Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO: 3 Miliar Orang Alami Masalah Otak, Cuma yang Kaya Bisa Berobat

Kompas.com, 15 Oktober 2025, 19:24 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap, lebih dari 40 persen penduduk dunia atau lebih dari 3 miliar mengalami masalah kesehatan terkait dengan kondisi otak dan saraf (neurologis).

Sepuluh kondisi neurologis paling umum itu mencakup stroke, migrain, meningitis, penyakit Alzheimer dan jenis demensia lainnya.

Selain itu, daftar tersebut juga memasukkan komplikasi saraf yang berhubungan dengan kelahiran prematur, gangguan spektrum autisme, dan berbagai jenis kanker yang menyerang sistem saraf.

"Dengan lebih dari satu dari tiga orang di dunia hidup dengan kondisi yang memengaruhi otak mereka, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk meningkatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan," kata Dr. Jeremy Farrar, Asisten Direktur-Jenderal WHO, dikutip dari laman resmi United Nations, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Ketergantungan pada Energi Fosil Tingkatkan Risiko dan Biaya Kesehatan di RI

Banyak masalah neurologis ini sebetulnya bisa dicegah atau ditangani dengan baik. Sayangnya, layanan kesehatan yang diperlukan masih belum tersedia secara luas, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang minim layanan.

Walaupun data menunjukkan tingginya angka kasus, kurang dari sepertiga negara di dunia yang memiliki kebijakan nasional yang terstruktur untuk menangani peningkatan beban penyakit neurologis tersebut.

Badan PBB tersebut menyatakan bahwa dari total 194 Negara Anggota WHO, hanya 102 negara (sekitar 53 persen) yang memberikan kontribusi untuk laporan ini.

Angka tersebut menunjukkan betapa minimnya perhatian global yang diberikan terhadap masalah neurologi.

Sementara hanya 63 negara (sekitar 32 persen dari total) yang telah menetapkan kebijakan nasional untuk mengatasi gangguan neurologis, dan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu 34 negara (18 persen), yang mengalokasikan dana khusus untuk penanganan masalah ini.

Laporan juga menyoroti adanya kesenjangan yang ekstrem. Negara-negara berpendapatan rendah hanya memiliki ahli saraf dengan rasio lebih dari 80 kali lipat lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi.

Baca juga: Studi: Pembakaran Bahan Bakar Fosil Ancam Kesehatan 1,6 Miliar Orang

Selain itu, akses terhadap layanan penting juga terbatas, terbukti dengan hanya 25 persen negara yang mencantumkan gangguan neurologis dalam cakupan kesehatan universal mereka.

Padahal, layanan kritis seperti unit stroke dan neurologi pediatrik (anak) sering kali tidak memadai dan terpusat di kawasan perkotaan saja.

Lebih lanjut, meski penyakit neurologis menuntut perawatan jangka panjang, hanya 46 negara yang menyediakan layanan dukungan bagi perawat dan hanya 44 negara yang memiliki perlindungan hukum bagi mereka.

Kondisi ini menyebabkan para perawat informal yang sebagian besar adalah perempuan sering kali bekerja tanpa adanya pengakuan atau dukungan yang memadai.

WHO mendesak pemerintah di seluruh dunia agar menetapkan gangguan neurologis sebagai prioritas utama kebijakan melalui kepemimpinan yang kuat dan alokasi dana yang berkelanjutan, sekaligus memperluas akses ke layanan perawatan melalui implementasi cakupan kesehatan universal.

Langkah-langkah lain yang harus dilakukan termasuk mempromosikan kesehatan otak dan memperkuat sistem kesehatan beserta mekanisme pemantauannya.

Baca juga: Ketergantungan pada Energi Fosil Tingkatkan Risiko dan Biaya Kesehatan di RI

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis
Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis
LSM/Figur
Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah
Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah
LSM/Figur
ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH
ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH
Pemerintah
Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi
Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi
Pemerintah
Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Pemerintah
Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus
Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus
LSM/Figur
Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur
Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur
Pemerintah
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Swasta
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
Pemerintah
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
LSM/Figur
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
LSM/Figur
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pemerintah
Praktik 'Open Dumping' Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
Praktik "Open Dumping" Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
LSM/Figur
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Pemerintah
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau