Ketergantungan pada Energi Fosil Tingkatkan Risiko dan Biaya Kesehatan di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Global Climate and Health Alliance (GCHA) mengungkapkan bahwa ketergantungan energi fosil dapat meningkatkan risiko dan biaya kesehatan di RI.

Laporan GCHA bertajuk Cradle to Grave: The Health Toll of Fossil Fuels and the Imperative for a Just Transition, mencatat setiap tahapan energi fosil dari ekstraksi hingga pembuangan limbah berdampak pada kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

Ketua Kampanye GCHA, Shweta Narayan, menjelaskan polusi yang dihasilkan dari batu bara, minyak dan gas dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, keguguran, asma pada anak, penyakit jantung, kanker hingga stroke pada orang dewasa. Anak-anak serta lansia menjadi kelompok paling rentan terdampak.

“Bahkan meskipun ada teknologi penangkapan karbon, bahan bakar fosil akan tetap meracuni, menggusur, dan mengganggu stabilitas manusia. Bahan bakar fosil tidak hanya menjadi masalah iklim, tetapi juga mendorong darurat kesehatan masyarakat,” ujar Shweta dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

Baca juga: Pendanaan Energi Fosil Turun 78 Persen, tapi Proyek Baru Tetap Jalan

Di banyak negara termasuk Indonesia, masyarakat sekitar wilayah operasional migas, lahan tambang, dan PLTU batu bara menjadi pihak yang langsung terkena dampaknya.

Kasus tumpahan lumpur batu bara di Sungai Malinau, Kalimantan Utara 2021 lalu, misalnya, mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Selain itu, PM2.5 yang terbentuk akibat emisi sulfur, nitrogen oksida, dan debu PLTU mampu menembus paru-paru maupun aliran darah. Ini berisiko tinggi menyebabkan kematian.

Shweta menyebutkan, kasus serupa terjadi di Kalimantan dengan menjamurnya perusahaan tambang. Kendati begitu, perusahaan kerap tak bertanggung jawab atas biaya pembersihan, perbaikan, serta remediasi pasca bencana terkait dampak yang ditimbulkan. Sehingga biaya tersebut secara otomatis akan menjadi beban pribadi masyarakat setempat.

“Transisi energi dari penggunaan batu bara dan energi fosil lainnya harus segera di dorong oleh pemerintah Indonesia. Sudah banyak contoh nyata yang menunjukan bahwa operasional PLTU di Tanah Air membawa dampak negatif bagi masyarakat," tutur Program and Policy Manager Cerah, Wicaksono Gitawan.

"Sudah saatnya Pemerintah sadar bahwa keselamatan masyarakat harus jadi prioritas nomor satu,” imbuh dia.

Tingginya Subsidi Fosil

Pihaknya menyatakan, subsidi energi fosil mencapai 7 triliun dollar AS pada 2022. Selama ini subsidi justru dikucurkan ke sektor yang menjadi penyebab penyakit dan kematian dini, alih-alih meringankan beban masyarakat.

Baca juga: Target Iklim Baru China: Pangkas Emisi 10 Persen dan Tingkatkan Pasar Bahan Bakar Non-Fosil

Selain itu, institusi keuangan dan perbankan global masih mendanai sektor tersebut meskipun telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih di 2050. Berdasarkan laporan, GCHA menyampaikan, JPMorgan Chase mengucurkan pendanaaan 317 miliar dollar AS pada sektor bahan bakar fosil.

GCHA menekankan pentingnya transisi energi yang adil, terutama bagi negara-negara produsen batu bara seperti Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif GCHA, Jeni Miller, mendesak para pemangku kebijakan di dunia mengakhiri kerusakan akibat bahan bakar fosil dengan beralih ke energi bersih. Ia menilai, hal ini harus tersampaikan pada pertemuan COP30 di Belem, Brasil, November mendatang.

“Respons yang tepat akan membuat pemerintah menghentikan proyek migas dan batu bara, dan mengakhiri subsidi langsung 1,3 triliun dollar AS pada sektor fosil," ucap Miller.

Menurut dia, sumber daya itu seharusnya diinvestasikan untuk kesehatan maupun energi bersih.

"COP30 adalah momen untuk bertindak tidak hanya untuk iklim, tetapi juga untuk kesehatan dan masa depan masyarakat,” papar dia.

Laporan ini memberi sinyal dan peringatan keras bahwa Indonesia harus bergerak cepat. Jika pemerintah tetap berkomitmen pada visi Indonesia Emas 2045, maka langkah yang harus dilakukan adalah memastikan rakyat bisa menghirup udara bersih tanpa fosil.