Swasembada Energi Bukan Mimpi (1)

Tanpa ketahanan energi, gangguan terhadap pasokan dapat memicu lonjakan harga, rendahnya daya beli, turunnya investasi, ledakan jumlah pengangguran, hingga ancaman terhadap stabilitas sosial-ekonomi.

Ketahanan energi merupakan fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan menuju target Indonesia Emas 2045.

Mewujudkan ketahanan energi bukan hanya menjadi isu kesejahteraan, tetapi juga merupakan bagian integral dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (SISHANKAMNEG).

Di sisi lain, sebagai salah satu akibat dari Perang Asimetris, rasa “takut” kini telah menghantui Direksi dan Karyawan BUMN/D serta para Investor, termasuk perusahaan migas asing.

Mereka takut akan “terjerat” kriminalisasi oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini bisa “mengubah” kerugian bisnis menjadi kerugian negara, dan “menyulap” kerugian negara menjadi perbuatan “korupsi” sehingga membendung investasi di sektor hulu migas.

Ibarat menyapu lantai dengan sapu kotor, ketidakpastian hukum dan bisnis ini sangat dahsyat daya hancurnya terhadap pelemahan ketahanan energi nasional.

Hal ini dirasakan oleh perusahaan migas asing, Pertamina dan lain-lain. Lebih dari satu dasa warsa Pertamina nyaris tidak melakukan investasi baru di sektor hulu migas, utamanya di luar negeri.

Kesimpulannya, Indonesia belum sepenuhnya berdaulat terhadap kekayaan alam yang dimilikinya, karena masih bergantung pada pihak asing. Perang asimetris bisa melemahkan Ketahanan Energi yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya Swasembada Energi.

Agar Swasembada Energi Bukan (hanya) Mimpi, maka: “Jangan biarkan para pengganggu energi negeri memadamkan cahaya masa depan bangsa!”