India Rilis Taksonomi Keuangan Iklim, Incar Investasi Rp 40.000 T
KOMPAS.com — Kementerian Keuangan India resmi mengumumkan draf Taksonomi Keuangan Iklim, sebuah kerangka klasifikasi untuk mengarahkan investasi ke sektor ramah lingkungan dan mencegah praktik greenwashing.
Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi India mencapai Net Zero Emission 2070 serta pengurangan intensitas emisi sebesar 45 persen pada 2030.
Taksonomi ini dirancang untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan target iklim nasional dan memudahkan aliran modal menuju transisi energi bersih.
“Untuk mencapai target iklim 2030, setidaknya diperlukan investasi sebesar 2,5 triliun dolar AS,” tulis Kementerian Keuangan India dalam keterangan yang dikutip dari ESG Today, Sabtu (10/5/2025).
Dalam pernyataan resminya, pemerintah juga menegaskan bahwa taksonomi ini akan mendukung mobilisasi dana menuju aktivitas dan teknologi rendah karbon.
“Hal ini memungkinkan India mencapai visi Net Zero Emission 2070, sekaligus menjamin akses energi yang terjangkau dan andal dalam jangka panjang,” lanjut pernyataan tersebut.
India bergabung dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa, Inggris, Singapura, Kanada, dan Australia yang telah mengembangkan sistem klasifikasi aktivitas ekonomi hijau serupa.
Draf Taksonomi India membagi kegiatan ekonomi dalam dua kategori:
- Kategori Mendukung Iklim: mencakup aktivitas yang secara langsung berkontribusi pada mitigasi atau adaptasi perubahan iklim, termasuk riset dan pengembangan.
- Kategori Mendukung Transisi: mencakup proyek yang belum sepenuhnya bebas emisi, tetapi mampu meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi, khususnya di sektor padat karbon.
Fokus awal akan diberikan pada industri beremisi tinggi seperti besi, baja, dan semen, serta sektor dengan potensi adaptasi tinggi seperti kelistrikan, transportasi, bangunan, pertanian, dan ketahanan air.
Kerangka ini juga memuat prinsip, pendekatan, dan alasan klasifikasi, disertai lampiran sektoral berisi daftar aktivitas hijau dan transisi.
Pemerintah India membuka ruang konsultasi publik untuk draf tersebut hingga 25 Juni 2025.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
