Jumat Hari yang Pendek, DPR Sebut Efektif untuk WFH bagi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur sipil negara akan bekerja dari rumah (work from home / WFH) setiap hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM seiring kenaikan harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kebijakan WFH setiap hari Jumat itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah.

Namun, WFH perdana tidak jatuh pada Jumat (3/4/2026), karena termasuk tanggal merah untuk memperingati Wafat Yesus Kristus. ASN akan mulai WFH pada Jumat (10/4/2026).

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menganggap, efisiensi dan pelayanan publik selama pemberlakuan kebijakan WFH kemungkinan dapat berjalan dengan efektif. Itu justru terjadi karena kebijakan WFH dilakukan setiap hari Jumat.

"Nah, efisiensi yang inilah yang kita juga terapkan bahwa dengan waktu yang satu hari, khususnya hari Jumat ya. Nah, hari Jumat ini kan sebenarnya juga banyak pendeknya, banyak juga orang yang sudah berpikir tidak konsentrasi lagi. Tapi, dengan WFH saya kira efisiensinya dapat berjalan baik, pelayanannya juga dapat berjalan baik," ucapnya dalam diskusi publik Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru Berbasis Berkelanjutan, Kamis (2/4/2026).

KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto usai menghadiri diskusi bertajuk “Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru Berbasis Keberlanjutan”, di Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, Executive Director Next Indonesia, Cristiantoko menyebut, masih banyaknya masyarakat yang meragukan pelayanan publik ASN selama WFH.

Ia menyarankan pemerintah 'membanjiri' visual media sosial dengan konten yang menunjukkan bahwa pelayanan publik ASN masih tetap berjalan pada hari Jumat.

"Kalau sekarang orang yang skeptis, orang yang apatis bilang 'Lah wong kerja Jumat masuk aja pelayanan publiknya payah, kenapa masih dikurangi lagi, tambah payah dong pelayanan publiknya'. Nah, ini kan momentum untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa hari Jumat tetep jalan, hari Jumat publik tetap dilayani. Urusan imigrasi, urusan dukcapil, urusan-urusan yang menyangkut kesehatan itu tetep jalan," ujar Cristiantoko.

Kompas.com/Manda Firmansyah Executive Director Next Indonesia, Christiantoko dalam diskusi publik Gerakan Transformasi Budaya Kerja Baru Berbasis Berkelanjutan di Jakarta pada Kamis (2/4/2026).

Ia memperingatkan untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat untuk sektor pelayanan publik. ASN perlu membuktikan bahwa pelayanan publik pada hari Jumat masih tetap berjalan.

"Ada orang yang di kantor juga gabut sebagai ASN, jadi mendingan di rumah saja. Jumat kita tahu ada Jumatan, orang lebih senang Jumatan (salat Jumat) di rumah misalnya. Tetapi, di situ juga ada waktu yang terpotong karena hari Jumat orang selalu mengeluh hari pendek, orang pelayanan bahkan dulu bank-bank sempat off juga kan sekarang mereka gantian waktu makan siang," tutur Cristiantoko.

Menurut Cristiantoko, penerapan WFH tidak dapat dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Maka dari itu, penerapan WFH perlu mendapatkan dukungan, kolaborasi dengan kebijakan lain, dan evaluasi bersama-sama dalam 2 bulan ke depan.

Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan WFH ini dapat menjadi momentum untuk akselerasi digital dalam birokrasi di Indonesia.

"Nanti, literasi akselerasi digitalnya juga harus ita lihat, apakah proses ini berjalan dan bagaimana hasil evaluasinya. Jangan-jangan kontrolnya enggak ada, sehingga orang bisa enggak kerja beneran di rumah," ucapnya.