Perjanjian Laut Lepas PBB Mulai Berlaku, Upaya Besar Lindungi Samudera

KOMPAS.com - Kabar baik bagi perlindungan perairan lepas pantai. Mulai Sabtu (17/1/2026), berlaku United Nations Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (Perjanjian Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional atau BBNJA), yang dikenal pula sebagai High Seas Treaty (Traktat Laut Lepas).

Perjanjian ini disebut menjadi pencapaian besar dalam upaya melestarikan kehidupan laut di perairan internasional.

Baca juga:

• Satwa Liar Terjepit Deforestasi, Perburuan, dan Perdagangan Ilegal
• Populasi Hiu Putih Besar di Laut Mediterania Menurun, Ini Alasannya

"Tujuan perjanjian ini adalah untuk memastikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional, baik untuk saat ini maupun dalam jangka panjang," bunyi perjanjian tersebut, dilansir dari laman Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Jumat (16/1/2026).

Upaya melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas

BBNJA menjadi kerangka kerja untuk mengatur dan melindungi laut lepas

Sesuai namanya, BBNJA akan berlaku di laut lepas, wilayah laut yang berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. ZEE mencakup perairan dalam jarak sekitar 370 kilometer.

Wilayah-wilayah ini mencakup separuh dari luas permukaan bumi, dan dua pertiga dari seluruh samudera di dunia.

Meskipun perairan yang sangat luas ini kaya akan kehidupan dan kekayaan mineral, ketiadaan kedaulatan secara historis juga berarti ketiadaan perlindungan hukum.

Maka dari itu, BBNJA memberikan kerangka kerja untuk mengatur dan melindungi laut lepas, khususnya terkait konservasi. 

"Perjanjian ini menciptakan tata kelola untuk menetapkan instrumen pengelolaan berbasis area di laut lepas," ucap pengacara lingkungan internasional dari University of New South Wales di Australia, Eliza Northrop, dikutip dari Science Alert.

Baca juga:

• Polutan Ganggu Kesehatan Burung Laut, Ini Dampak Merkuri dan PFAS
• 75 Persen Hiu Paus di Papua Punya Luka, Tunjukkan Besarnya Ancaman yang Dihadapinya

Dok. Wikimedia Commons/Brocken Inaglory High Seas Treaty atau BBNJA berlaku mulai Sabtu (17/1/2026). Perjanjian PBB ini jadi tonggak perlindungan laut lepas dan keanekaragaman hayati.

Sebelumnya, tidak ada organisasi tunggal yang punya wewenang hukum untuk mengatur laut lepas secara menyeluruh. Saat ini, BBNJA bisa menjadi sistem internasional yang jelas untuk mengaturnya.

Pemerintah di berbagai negara sudah mulai mengidentifikasi kawasan yang berpotensi menjadi kawasan lindung laut di laut lepas, seperti Pegunungan Salas y Gómez dan Nazca, Laut Sargasso, serta area di Laut Tasman Selatan.

Menurut Northrop, usulan-usulan awal tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar karena menjadi contoh pertama bagi kawasan lindung laut di perairan internasional.

Tidak hanya itu, usulan tersebut juga akan memengaruhi kecepatan dan cakupan upaya konservasi pada masa mendatang.

Lebih lanjut, perjanjian laut lepas juga mewajibkan negara-negara anggota melakukan penilaian dampak lingkungan untuk setiap aktivitas, seperti penangkapan ikan atau pertambangan.

Hal tersebut dapat menyebabkan polusi substansial atau perubahan signifikan dan berbahaya terhadap lingkungan laut di perairan internasional.

iStockphoto/Dougall_Photography High Seas Treaty atau BBNJA berlaku mulai Sabtu (17/1/2026). Perjanjian PBB ini jadi tonggak perlindungan laut lepas dan keanekaragaman hayati.

Menariknya, perjanjian ini juga menetapkan mekanisme pembagian keuntungan untuk sumber daya genetik laut (marine genetic resources). 

Saat ini, hanya segelintir negara dan perusahaan yang memiliki sumber daya untuk mengumpulkan dan mengomersialkan kekayaan genetik samudera, seperti spons laut yang menginspirasi obat kemoterapi.

Mekanisme pembagian keuntungan ini mewajibkan negara-negara anggota untuk membagikan hasil penjualannya.

"Mekanisme ini mewujudkan prinsip bahwa laut lepas dan sumber dayanya adalah warisan bersama umat manusia, bukan wilayah untuk eksploitasi eksklusif," kata Northrop.

Baca juga: 

• Tak Sekadar Polusi, Mikroplastik Ganggu Laut Serap Karbon Dioksida
• Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak

Namun, keberhasilan BBNJA untuk mencapai ambisi tersebut sangat bergantung pada pendanaan yang berasal dari beberapa sumber, termasuk kontribusi tahunan dan pembayaran dari negara-negara peserta perjanjian.

Keberhasilan juga bergantung pada kesediaan para pemimpin dunia untuk benar-benar mengikuti rekomendasi para ilmuwan.

Saat ini, 81 negara anggota PBB telah meratifikasi perjanjian laut lepas. China, Uni Eropa, Meksiko, dan Vietnam termasuk di antara negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut.

Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, dan Australia, telah menandatangani, tapi belum meratifikasinya.

Adapun Indonesia sudah menandatangani perjanjian ini pada pertengahan September 2023, serta sudah meratifikasinya pada awal Juni 2025.