Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 2 Agustus 2023, 08:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Kerja-kerja birokrasi dituntut untuk memiliki dampak langsung terhadap penurunan stunting di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam acara “Pancasila dalam Tindakan Mendukung Penurunan Stunting” yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (1/8/2023).

“Birokrasi ini tidak boleh sibuk sendiri, rapat sana rapat sini, yang diurus lebih banyak tumpukan kertas. Birokrasi harus fokus ke masyarakat. Kerjaan ASN (aparatur sipil negara) bisa kurangi kemiskinan tidak? Bisa turunkan angka stunting tidak?” ujar Anas dalam keterangan pers.

Baca juga: Berbagai Inovasi Desa Bantu Turunkan Angka Stunting

Menurut dia, kerja birokrasi tidak boleh hanya sibuk di urusan administrasi, tetapi harus memberikan perubahan nyata di masyarakat.

Anas menyebut bahwa kerja bersama untuk mengurangi stunting adalah aksi nyata penerapan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dilansir Antara.

Dia menuturkan, gotong royong dalam menangani tercermin dalam bentuk kolaborasi antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, birokrasi harus lincah, cepat, dan berorientasi kepada hasil, bukan fokus kepada input atau hulu.

Baca juga: Kenali 3 Penyebab Utama Stunting, dari Kurang Nutrisi hingga Pola Pengasuhan

“Di Kementerian PAN RB, penilaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) harus menggambarkan dampak kepada masyarakat yang kita sebut RB Tematik,” papar Anas.

Dalam RB Tematik terdapat empat sasaran yaitu kemiskinan, investasi, percepatan program prioritas, dan digitalisasi pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mewakili Wakil Presiden RI dalam kesempatan yang sama, menyampaikan pentingnya menurunkan angka stunting, khususnya dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

“Masalah stunting yang amat kritikal bisa kita selesaikan bersama dengan gotong royong,” papar Mahfud.

Baca juga: 15.000 Telur Program Lestari untuk Anak Stunting di Penjuru Negeri

“Indonesia akan jadi Indonesia yang hebat, tahun 2045 akan jadi Indonesia Emas. Kita harus hidupkan semangat gotong royong untuk turunkan stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi berucap bahwa stunting memiliki dampak buruk dan memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara.

“Stunting bukan hanya berdampak kondisi fisik anak, tetapi juga kesehatan dan kemampuan berpikirnya. Kami di BPIP berikhtiar meneladankan nilai Pancasila melalui program Bapak Asuh Anak Stunting,” kata Yudian.

Baca juga: Provinsi Kalsel Tertinggi Ketiga Nasional dalam Turunkan Stunting

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau