Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi: Banyak Kantor Enggan Terapkan Makan Siang Ramah Lingkungan

Kompas.com, 27 Agustus 2026, 21:02 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Penelitian baru dari Universitas Copenhagen di Denmark mengungkapkan hanya sedikit tempat kerja yang benar-benar siap untuk menyajikan makanan berbasis nabati.

Padahal, melansir Phys, Rabu (26/8/2026) langkah untuk mengganti hidangan berbahan daging dan menyediakan makanan berbasis nabati di kantor ini punya potensi besar untuk mengurangi jejak karbon dari makan siang kantor.

Kesimpulan tersebut diambil setelah peneliti melakukan studi terhadap tempat kerja di Denmark. Temuan ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal npj Climate Action.

Bekerja sama dengan Jespers Torvekøkken, sebuah perusahaan katering kantin, para peneliti mengamati kesiapan perubahan di 62 tempat kerja di Wilayah Ibu Kota Denmark.

Mereka melihat bagaimana tingkat kesiapan tersebut memengaruhi jejak karbon dari makanan yang disajikan saat makan siang.

“Kami menemukan bahwa hanya 13 persen tempat kerja yang siap mengalihkan makan siang mereka ke menu berbasis nabati, sementara 42 persen menolak perubahan tersebut. Sisanya, sebanyak 45 persen tempat kerja, menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda-beda,” ujar Thomas Bøker Lund, penulis utama studi sekaligus profesor di Universitas Copenhagen.

Baca juga: Studi: Penggunaan Media Sosial Internal Kantor Bisa Tekan Turnover Karyawan

“Kami juga melihat hubungan yang kuat antara kesiapan tempat kerja dengan jenis makanan yang dikonsumsi karyawan. Misalnya saja, makanan tradisional Denmark berbahan dasar daging sangat mendominasi di tempat kerja yang menolak perubahan. Sebaliknya, menu daging lebih jarang ditemukan di perusahaan yang lebih siap berubah,” jelas Mette Weinreich Hansen, rekan penulis studi tersebut.

Perbedaan sikap ini terlihat langsung dari jejak karbon makanan yang disajikan. Tempat kerja yang lebih siap beralih ke menu nabati menghasilkan jejak karbon 28 persen lebih rendah dibanding tempat kerja yang menolak perubahan.

Pria cenderung lebih menolak

Studi ini juga menemukan bahwa kesiapan untuk berubah berkaitan erat dengan bidang bisnis tempat kerja tersebut serta latar belakang para karyawannya.

Tempat kerja di sektor jasa dan industri berbasis pengetahuan cenderung lebih terbuka dengan makan siang berbasis nabati. Sebaliknya, penolakan lebih sering terjadi di sektor industri manufaktur dan produksi.

“Kebiasaan makan pribadi karyawan juga berpengaruh. Tempat kerja yang karyawannya sudah terbiasa mengonsumsi sedikit daging di rumah cenderung lebih siap berubah. Sebaliknya, penolakan jauh lebih tinggi di tempat kerja yang mayoritas karyawannya adalah pria,” kata Lund.

Studi ini juga menunjukkan bahwa rencana menyajikan lebih banyak makan siang berbasis nabati di kantor bisa memicu emosi yang kuat.

Untuk mendalaminya, para peneliti melanjutkan studi dengan survei terhadap para karyawan di Denmark yang mendapat fasilitas makan siang dari kantor. Hasil temuan ini dirangkum dalam laporan resmi Denmark.

“Survei tingkat nasional ini memberitahu kita bahwa penolakan ternyata sangat meluas. Sebanyak 40 persen karyawan yang mendapat makan siang dari kantor akan merasa terganggu, dan 22 persen bahkan bisa sampai marah. Di saat yang sama, sekitar separuhnya merasa kebebasan mereka dibatasi. Banyak yang merespons spontan dengan mengatakan tidak ada yang boleh mengatur apa yang saya makan,'” kata Lund.

Emosi spontan

Meski banyak orang menolak diatur soal makanan dan mengaku akan merasa terganggu atau marah, temuan lain dari studi ini justru mempertanyakan seberapa dalam penolakan tersebut sebenarnya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pakar UI: Kebakaran TPA Berulang Tunjukkan Transformasi 'Open Dumping' Belum Efektif
Pakar UI: Kebakaran TPA Berulang Tunjukkan Transformasi "Open Dumping" Belum Efektif
LSM/Figur
Erupsi Gunung Anak Krakatau Jadi Awal Pembentukan Ekosistem Baru
Erupsi Gunung Anak Krakatau Jadi Awal Pembentukan Ekosistem Baru
LSM/Figur
Potensi Unik Mikroba Asli Tanah Sulawesi, Bisa Bantu Pulihkan Lahan Bekas Tambang
Potensi Unik Mikroba Asli Tanah Sulawesi, Bisa Bantu Pulihkan Lahan Bekas Tambang
LSM/Figur
SIG Dorong Penggunaan Bahan Bakar Alternatif untuk Tekan Emisi Industri Semen
SIG Dorong Penggunaan Bahan Bakar Alternatif untuk Tekan Emisi Industri Semen
Pemerintah
Rantai Dingin Jadi Kunci Kurangi Ikan Terbuang, Energi Bersih Didorong untuk Dimanfaatkan
Rantai Dingin Jadi Kunci Kurangi Ikan Terbuang, Energi Bersih Didorong untuk Dimanfaatkan
Swasta
Walhi: Berulangnya Kebakaran TPA karena Buruknya Tata Kelola Sampah
Walhi: Berulangnya Kebakaran TPA karena Buruknya Tata Kelola Sampah
LSM/Figur
KLH: Potensi Ekonomi Karbon Bantu Industri Nikel Lakukan Dekarbonisasi
KLH: Potensi Ekonomi Karbon Bantu Industri Nikel Lakukan Dekarbonisasi
Pemerintah
Thailand Kucurkan Investasi Rp 26,66 Triliun untuk Panel Surya Atap
Thailand Kucurkan Investasi Rp 26,66 Triliun untuk Panel Surya Atap
Pemerintah
Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Penegasan Batas Desa, Jadi Fondasi Cegah Perambahan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Pemerintah
PBB Peringatkan El Nino Sangat Kuat, Diprediksi Bertahan hingga Februari 2027
PBB Peringatkan El Nino Sangat Kuat, Diprediksi Bertahan hingga Februari 2027
Pemerintah
OJK Siapkan Aturan Wajibkan TKBI, Aspek HAM Masuk Penilaian Keuangan Berkelanjutan
OJK Siapkan Aturan Wajibkan TKBI, Aspek HAM Masuk Penilaian Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah
Emisi Kebakaran Indonesia Tertinggi di Dunia, 19,7 Juta Ton Sepekan
Emisi Kebakaran Indonesia Tertinggi di Dunia, 19,7 Juta Ton Sepekan
Pemerintah
Saat Ketan Hitam Sigi Disulap Jadi Skincare Tradisional...
Saat Ketan Hitam Sigi Disulap Jadi Skincare Tradisional...
LSM/Figur
258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah
258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah
Pemerintah
Bappenas Finalisasi Rencana Aksi Food Loss and Waste, Berharap Sistem Pangan Berdampak ke Krisis Iklim
Bappenas Finalisasi Rencana Aksi Food Loss and Waste, Berharap Sistem Pangan Berdampak ke Krisis Iklim
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau