Pengesahan RUU Masyarakat Adat Jaga Kelestarian Lingkungan

KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dinilai ikut membantu pelestarian ekosistem dan lingkungan seperti hutan dan gambut.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian menyampaikan, selama ini kerja-kerja perlindungan dan pemulihan lingkungan dilakukan oleh masyarakat adat.

Oleh karena itu, lanjut Uli, UU Masyarakat Adat sesungguhnya bukanlah hanya untuk kepentingan mereka saja, tetapi untuk kepentingan bersama.

Baca juga: Pengesahan RUU Masyarakat Adat Dapat Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

"Jika peran dan hak mereka tidak diakui, itu sama saja dengan negara sedang mempercepat eskalasi krisis, baik krisis ekologi, krisis iklim, dan krisis identitas bangsa, di mana masyarakat adat adalah salah satu pembentuk identitas tersebut," kata Uli dikutip dari siaran pers, Selasa (25/3/2025).

Sampai saat ini, kepastian hukum yang menjamin hak-hak masyarakat dat masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Padahal, konstitusi telah mengakui keberadaan mereka dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945.

Anastasya Manong dari Kaoem Muda dan Kowaki Papua berbagi pengalaman tentang perjuangan masyarakat adat di Papua dalam menjaga kelestarian alam dan budaya mereka. 

Baca juga: AMAN: UU TNI Dinilai Ancam Keamanan Masyarakat Adat

Dia bertutur, orang muda Papua adalah garda terdepan dalam menjaga alam dan hutan. Mereka merawat hutan dengan kearifan lokal, seperti memanen sagu, menangkap ikan, dan hidup selaras dengan alam. 

"Bagi kami, hutan adalah mama, sumber kehidupan yang harus dijaga. Kami akan terus berjuang untuk melestarikannya dan terus mendorong pengakuan atas wilayah adat kami," kata Anastasya.

Ketua Tim Kampanye Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Anggi Prayoga menuturkan, 2025 adalah momen yang tepat untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat. 

Dia berujar, pengesahan RUU Masyarakat Adar merupakan jalan keluar menuju Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan mandiri. 

Baca juga: Mandek 15 Tahun, Bahas Segera RUU Kehutanan demi Hak Masyarakat Adat

"Dalam komitmen di tingkat global, pengesahan RUU masyarakat adat juga sebagai upaya Indonesia berkontribusi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari dampak krisis iklim, seperti pangan, energi, dan air," tutur Anggi.

Menurut Arimbi Heroepoetri dari debtWATCH Indonesia menegaskan, regulasi ini harus mampu menyelesaikan konflik agraria dan menjamin kepastian hak-hak masyarakat adat. 

"Kehadiran masyarakat adat di Indonesia adalah keniscayaan,sehingga tidak ada alasan lagi untuk terus mengingkari dan mengabaikan," ucapnya.

Peran Media

Di sisi lain, media juga memainkan peran kunci dalam pendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. 

Senior Campaigner Kaoem Telapak sekaligus Koordinator Koalisi RUU Masyarakat Adat Veni Siregar mengajak media untuk bersama mengawal advokasi pengesahan RUU tersebut.

Baca juga: RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

"Organisasi anggota koalisi bersama-sama telah melakukan serangkaian upaya dalam upaya mendorong dukungan publik agar proses pembahasan RUU Masyarakat Adat dapat segera dilakukan," tutur Veni.

Dia menambahkan, koalisi juga terus berdialog dengan DPR, DPD RI dan pemerintah untuk memastikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat terakomodasi.

Media memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesadaran publik serta mendorong percepatan pengakuan hak-hak masyarakat adat. 

Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, media dapat menyoroti tantangan yang masyarakat adat hadapi serta menjadi bagian penting dalam menekan pemerintah dan legislatif agar segera mengesahkan regulasi yang melindungi hak-hak mereka.

Baca juga: Petani Sawit dan Masyarakat Adat Kolaborasi Deklarasi Hutan Adat di Sekadau Kalbar