KOMPAS.com - Total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama tahun 2025 mencapai 359.000 hektar. Dari total luas tersebut, sebesar 50 persen karhutla terjadi di kawasan hutan, sisanya 50 persen karhutla terjadi di area penggunaan lain (APL).
Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi paling terdampak karhutla, dengan sekitar 111.000 hektar terbakar. Disusul Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Maluku, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Aceh.
Baca juga:
"Karena di wilayah-wilayah NTT kawasan hutannya itu savana, padang rumput. Jadi, sangat mudah terbakar dan apinya menjalar dengan cepat, apalagi angin kencang," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Thomas Nifinluri dalam webinar Reforestasi untuk Penanganan Krisis Iklim, Kamis (12/3/2026).
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menjadi tujuh provinsi rawan karhutla di Indonesia.
Emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari karhutla di tujuh provinsi rawan selama tahun 2025 mencapai 23.544.355,06 ton CO2 (karbon dioksida) ekuivalen.
Emisi GRK dari 84.000 hektar lahan terbakar di tujuh provinsi rawan setara 41,89 persen dari total CO2 yang dilepaskan karhutla di seluruh Indonesia pada 2025.
"Ini cukup besar. Jadi, kita harus waspada," kata Thomas.
Menurut Thomas, besarnya emisi GRK itu mengingatkan bahwa karhutla yang terjadi di tanah gambut dapat melepaskan CO2 secara signifikan.
Emisi GRK yang dihasilkan dari karhutla di tanah gambut lebih besar ketimbang lahan mineral
"Jadi, luar biasa kalau terjadi kebakaran di areal gambut. Kalau masih ada yang bertanya mengapa asap itu belum menghilang (karena apinya masih membara di bawah permukaan tanah), kita patut khawatir kalau terjadi kebakaran hutan di gambut," tutur Thomas.
Baca juga:
Petugas Manggala Agni berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Minggu (27/7/2025). Sepanjang 2025, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menghanguskan 359.000 hektar. Provinsi mana saja yang rawan karhutla?Ada sejumlah kendala dan permasalahan dalam memitigasi karhutla. Salah satunya, belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Sisdalkarhutla).
Selanjutnya, masih banyak praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dan, kendala lainnya adalah, belum semua provinsi terdapat Markas Daops Manggala Agni.
Oleh karena itu, Kemenhut membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), yang saat ini jumlahnya sekitar 11.000-an orang tersebar di seluruh Indonesia.
Kendala selanjutnya, tidak adanya pengelola Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan berbagai instrumen lainnya, yang sebelumnya di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Kemudian, peningkatan kejadian dan luas karhutla yang signifikan pada area pegunungan, berbukit, dan sabana, yang diperparah dengan kurangnya ketersediaan air.
"Jadi, kami harus bisa melakukan operasi-operasi teknologi modifikasi cuaca. Peningkatan kejadian karhutla lainnya sangat signifikan, ada di areal pegunungan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar, Taman Nasional Baluran juga terbakar, Rinjani, Wasur, Ijen, Merapi, Tambora, Kelimutu sudah terbakar," jelas Thomas.
Kendala terakhir, kekosongan pemangku kawasan hutan pasca-pencabutan izin pengelolaan, serta belum optimalnya peran MPA yang sudah dibentuk.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya