Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menelusuri asal muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir di Sumatera Utara. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak gelondongan kayu itu hanyut ketika banjir menerjang yang kemudian berserakan di pantai.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut milik pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di areal penggunaan lain (APL).

"Secara visual, secara pengamatan umum sebetulnya kayu-kayu yang bekas tebangan yang sudah lapuk. Itu kami duga itu dari PHAT salah satu-satunya yang belum sempat diangkut," kata Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).

Baca juga: Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate

Menurut dia, Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Ini masih dicek, aksesnya masih sulit kawan-kawan kan masih mengecek ya tapi kami senyalir ke situ (terkait PHAT)," imbuh Dwi.

Sebagaimana dketahui, banjir melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menyebutkan tutupan lahan kawasan ini kian berkurang karena dominasi APL.

Di Aceh, proporsi APL 100 persen berada di DAS Krueng Geukeuh, 81 persen di DAS Krueng Pasee, dan 59 persen di DAS Krueng Keureto.

Sementara, di Sumatera Utara 85 persen dari total luas DAS Aek Pandan merupakan APL, 79,7 persen di DAS Badiri, 77,3 persen di DAS Garoga, 67 persen di DAS Kolang, serta 89,2 persen di DAS Sibuluan.

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, antara lain DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis. Penggunaan lahan di enam DAS tersebut didominasi APL dengan proporsi 45 sampai 98 persen.

Baca juga: Pembalakan Liar Taman Nasional Baluran, 166 Batang Pohon Jati Dibabat Habis

"Pada saat terjadi curah hujan tentu saja segera melimpas ke daerah-daerah yang lain. Sebagian besar wilayah ini adalah APL, di mana ada fungsi DAS atau daerah tangkapan air yang mestinya menjadi fungsi untuk menyerap air," ujar Dyah.

Data tutupan lahan 2019-2024 menunjukkan perubahan yang signifikan di dalam maupun di luar kawasan hutan. Di DAS Krueng Geukueh, misalnya, tutupan belukar berkurang 2.292 hektare, sementara perubahan pada pertanian lahan kering juga turun lebih dari 1.400 ha. Dyah mencatat, banjir tercatat di enam DAS Sumatera Utara yakni Anai, Antokan, Banda Gadang, dan Ulakan Tapakis.

"Ini ada wilayah batas antara hutan produksi dan kawasan APL yang merupakan zona paling rawan rumah, karena berada pada transisi daerah tangkapan aliran dan juga aliran permukaan," jelas dia.

Kemenhut tengah mengidentifikasi titik rawan di hulu DAS, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam untuk meningkatkan stabilitas lahan. Selain itu, mengawasi perubahan tata guna lahan diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya.