Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2023, WIKA Berencana Tanam 20.000 Mangrove

Kompas.com, 1 Maret 2023, 18:39 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2023, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berencana menanam 20.000 bibit mangrove.

Direktur Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) WIKA Ayu Widya Kiswari di Pantai Indah Kapuk (PIK) mengungkapkan hal ini di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

“Hari ini, kita melakukan penanaman mangrove yang pertama, yang nantinya akan berkelanjutan, 20.000 pohon pada tahun 2023,” jelas Ayu.

Kendati demikian, Ayu tak membeberkan di mana saja sisa penanaman bibit mangrove yang akan dilakukan perseroan.

Saat ini, perseroan menanam 6.300 bibit pohon mangrove di Taman Wisata Alam Muara Angke Kapuk di Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Muara Sungai Cisadane, Selasa (28/2023).

Baca juga: WIKA Tanam 6.300 Bibit Mangrove di PIK dan Muara Sungai Cisadane

“Dari 6.300 bibit mangrove tersebut, akan ditanam di Taman Wisata Muara Angke sebanyak 300 bibit dan Muara Sungai Cisadane Pesisir Pantai Tangerang sebanyak 6.000 bibit,” tegas Ayu.

Ayu menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu fokus Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam bidang lingkungan.

Dua bidang kegiatan TJSL lainnya yakni pendidikan maupun pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, pelaksanaan juga merupakan upaya perseroan untuk menyukseskan dekarbonisasi oleh seluruh BUMN klaster jasa infrastruktur dan energi pada 20 Oktober 2022 di Jatiluhur, Jawa Barat.

Perlu diketahui, kegiatan konservasi alam ini selaras dengan Sustainability Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Bersama (TPB) Nomor 14 dan 15 mengenai Perubahan Iklim Ekosistem Darat dan Laut.

Selain itu juga sesuai dengan janji pemerintah dalam Paris Agreement 22 April 2016 dan target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 serta pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 di Indonesia.

Dalam janji tersebut, pemerintah sendiri bertekad melakukan dekarbonisasi yang merupakan proses mengecilkan atau membuat hilang semua emisi karbon, dengan tujuan untuk mencapai titik terendah emisi.

Ayu menambahkan, dekarbonisasi juga bakal melahirkan nilai-nilai ekonomi yang dikonversi ke dalam ekonomi hijau (green economy).

Harapannya, tak hanya berdampak bagi ekosistem lingkungan, tapi juga memiliki nilai manfaat untuk masyarakat secara keekonomian.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau