Bali Krisis, KLH dan Pemprov Susun Perencanaan Lanskap Pasca Banjir

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang menyusun kembali kajian lingkungan hidup strategis sebagai acuan dalam menyusun lanskap tata ruang.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Denpasar, Bali, Jumat (26/9/2025), mengatakan dengan nantinya lahir hasil kajian atas evaluasi sebelumnya maka ada pola yang dapat menjadi pondasi.

“Diperlukan langkah-langkah detail, kajian-kajian mendalam yang hari ini sedang disusun Pemprov Bali dengan seluruh kabupaten/kota di bawahnya bersama Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Hanif.

Ia menambahkan, dengan demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua (para pihak) memiliki pola dasar untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lanskap Bali di dalam rangka menghadapi krisis global ini.

Proses evaluasi terhadap kajian lingkungan strategis awalnya sudah dimulai sejak banjir besar melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) lalu.

Nantinya ketika rampung, hasil kajian baru akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

“Kita tidak boleh tanpa dokumen perencanaan pembangunan, nanti ada yang disebut dengan akuntabilitas, setiap rupiah yang kita keluarkan, baik dari APBN, APBD, maupun dukungan mitra itu ada rencana yang harus disusun,” ujar Hanif seperti dikutip Antara.

Kejadian banjir besar sendiri diakuinya sebagai faktor alam hujan ekstrem yang muncul karena perubahan iklim, bahkan dalam satu hari rata-rata curah hujan dari hulu ke hilir mencapai 245,75 mm per detik.

Baca juga: Menuju Net-Zero: KLH Tekankan Pentingnya Integritas Data Karbon

Menteri LH mengajak masyarakat Bali mengambil kejadian itu sebagai tantangan alam yang harus diselesaikan.

Lanskap Bali sendiri dengan luasan daerah aliran sungai (DAS) 49 ribu hektare hanya 1.500 hektare yang tertutupi pohon, sehingga kurang dari 30 persen luasan yang tertutupi.

“Ini yang kemudian oleh gubernur sedang dikaji dengan detail bersama kami, pak gubernur tadi minta kami mengundang para menteri untuk hadir kembali ke sini, karena tidak hanya kegiatan rehabilitasi dan reboisasi, tetapi ada pembangunan teknik sipil yang juga akan mengendalikan,” ujar Hanif.

Berkaca dari banjir besar, perumusan kajian lingkungan ini tidak dibatasi pada upaya menjaga tutupan hutan, namun juga perbaikan drainase, sungai, dan penanganan sampah.

Seperti contohnya jika ingin memperbaiki DAS di perkotaan sementara alirannya sudah padat pembangunan, maka ada kementerian/lembaga lain yang bisa membantu Pemprov Bali.

“Ada menteri-menteri lain yang berkewenangan untuk mengatur sepadan sungai, ini kemudian yang harus kita sepakati, kalau memang diperlukan penertiban apa boleh buat ini untuk kemaslahatan semua masyarakat Bali tanpa pandang bulu,” kata Hanif.

Ia mengingatkan bahwa langkah-langkah KLH dan Pemprov Bali hari ini adalah demi generasi mendatang, sehingga bencana banjir besar dijadikan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.

Baca juga: Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan