Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Dorong Deteksi Dini Kanker di Puskesmas, Mudah dan Murah

Kompas.com, 18 Februari 2024, 17:55 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam upaya mewujudkan transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan deteksi dini kanker di tingkat puskesmas kabupaten dan kota.

Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan layanan deteksi dini, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Layanan deteksi dini ini khususnya untuk empat jenis kanker utama, yakni kanker payudara dan kanker serviks pada wanita, serta kanker paru-paru dan kanker usus yang banyak kasusnya ditemui pada pria.

Ia mengatakan, semua puskesmas di 514 kabupaten dan kota sedang disiapkan untuk dapat melayani deteksi dini empat jenis kanker tersebut.

“Semua puskesmas sedang kami siapkan. Harapannya tahun ini, semua alatnya bisa selesai kita bagikan secara bertahap ke 10.000 puskesmas di 514 kabupaten/kota,” ujar Budi, saat menghadiri peringatan Hari Kanker Sedunia di RS Kanker Dharmais, Jakarta, Jumat (16/2/2024). 

Baca juga: Lawan Kanker Serviks dengan Skrining Sedini Mungkin

Alat kesehatan yang dimaksud, utamanya untuk deteksi dini kanker payudara, yakni Probe Linear USG.

Sedangkan untuk deteksi dini kanker serviks, Kemenkes sudah mulai meluncurkan tes HPV DNA yang hasilnya lebih akurat dan prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Pap Smear.

Ia juga mengimbau pentingnya melakukan upaya deteksi dini untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh kanker.

“Strategi utama menurunkan angka kematian akibat kanker adalah dengan deteksi dini. Kalau kanker bisa diketahui lebih dini, tingkat kesembuhannya lebih besar, dan biayanya juga lebih murah,” imbuhnya. 

Layanan deteksi dini kanker 

Selain itu, layanan deteksi dini kanker paru-paru dan kanker usus juga akan disediakan.

Menurut Budi, Kemenkes menargetkan setiap puskesmas dapat melakukan layanan skrining kanker paru dengan alat Low Dose CT-Scan (LDCT) dan kanker usus besar dengan kolonoskopi.

LDCT mampu mendeteksi lesi kecil atau nodul pada paru-paru yang mungkin merupakan tanda awal kanker paru-paru.

“Kita akan selesaikan secara bertahap di 514 kabupaten/kota supaya tiap puskesmas punya CT-Scan biar bisa melakukan prosedur Low Dose CT-Scan untuk deteksi dini kanker paru-paru dan kolonoskopi untuk deteksi dini kanker usus besar,” tutur Menkes Budi.

Baca juga: Deteksi Stunting, Alat Ukur Tubuh Perlu Dioptimalkan Puskesmas

Terkait hal tersebut, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito mengungkapkan bahwa RS Kanker Dharmais siap bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi.

Kerjasama dilakukan dalam memberikan pelatihan kepada dokter-dokter umum di puskesmas untuk dapat melakukan layanan deteksi dini kanker.

“Kami akan ikut serta melatih dokter-dokter umum di puskesmas untuk bisa melakukan USG dan layanan deteksi dini kanker lainnya dengan turut bekerja sama dengan organisasi profesi dan kolegium supaya pelatihan secara masif dapat dilakukan dalam waktu cepat,” ujar Soeko.

Kemenkes, tambah Budi, juga bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk memastikan semua rumah sakit siap melakukan layanan penyakit kanker.

Dia berharap upaya ini sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau pergi ke puskesmas, melakukan skrining dan pemeriksaan deteksi dini kanker.

Menurutnya, semua pihak perlu berkolaborasi melakukan edukasi yang masif agar masyarakat mau pergi ke puskesmas untuk melakukan deteksi dini.

"Masyarakat jangan takut buat skrining dan periksa. Jika terdeteksi ada yang positif kanker, tidak perlu khawatir, bisa langsung rujuk ke rumah sakit karena sudah kami siapkan untuk dilakukan perawatan berikutnya. Lebih cepat ditemukan maka kemungkinan sembuhnya juga besar,” pungkasnya. 

Baca juga:

Tinggalkan Gaya Hidup Rebahan Agar Terhindar dari Kanker Pankreas

Tak Hanya Wanita, Pria Bisa Divaksinasi HPV untuk Cegah Kanker Penis

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Indonesia Perkuat Pasar Karbon Berintegritas Tinggi
Indonesia Perkuat Pasar Karbon Berintegritas Tinggi
Pemerintah
Bahaya Kabut Asap, Risiko Tinggi Menanti Indonesia dan Negara Tetangga
Bahaya Kabut Asap, Risiko Tinggi Menanti Indonesia dan Negara Tetangga
LSM/Figur
Investasi Swasta untuk Kelestarian Alam Naik Lima Kali Lipat dalam 10 Tahun
Investasi Swasta untuk Kelestarian Alam Naik Lima Kali Lipat dalam 10 Tahun
Pemerintah
Atasi Dampak Buruk Pusat Data, Kota-kota di Dunia Sepakati Perjanjian Global
Atasi Dampak Buruk Pusat Data, Kota-kota di Dunia Sepakati Perjanjian Global
Pemerintah
Pemadaman Listrik Berulang di Sumatera, IESR Waspadai Risiko El Nino
Pemadaman Listrik Berulang di Sumatera, IESR Waspadai Risiko El Nino
LSM/Figur
Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel
Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel
Pemerintah
Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya
Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya
Pemerintah
Kemhut Revisi Aturan, Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat
Kemhut Revisi Aturan, Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat
Pemerintah
Sektor ESG dan Ekosistem Karbon Jadi Magnet Baru Investasi Strategis
Sektor ESG dan Ekosistem Karbon Jadi Magnet Baru Investasi Strategis
Swasta
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Pemerintah
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Pemerintah
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Pemerintah
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Pemerintah
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Pemerintah
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau