Swasembada Energi Bukan Mimpi (1)

Perang Asimetris Vs Pengelolaan Energi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Matra TNI-AL memerlukan banyak pasokan energi karena bertanggung jawab atas operasi laut serta pertahanan dan keamanan maritim (UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI).

Tugas dan tanggung jawab TNI-AL ini sangat penting, karena Indonesia memiliki empat wilayah strategis yang dilalui 40 persen kapal perdagangan dunia, yaitu: Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Selat Makassar.

Wilayah tersebut dibagi ke dalam tiga ALKI: ALKI I (Selat Malaka-Karimata-Sunda), ALKI II (Selat Makassar-Lombok), dan ALKI III (Selat Leti-Ombai).

ALKI I, khususnya Selat Malaka, menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang merupakan jalur laut terpendek dan tercepat antara pemasok migas dari Timur Tengah dengan pasar di Asia Timur dan Tenggara.

Baca juga: Menakar Peran Angkutan Laut guna Topang Ketahanan Energi Indonesia

Menurut Badan Informasi Energi AS (Energy Information Agency/EIA), pada tahun 2022, sekitar 16,1 juta Bpd crude, 6,8 juta Bpd (barrel per day) produk petrokimia dan 8 Bscfd (Barrel standard cubic feet per day) LNG diangkut setiap hari melalui selat Malaka.

Ini merupakan volume terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dan Samudera Hindia.

Ketahanan Energi di sini memainkan peran yang vital dalam menjamin kedaulatan negara dan menjaga wilayah perbatasan yang rawan konflik. Hal ini terutama di tengah tantangan global yang sangat dinamis dan semakin kompleks, termasuk ancaman Perang Asimetris (assymetric warfare) yang melibatkan banyak aktor.

Meskipun tanpa pasukan dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), daya hancur perang asimetris jauh lebih dahsyat ketimbang perang militer.

Untuk menghancurkan suatu negara, perang asimetris dapat dilakukan oleh pihak ketiga (proxy war), internet (cyberwarfare), mikroorganisme/virus (biological war), pelemahan mata uang (currency war), mengganggu pengelolaan energi (energy war) dan lain-lain.

Mengapa Pengelolaan Energi? Karena konsumsi energi mencerminkan tingkat produktivitas dari suatu negara. Ketahanan energi adalah kunci untuk menjaga produktivitas nasional dan kesejahteraan 282,5 juta penduduk Indonesia, yang mayoritas berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Penduduk usia produktif Indonesia (15 - 64 tahun) kini telah mencapai 196,6 juta atau sekitar 70 persen dari total penduduk.

Sebagai antisipasi ledakan bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara 2025 dan 2030, mereka yang berusia produktif ini harus diberikan lapangan pekerjaan, utamanya melalui pertumbuhan sektor produktif yang padat pasokan energi seperti industri dan transportasi yang bisa menyumbang hingga 60 persen terhadap PDB nasional.

Kepastian Hukum dan Bisnis Energi

Selain jaminan pasokan, ketahanan energi memastikan aksesibiltas masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau. Hal ini vital bagi masyarakat yang harus mengalokasikan hingga 30 persen pengeluaran rumah tangganya untuk biaya energi.

Pada saat yang sama mereka pun harus mampu memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan ekonomi yang memerlukan tambahan konsumsi energi sebesar 1,1 persen hingga 1,3 persen untuk setiap 1 persen pertumbuhan PDB.

Tambahan konsumsi energi ini penting untuk dicapai, mengingat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun telah dicanangkan oleh pemerintah baru.

Baca juga: Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara