Keterlibatan Investor Asia dalam Kebijakan Iklim Melonjak 3 Kali Lipat

KOMPAS.com - Sebuah laporan baru menunjukkan bahwa para investor institusi di Asia yang mengelola dana sekitar 123 triliun Dolar AS kini mulai meningkatkan investasi mereka untuk solusi iklim atau pendanaan transisi energi.

Bahkan, aksi mereka dalam mendesak pemerintah agar membuat aturan hukum yang lebih jelas dan aman bagi investasi ramah lingkungan telah meningkat sebanyak tiga kali lipat.

Melansir Eco Business, Senin (18/5/2026) laporan terbaru berjudul State of Investor Climate Transition in Asia edisi ketujuh yang dikeluarkan oleh Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menemukan bahwa 30 persen dari 240 investor telah menambah modal mereka untuk solusi iklim pada tahun 2025. Angka ini naik 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita perlu melihat adanya perubahan kebijakan agar bisa benar-benar menggerakkan perusahaan-perusahaan. Selain itu, aturan yang jelas juga penting agar kami bisa sukses menginvestasikan uang atas nama anggota kami,” kata Stephen Dunne, direktur dan ketua komite investasi dari Cbus Super Fund, salah satu lembaga pengelola dana pensiun pekerja terbesar di Australia.

Baca juga: Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi

Ia mengungkapkan pula bahwa jika bumi terus mengalami kenaikan suhu seperti sekarang, pengembalian dana Cbus untuk satu juta lebih anggotanya akan merosot hingga 40 persen lebih buruk, dibandingkan jika uang tersebut diinvestasikan pada proyek yang mendukung target menahan suhu bumi 1,5 derajat C.

Dunne, menambahkan bahwa cara paling ampuh untuk membujuk pemerintah agar mau mengubah aturan adalah dengan bergerak bersama-sama secara kompak melalui organisasi seperti AIGCC.

Masih minim rencana pelaksanaan transisi

Laporan terbaru dari organisasi tersebut juga menemukan bahwa kerja sama ini sekarang cakupannya semakin luas. Pembahasan tidak lagi sebatas menentukan target pengurangan emisi, tetapi sudah mulai membahas rencana transisi energi, inovasi teknologi, risiko fisik akibat perubahan iklim, serta laporan keterbukaan terkait dampaknya terhadap alam sekitar.

Meski begitu, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kurang dari sepertiga investor di Asia yang punya aturan atau strategi khusus untuk menangani sektor usaha penghasil polusi tinggi, seperti bisnis bahan bakar fosil.

Selain itu, jumlah investor yang membagikan rencana transisi iklim mereka secara mendetail juga tidak bertambah, masih tetap di angka 22 persen saja.

Laporan tersebut menemukan pula bahwa sebagian besar investor di Asia masih sangat minim memberikan rincian tentang bagaimana cara mereka melaksanakan rencana transisi tersebut.

Padahal, rincian ini adalah bukti kuat untuk melihat apakah para investor benar-benar sudah memikirkan strategi matang untuk mengelola risiko serta memanfaatkan peluang terkait masalah iklim.

“Mengingat Asia adalah salah satu wilayah yang paling rapuh terhadap gangguan pasokan minyak dan naik-turunnya harga, para investor sebenarnya bisa berbuat lebih banyak untuk mengamankan modal mereka dengan cara berinvestasi pada transisi energi yang teratur dan aman,” kata pihak AIGCC.

Namun, penelitian lain yang terpisah baru-baru ini menemukan bahwa ada semakin banyak investor yang tampaknya tidak akan mengurangi investasi mereka di sektor bahan bakar fosil.

Alasan utamanya adalah karena mereka takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga: Morgan Stanley: Mayoritas Investor Individu Ingin Tingkatkan Investasi Berkelanjutan

Ide mengenai transisi yang adil sendiri merupakan hal yang jauh lebih baru. Konsep ini bahkan baru pertama kali dinilai oleh AIGCC dalam laporan mereka tahun ini.

Meskipun 29 persen anggota AIGCC mengaku sudah memiliki strategi transisi yang adil, angka ini jauh lebih rendah untuk investor yang bukan anggota. Hanya 11 persen dari total seluruh investor yang menyatakan bahwa mereka telah merancang pendekatan untuk transisi yang adil ini.

AIGCC mencatat bahwa sampai saat ini masih belum ada satu pun definisi tunggal yang disepakati semua orang tentang apa itu transisi yang adil.

Badan Pembangunan PBB (UNDP) menyatakan bahwa istilah ini berarti "memasukkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan ke dalam setiap tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim."

"Dalam praktiknya, banyak rencana pengurangan polusi dan pembangunan di Asia yang sebenarnya sudah membahas transisi yang adil ini secara tidak langsung. Caranya adalah melalui pelatihan keterampilan baru bagi pekerja, menjaga harga agar tetap terjangkau, serta memberikan akses jaminan perlindungan sosial," kata pihak AIGCC.