Ekonomi Lesu, Rekrutmen Karyawan Keberlanjutan Ternyata Tetap Stabil

KOMPAS.com - Berdasarkan survei global terbesar terhadap para praktisi keberlanjutan, perusahaan-perusahaan secara umum tetap mempertahankan investasi mereka di bidang keberlanjutan.

Padahal, saat ini mereka sedang menghadapi tekanan ekonomi dan tantangan politik. Di sisi lain, para pekerja profesional di bidang ini makin sering dihadapkan pada prioritas bisnis yang saling berbenturan serta aturan hukum yang makin rumit.

Hal ini terungkap dalam survei berjudul 2026 Sustainability Census ini diterbitkan oleh perusahaan rekrutmen Acre dan konsultan SLR.

Melansir Eco Business, Senin (27/7/2026) survei melibatkan 2.340 profesional dari 76 negara meningkat jauh dibandingkan survei pertamanya pada tahun 2007 yang hanya diikuti 281 responden dari Inggris.

Hal ini membuktikan betapa pesatnya perkembangan profesi keberlanjutan selama dua dekade terakhir.

Sebagian besar responden survei ini berasal dari negara-negara maju, dengan porsi terbesar di Inggris (40 persen), Amerika Utara (28 persen), dan Eropa daratan (19 persen).

Sementara itu, kawasan Asia-Pasifik menyumbang 7 persen, Afrika dan Timur Tengah 3 persen, serta Amerika Selatan dan Tengah 2 persen.

Baca juga: Studi: Karyawan Proaktif Ber-EQ Tinggi Punya Kinerja Lebih Baik

Kenaikan anggaran keberlanjutan di perusahan

Hampir dua pertiga dari peserta survei mengatakan bahwa anggaran keberlanjutan di tempat kerja mereka meningkat atau tetap sama dalam 12 bulan terakhir, dengan 25 persen di antaranya melaporkan adanya kenaikan anggaran.

Walaupun 27 persen sempat mengalami pemotongan anggaran, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi tetap mendukung program keberlanjutan meski sedang menghadapi tekanan biaya.

Pertumbuhan jumlah tim juga cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan. Sebanyak 53 persen peserta menyampaikan bahwa ukuran tim mereka relatif tetap selama setahun terakhir, 29 persen melaporkan penambahan anggota tim, dan 17 persen menyebutkan jumlah tim mereka berkurang.

Para peserta menjelaskan bahwa peningkatkan anggaran ini utamanya didorong oleh makin pentingnya strategi keberlanjutan bagi perusahaan, makin banyaknya aturan dan kewajiban pelaporan dari pemerintah, serta investasi pada strategi, alat, dan platform data keberlanjutan yang baru.

Bagi perusahaan yang mengalami pemotongan anggaran, penyebab utamanya adalah penghematan biaya di seluruh area perusahaan, penurunan kinerja bisnis, perubahan prioritas, dan pengurangan jumlah karyawan.

Temuan ini muncul di tengah kondisi perusahaan yang harus mematuhi aturan pelaporan keberlanjutan yang makin rumit, sekaligus menghadapi tantangan politik terhadap program lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), terutama di Amerika Utara.

Lebih lanjut, menyeimbangkan tujuan keberlanjutan dengan prioritas bisnis lainnya menjadi tantangan terbesar bagi para pekerja di bidang ini ( 59 persen ), disusul oleh rumitnya mengelola aturan hukum yang ada (45 persen). Penolakan berbasis politik dan ideologi juga menjadi isu yang terus berulang, khususnya bagi peserta dari Amerika Utara.

Para peserta menilai komitmen perusahaan mereka terhadap isu keberlanjutan berada di angka rata-rata 7,3 dari 10. Namun, tingkat keyakinan bahwa perusahaan mampu mewujudkan janji-janji publik tersebut lebih rendah, yaitu di angka 6,8. Laporan ini menyebutkan hal itu menunjukkan masih adanya celah nyata antara janji manis dan tindakan di lapangan.