PT IMIP Respons KLH terkait Dugaan Pelanggaran Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Head of Media Relations PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Dedy Kurniawan, memberikan tanggapan terkait temuan dugaan pelanggaran lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dia menjelaskan perusahaan berdiri di lahan seluas 2.000 hektare. PT IMIP telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terbit pada 2020.

Setiap tahunnya, nilai di kawasan IMIP terus meningkat sehingga perusahaan mengembangkannya demi menunjang investasi yang masuk.

"Sejalan dengan hal di atas, pihak IMIP sendiri telah mengajukan dan melengkapi segala persyaratan dokumen pengembangan Amdal kawasan, luas pengembangan kawasan yang diajukan seluas 1.800 hektare kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Dedy saat dihubungi, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: KLH Beberkan Sederet Pelanggaran Lingkungan PT IMIP

Penyerahan dokumen persyaratan diajukan pada 2023, dan hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan KLH. Dedy menyebut, PT IMIP juga menunggu draft surat keputusan (SK) setelah sidang AMDAL rampung digelar.

Ia memastikan bahwa operasional perusahaan menggunakan teknologi untuk menekan emisi dari aktivitas smelter.

"IMIP melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala dan realtime menggunakan CEMS atau Continous Emision Monitoring System, dan pemantauan manual oleh laboratorium terakreditasi dan dilaporkan ke instansi yang berwenang," ungkap dia.

Pemantauan kualitas udara terpantau secara real time oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH. Dedy mencatat, ada 58 titik yang terpasang CEMS. Sedangkan sisanya dalam proses pemasangan.

"Selain itu, IMIP juga berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan, antara lain dalam jangka panjang, perusahaan sedang menuju transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan," jelas Dedy.

"Atau menerapkan teknologi energi bersih guna mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menekan emisi seperti pembangkit listrik tenaga surya yang mulai berjalan," imbuh dia.

Baca juga: Tiga Pekerja Tertimbun Longsor di Kawasan IMIP, Dua di Antaranya Tewas

Lainnya, mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Di sisi lain, Dedy mengakui tipografi pada masing-masing smelter menjadi kendala pemasangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara terpusat.

"Atas hal tersebut, IMIP kemudian berkonsultasi dan menyampaikan kendala itu kepada pihak KLH RI. Hasilnya, berdasarkan berita acara nomor 182/KLHIMIP/BA/MWL/VI/2023, tertuang bahwa Kawasan IMIP boleh memiliki IPAL komunal klaster," tutur dia.

Sementara, para tenant di dalam kawasan IMIP melakukan pengelolaan IPAL secara mandiri, dan selanjutnya disalurkan ke kanal yang dikelola oleh perusahaan. Pihaknya lantas menyadari untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

"Kami akan memaksimalkan koordinasi dan pengawasan terhadap operasional seluruh tenant guna melakukan segala bentuk perbaikan sesuai dengan arahan dari KLH," ucap Dedy.

Temuan Pelanggaran

Diberitakan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, membeberkan beberapa pelanggaran lingkungan di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.

"Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tidak terlingkup di dalam dokumen AMDAL IMIP," ungkap Hanif.

KLH menemukan bukaan lahan seluas 179 hektare yang berbatasan langsung dengan areal IMIP. Kemudian, pembangunan pabrik dan kegiatan lainnya seluas lebih dari 1.800 hektare yang berada di luar dokumen AMDAL perusahaan.

Baca juga: Sederet Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

Pelanggaran lainnya, ditemukan timbunan slag nikel dan tailing atau limbah padat tanpai izin seluas lebih dari 10 hektare dengan volume sekitar 12 juta ton. Ketiga, KLH menemukan kualitas udara di wilayah industri IMIP berkategori tidak sehat.

"Dibuktikan dengan hasil pemantauan terhadap udara ambien pada parameter TSP (dust) dan PM 10 yang melebihi baku mutu," jelas Hanif.

Penyebabnya, 24 sumber emisi pada tenant PT IMIP yang tidak memasang alat CEMS. Hanif mencatat, PT IMIP juga tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal, serta air limbah tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan.

Tim pengawas turut menemukan pelanggaran lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahomakmur yang belum memiliki persetujuan lingkungan.

Pengelolaan air lindi sampah perusahaan tak dilakukan dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

"PT IMIP harus menghentikan kegiatan yang belum dilingkup dalam persetujuan lingkungannya,” ucap Hanif.

KLH pun tak segan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan.