Indonesia menggambarkan dampak nyata dari terus mengalirnya pembiayaan untuk industri yang padat pemanfaatan hutan.
Menurut koalisi tersebut, bank-bank menggelontorkan dana sebesar 67,1 miliar dolar AS untuk sektor kelapa sawit dan pulp and paper di Indonesia antara tahun 2020 dan 2025.
Laporan ini mengaitkan berbagai kegiatan tersebut dengan deforestasi dan pengeringan lahan gambut, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Lahan gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Mengeringkannya akan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan membuat kawasan sekitarnya menjadi lebih rentan terhadap kebakaran.
Degradasi hutan juga dapat memperparah banjir karena berkurangnya kemampuan alam dalam menyerap curah hujan.
Indonesia sedang mengalami musim kebakaran hutan terparah yang dipicu oleh fenomena El Niño dalam 11 tahun terakhir.
Asap dari kebakaran tersebut telah memperburuk kualitas udara di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia.
Kabut asap yang ditimbulkannya telah memicu peningkatan kasus penyakit pernapasan dan menunjukkan dampak lintas batas dari kerusakan hutan.
Bagi pihak bank, perkembangan ini menciptakan potensi risiko fisik akibat perubahan iklim, intervensi regulasi, serta kerusakan reputasi.
Baca juga: Kasus Melonjak, WHO Terbitkan Panduan Global Pertama Penanganan Obesitas Anak
Koalisi tersebut berpendapat bahwa kebijakan lingkungan yang ada saat ini gagal mengimbangi laju aktivitas pembiayaan.
Bank-bank yang mengeluarkan kredit berisiko tinggi terbanyak masih belum memiliki langkah pengamanan yang memadai untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan dan sosial yang serius.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai cara bank menilai dampak keanekaragaman hayati dalam portofolio pinjaman korporasi mereka.
Bagi lembaga keuangan, uji tuntas yang lebih ketat dapat mencakup peninjauan paparan terhadap deforestasi, praktik penggunaan lahan, dan kepatuhan lingkungan sebelum menyetujui kredit.
Baca juga: Target Nol Bersih Melemah, Bank-Bank Mulai Tarik Diri dari Komitmen Iklim
Para investor juga menghadapi tekanan yang kian besar untuk memeriksa apakah komitmen keberlanjutan benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembatasan pembiayaan yang efektif.
Perbedaan ini menjadi sangat penting seiring dengan semakin masuknya isu hilangnya keanekaragaman hayati ke dalam penilaian risiko keuangan, sejajar dengan risiko yang berkaitan dengan iklim.
Lebih lanjut, bagi bank dan investor institusional, tantangan utamanya kini tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga finansial.
Pemberian pinjaman yang terus berlanjut ke industri yang berisiko merusak hutan dapat membuat portofolio keuangan mereka terpapar oleh pengetatan regulasi, gangguan rantai pasok, serta kerugian akibat kerusakan ekosistem yang terus meningkat.
Temuan ini juga menyoroti sebuah kontradiksi yang lebih besar dalam keuangan berkelanjutan di mana modal yang mendukung pembangunan ekonomi dan transisi energi dapat secara bersamaan mempercepat hilangnya alam.
Cara lembaga keuangan dalam mengatasi ketegangan tersebut akan sangat menentukan dampak terhadap keanekaragaman hayati di berbagai wilayah hutan tropis serta kredibilitas dari komitmen konservasi global.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya