Jakarta Terancam Tenggelam, Pemprov Tekan Pengambilan Air Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pengurangan tingkat pengambilan air tanah termasuk strategi utama Jakarta ke depannya untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut, ditambah tren peningkatan curah hujan yang dipicu krisis iklim.

"Fenomena Jakarta sinking (tenggelam) memang sudah sejak lama disampaikan oleh berbagai pihak, karenanya kami perlu punya systematic plan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kami melihat bahwa problem yang pertama tentunya water extraction (pengambilan air)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Baca juga:

• Hujan Ekstrem Bikin Jakarta Dikepung Banjir, Pakar Ingatkan RTH Perlu Dikaji Ulang
• Jakarta Masuk Daftar Kota dengan Tekanan Air Ekstrem

Fenomena Jakarta tenggelam, bagaimana menghadapinya?

Tekan pengambilan air tanah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong PAM JAYA untuk lebih agresif dalam memperluas penyediaan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan. Pengambilan air tanah dari sektor rumah tangga di Jakarta disebut sudah mulai berkurang.

"Tadi mungkin masih data yang lama, tapi sebenarnya sudah mencapai hampir dua juta (pelanggan)," tutur Atika.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membatasi dan menarik pajak untuk pengambilan air tanah dari sektor lain, termasuk gedung, perkantoran, atau bangunan komersial lainnya.

Pemprov DKI Jakarta memberikan disinsentif terhadap perusahaan dan praktik-praktik usaha yang melakukan pengambilan air tanah.

Untuk perlindungan wilayah pesisir, Jakarta membangun tanggul laut dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Jakarta juga memanfaatkan tanggul alami, mangrove, untuk melindungi wilayah pesisir.

Baca juga:

• Banjir Rob Jakarta Bisa Makin Parah akibat Perubahan Iklim
• Banjir Jakarta Berulang, BRIN Sebut Urbanisasi hingga Tanah Turun Jadi Penyebab

Memperluas ruang terbuka hijau

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat, Selasa (14/10/2025). Jakarta terus mengalami penurunan tanah akibat pengambilan air tanah. Pemprov tekan pengambilan air tanah dan perluas ruang terbuka hijau.

Di sisi lain, Jakarta ingin memperluas ruang terbuka hijau (RTH) untuk menurunkan risiko genangan dan suhu panas perkotaan (urban heat island).

Atika mengakui RTH yang bersifat publik di Jakarta memang relatif masih lebih kecil daripada privat.

RTH di Jakarta masih dihitung berdasarkan perluasan lahan. Padahal, penambahan luasan lahan untuk RTH di Jakarta memerlukan modal yang cukup besar.

Pemprov DKI Jakarta berencana menambahkan taman vertikal (vertical garden) dan berbagai inovasi lainnya sebagai komponen dalam perhitungan RTH.

"Karena pertumbuhan perkotaan menjadi sangat masif ya, tetapi sebenarnya berbagai inovasi yang bisa dilakukan dalam penghitungan RTH sendiri juga perlu dipertimbangan dengan aligment (penyelarasan)," ucapnya.

Pemprov Jakarta mendorong program penghijauan lingkungan di berbagai fasilitas publik dengan menyediakan ruang untuk area vegetasi yang lebih luas. Masyarakat pun diimbau untuk ikut serta dalam upaya penambahan ruang untuk area vegetasi.

Ruang terbuka hijau di Jakarta perlu dikaji ulang

KOMPAS.com/Caroline Saskia Tanoto Jakarta terus mengalami penurunan tanah akibat pengambilan air tanah. Pemprov tekan pengambilan air tanah dan perluas ruang terbuka hijau.

Sebelumnya, Dosen Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), Rista Hernandi Virgianto menganggap, luasan RTH di Jakarta perlu dikaji ulang agar bisa berkontribusi dalam mengurangi banjir di tengah cuaca ekstrem akibat krisis iklim.

Apalagi, pembangunan secara masif terjadi di kota/kabupaten penyangga Jakarta, yang kondisi datarannya lebih tinggi.

Oleh karena itu, masyarakat Jakarta perlu mengoptimalkan infrastruktur eksisting yang dapat meminimalisasi dampaknya.

Misalnya, memastikan saluran-saluran yang sudah ada benar-benar bisa mengalirkan air dengan membersihkan lumpur atau endapan material-material dari banjir lainnya supaya tidak terjadi pendangkalan.

Tak hanya itu, mengelola sampah di lingkungan sekitar untuk mencegah ada yang menyumbang saluran air.

Sebaiknya, setiap membangun gedung atau perumahan baru di atas seluruh lahan yang tersedia. Sudah sepatutnya memikirkan komposisi lahan terbuka dan luas untuk sumur resapan.

Hujan sangat lebat akibat cuaca ekstrem yang dipicu krisis iklim akan lebih sering ke depannya. Jika tidak ada perbaikan di Jakarta, banjir kemungkinan akan semakin lama surutnya.

Baca juga:

• 1.050 Petugas Kebersihan Disiagakan Saat Ibadah Natal 2025 di Jakarta
• Jakarta Punya Pusat Daur Ulang Sampah, Kapasitasnya hingga 10 Ton

Selain itu, Rista mengkhawatikan risiko penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Jakarta yang masih terus terjadi setiap tahun. Pengambilan air tanah secara berlebihan mempercepat laju penurunan permukaan tanah.

Di Jakarta, pengambilan air tanah untuk permukiman yang semakin padat dan lebih banyak lagi diperuntukkan bagi pembangunan gedung-gedung pencakar langit, apartemen, atau perkantoran.

"Nanti dampak ketika banjir itu akan terjadi lebih terasa ketika daerah laut itu pasang gitu. Jadi, kita akan membendung laut terus-menerus. Kalau nanti masuk jalan-jalan ke bagian utara Jakarta ya, itu ada tembok yang sekarang itu jalanan dengan air laut. Itu lebih tinggi air laut. Iya, jadi yang saya khawatirkan adalah jangan sampai Jakarta ini tenggelam karena memang turun terus kondisi permukaan tanah Jakarta," ujar Rista kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2026).

Kombinasi antara limpasan akibat Jakarta, ditambah daerah-daerah penyangganya, tidak mampu menyerap banyak air hujan ke dalam tanah.

Penurunan permukaan tanah pun akan meluas, sekaligus memperbesar dampak banjir.