Hashim Sebut Pemerintah Tak Akan Alihkan Kawasan Hutan Jadi Sawah, Komitmen Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengklaim, pemerintah tidak akan memperluas atau membuka lahan sawah baru di kawasan hutan.

Keputusan untuk tidak mengusik kawasan hutan ini didasari oleh realisasi cadangan beras nasional yang melonjak tajam. 

‎Target swasembada beras yang awalnya dipatok Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai pada 2029, Hashim mengklaim, kini sudah berhasil direalisasikan tiga tahun lebih awal.  

Saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang-gudang penampungan telah menembus angka 5,3 juta ton dan terus bertambah.

Kapasitas gudang milik negara bahkan tidak lagi mencukupi, sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan dari pihak swasta. Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan swasembada beras pertama yang diraih Indonesia dalam 42 tahun terakhir. 

‎"Sekarang, karena keberhasilan kita dalam mencapai swasembada beras. Pemerintah Indonesia ingin mengumumkan khususnya dari Kementerian Pertanian melalui saya, utusan khusus, bahwa Kementerian Pertanian dan pemerintah saat ini merasa bahwa tidak perlu memperluas lagi budi daya beras lebih lanjut di area yang disebut sebagai kawasan hutan," ujar Hashim dalam The Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca juga: Indonesia Bidik 12 Juta Hektare Lahan Terdegradasi untuk Pangan dan Biofuel

‎Ia mengklaim, program perluasan lahan pangan atau food estate yang sempat direncanakan hingga 2 juta hektare dapat dipenuhi tanpa harus mengorbankan tutupan hutan maupun lahan gambut.

Sebagai gantinya, pembukaan lahan cetak sawah difokuskan pada kawasan rawa non-gambut di wilayah Papua dan Kalimantan.

‎Ke depan, kata dia, pemerintah akan menghentikan pendekatan ekstensifikasi atau ekspansi lahan ke kawasan hutan dan beralih sepenuhnya pada strategi intensifikasi pertanian.

Pemerintah akan memfokuskan upaya peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi, penggunaan benih atau galur unggul padi dan kedelai, serta optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.

‎"Jadi, saya ingin sekali lagi menegaskan fakta bahwa pemerintah merasa tidak perlu lagi memperluas area budidaya beras di wilayah yang disebut kawasan hutan, zona hutan yang diumumkan beberapa tahun yang lalu," tutur Hashim.

‎Di sisi lain, Hashim menyebut, beberapa strategi transisi energi di Indonesia agar lepas dari ketergantungan impor pasca konflik geopolitik di Timur Tengah. Di antaranya, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW), pengembangan energi nuklir sekitar 7 GW, pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel), serta pengoptimalan potensi panas bumi dan air.  

‎"Terutama dari sumber-sumber eksternal di, katakanlah, negara-negara dengan keadaan politik yang sangat rapuh. Dan oleh karena itu pemerintah kita melanjutkan program bahan bakar nabati kita," ucapnya.

Baca juga: Konflik Bersenjata Hancurkan Lahan Pertanian Global, Ancam Potensi Pangan Dunia

‎Pernyataan saja tak menunjukkan komitmen

‎Terpisah, Pengampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI Nasional, Musdalifah Jamal menganggap, pernyataan Hashim terkait pemerintah tidak lagi membutuhkan pembukaan kawasan hutan untuk pangan tidak sejalan dengan realitas kebijakan dan kondisi di lapangan. 

‎Padahal, pemerintah masih menjalankan berbagai kebijakan pangan dan energi yang bergantung pada pelepasan kawasan hutan serta konversi hutan alam. Misalnya, alokasi 5,7 juta hektar hutan untuk proyek pangan dan energi yang baru diumumkan Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu.