Komitmen ini memimpin secara global dan memperkuat peran Tiongkok sebagai pasar terbesar untuk instalasi energi terbarukan.
Target ini menggantikan target sebelumnya sebesar 1.200 GW pada tahun 2030, yang berhasil dicapai enam tahun lebih cepat. Jika kecepatan instalasi yang pesat saat ini berlanjut, target baru ini juga diharapkan dapat tercapai lebih awal.
Sistem perdagangan emisi (ETS) nasional China juga akan diperluas untuk mencakup sektor-sektor industri penyumbang emisi terbesar.
Pengumuman yang berkaitan baru-baru ini, yaitu penetapan batas emisi mutlak untuk industri tertentu mulai 2027 dan peningkatan perhatian pada transparansi informasi serta pengawasan publik, menunjukkan langkah maju menuju penerapan prinsip 'pencemar yang menanggung biaya'.
Ini memperkuat pergeseran strategi ekonomi China secara keseluruhan ke arah model rendah karbon.
"Seiring kemajuan transisi energi, kerangka hukum yang kuat akan dibutuhkan. Seperti semua negara, China memerlukan undang-undang yang jelas dan dapat ditegakkan untuk mengatasi perubahan iklim," papar Fan Danting, Pengacara Iklim dan Keuangan dari ClientEarth.
"Undang-undang semacam itu akan memastikan akuntabilitas, menyelaraskan kebijakan nasional, dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan sistemik yang diperlukan China guna mencapai target iklimnya, sekaligus menjaga ekonomi dan planet ini untuk generasi mendatang," tambahnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya