Tak Punya Lahan, Jakarta dan Bandung Belum Masuk Proyek "Waste to Energy"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum merekomendasikan Jakarta dan Bandung Raya untuk membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dalam proyek Waste to Energy. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, menyebutkan bahwa kedua wilayah tersebut tak memenuhi syarat utama yakni luas area pembangunan.

"Jakarta tidak punya tanah yang cukup, tidak punya air yang cukup untuk mengelola itu (PSEL). Sehingga Jakarta tidak termasuk yang kami rekomendasikan di tahap awal, saya ingin meminta kepada gubernur untuk segera menyikapi ini," ujar Hanif ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Jakarta, lanjut dia, menghasilkan 8.000 ton sampah per harinya. Hal serupa juga terjadi di Bandung, karena tumpukan sampah merusak lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, Hanif mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat menyiapkan sarana yang memadai untuk pengolahan sampah menjadi listrik.

Baca juga: Jalan Sehat, Ribuan Warga Gerak Lawan Polusi dan Pembakaran Sampah di Tangerang

"Kami sangat ingin bahwa proyek ini tidak mangkrak di kemudian hari, sehingga semua kesiapannya kami atur dengan detail mulai dari tanahnya, akses ke sananya, ketersediaan airnya, koneksinya dengan listrik, keberadaan masyarakatnya jangan sampai nanti instalasi ini dibangun masyarakat menolak," ucap dia.

KLH tidak akan memberikan rekomendasi hingga pemerintah daerah memenuhi prasyarat Waste to Energy. Adapun sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Menurut Hanif, verifikasi lapangan dilakukan untuk menentukan kota mana yang siap mengelola sampah.

"Tahap satu sudah selesai, sudah kami sampaikan ke Danantara sebagaimana dimintakan oleh Perpres 109 tersebut yaitu ada kota Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Semarang Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, dan Medan Raya," ucap dia.

Baca juga: 2026, Pemerintah Fokus Bangun Fasilitas Pengelolaan Sampah hingga Air Minum

Di sisi lain, Hanif mengakui PSEL tak serta-merta mengelola semua limbah di Indonesia. Sebab, teknologi ini hanya mengurangi 33.000 ton dari total 143.000 ton per harinya. KLH lantas bekerja sama dengan industri semen melalui fasilitas refuse derived fuel atau RDF.

"Kemudian akan kami berkembangkan melalui pembangunan fasilitas-fasilitas menengah dan kecil di seluruh tanah air. Kami memerlukan hampir 9.000 unit di seluruh tanah air atau senilai hampir Rp 140 triliun untuk memperbaiki semua fasilitas untuk menyelesaikan sampah selesai di 2029," papar Hanif.