Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang

Lahan yang telah terdegradasi, menurut dia, perlu menjadi prioritas untuk dipulihkan. Sementara itu, kawasan hutan dengan nilai TEV tinggi perlu dipertahankan dan konversi hutan ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah mempertimbangkan batas ekologis.

Restorasi hutan juga dinilai tidak cukup jika hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahruni mendorong restorasi dikembangkan sebagai model bisnis berkelanjutan melalui multiusaha kehutanan (MUK) yang mengintegrasikan berbagai sumber pendapatan, mulai dari kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), karbon, wisata, hingga jasa lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, restorasi diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi ekologis hutan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang beragam bagi masyarakat.

“Investasi tidak harus menjadi lawan konservasi. Dengan kebijakan afirmatif, kepastian hak atas ruang, dan model bisnis yang adil, investasi dapat menjadi sumber daya untuk membangun kembali modal alam,” kata Bahruni.

Dampak karhutla juga perlu dihitung

Persoalan serupa terlihat dalam penghitungan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mahasiswa Program Doktoral Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, E. Kurniawan Padma mengatakan, dampak karhutla selama ini belum sepenuhnya menggambarkan nilai keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang hilang.

Menurut dia, dampak karhutla lebih banyak diukur berdasarkan luas lahan terbakar, jumlah titik panas, asap, emisi karbon, hingga kerugian ekonomi.

Padahal, luas kawasan yang terbakar tidak selalu mencerminkan besarnya nilai ekologis yang hilang.

Dua kawasan dengan luas terbakar yang sama dapat memiliki nilai ekologis yang berbeda. Misalnya, dua kawasan yang masing-masing terbakar seluas 1.000 hektar dapat menghasilkan dampak berbeda apabila salah satunya merupakan habitat spesies endemik, koridor ekologis, kawasan gambut, wilayah penting bagi satwa, sumber daya air, atau ruang hidup masyarakat lokal.

“Karena itu, kita perlu mengubah pertanyaan dari 'Berapa hektare hutan yang terbakar?' menjadi 'Apa saja yang berada di dalam kawasan tersebut dan berapa nilai yang hilang ketika ekosistem itu terbakar?'” ujar Kurniawan kepada Kompas.com, Senin (24/8/2026).

Menurut Kurniawan, penghitungan dampak karhutla perlu memasukkan nilai keanekaragaman hayati, natural capital, serta kearifan lokal.

Dengan demikian, kerusakan akibat kebakaran tidak hanya dilihat dari luas kawasan yang terbakar atau jumlah karbon yang dilepaskan, tetapi juga dari berbagai fungsi ekologis dan sosial yang hilang.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pentingnya menempatkan hutan sebagai modal alam, bukan semata-mata sebagai sumber komoditas. Dengan mengetahui nilai ekologis suatu kawasan, kebijakan pemanfaatan lahan maupun restorasi dapat diarahkan pada kawasan yang memberikan manfaat paling besar bagi lingkungan dan masyarakat.