JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat kerja sama untuk mengatasi krisis iklim hingga pengelolaan biodiversitas dengan Inggris.
Hal ini ditandai dengan pertemuan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dengan Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy. Kedua negara menegaskan komitmennya dalam menjaga target suhu tidak melebihi 1,5 derajat celsius sesuai Perjanjian Paris ataupun Nationally Determined Contributions (NDC).
“Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” ungkap Hanif dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Baca juga: Krisis Iklim Lipatgandakan Durasi Gelombang Panas Laut
Dia menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan puncak emisi pada 2030, dan mencapai netral karbon di 2060 atau lebih cepat. Sektor kehutanan serta energi menjadi pilar utamanya.
Hasil pertemuan juga menyepakati adanya pembahasan High Integrity Carbon Market Opportunity yang akan dilaksanakan pada Mei 2025.
Hanif menyoroti, pentingnya penguatan pasar karbon nasional melalui Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), serta pengembangan sistem registri nasional yang kredibel dan transparan.
Sedangkan Inggris melalui program UK PACT menyatakan dukungan dalam bentuk pendanaan sebesar 2,8 juta euro selama tiga tahun ke depan guna mempercepat pengembangan peta jalan perdagangan karbon Indonesia.
Baca juga: Zulhas: Banyak Investor Antre untuk Kelola Sampah tapi Terkendala Aturan
Selain isu iklim, pengelolaan sampah plastik juga menjadi pembahasan KLH dengan Inggris. Kata Hanif, volume sampah plastik di sungai, pantai, dan laut khususnya di daerah wisata seperti Bali melonjak.
"Inggris mendukung pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia melalui kemitraan dengan World Bank, serta penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership dalam menangani permasalahan ini secara menyeluruh," papar Kerry.
Isu keanekaragaman hayati turut menjadi perhatian kedua negara. Adapun pemerintah saat ini tengah melaksanakan program Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP).
Lainnya, mendorong integrasi valuasi jasa lingkungan yang mempertimbangkan nilai ekonomi karbon dan konservasi keanekaragaman hayati.
Baca juga: Studi Ungkap Kerusakan Biodiversitas Global Akibat Ulah Manusia
Pemerintah Inggris membuka peluang kerja sama dalam pendanaan biodiversitas, penguatan sistem monitoring hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan.
"Perlindungan lingkungan bukan hanya soal karbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” jelas Kerry.
Pertemuan ini memperkuat rencana pembaruan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan kementerian mitra di Inggris sebagai mitra strategis dalam memimpin aksi iklim global.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya