat jangka panjang terbesar bagi manusia dan alam.

Tantangan mengubah rencana jadi aksi nyata

Sementara itu, Dr. Antaya March, direktur Pusat Kebijakan Plastik Global di Universitas Portsmouth mengungkapkan banyak negara punya rencana besar untuk ekonomi laut mereka, tetapi mengubah rencana itu menjadi aksi nyata yang kompak masih menjadi tantangan.

Baca juga: Belajar dari Singapura, Ketika Sampah menjadi Peluang Ekonomi

"Panduan ini membantu pemerintah melihat bagian mana yang perlu diubah. Panduan ini juga memberikan cara yang teratur untuk menyatukan aturan hukum, investasi, dan keputusan ekonomi agar perlindungan alam dan pertumbuhan ekonomi bisa saling mendukung," katanya.

Panduan ini juga mengutamakan keadilan dalam pembangunan berkelanjutan. Panduan ini menegaskan bahwa perempuan, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok yang selama ini terabaikan harus ikut dilibatkan dalam mengambil keputusan terkait laut dan pantai.

Dengan mendorong kerja sama antar lembaga, aturan yang sejalan, dan investasi pada solusi berbasis alam, panduan ini bertujuan membantu negara-negara mengatasi masalah yang saling berkaitan, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan sampah.

"Untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan, pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan jangka panjang ekosistem air. Panduan ini memberikan dasar praktis untuk mengambil keputusan tersebut berdasarkan bukti nyata, sesuai dengan kondisi negara masing-masing, dan fokus pada tindakan nyata," tambah Profesor Steve Fletcher, direktur Revolution Plastics Institute di Universitas Portsmouth.