Editor
KOMPAS.com - Peserta program lingkungan Britania Raya, ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF), mengunjungi Pulau Bengkalis, Provinsi Riau, untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan mangrove berbasis masyarakat.
Kunjungan bertajuk “Pilot Project Visit Field for ASEAN” ini dilakukan pada pada 9–13 Februari 2026 dan bertujuan mengumpulkan informasi dari berbagai praktik Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions/NbS) di Asia Tenggara.
Kegiatan ini difasilitasi oleh The SCeNe (Southeast Asia Climate and Nature-based Solutions) Coalition, koalisi organisasi lingkungan yang menjadi mitra teknis ASEAN-UK GTF.
Baca juga: Pulau Bengkalis Jadi Lokasi Belajar Konservasi Mangrove Nasional dan Global
Konsorsium ini melibatkan sejumlah lembaga, termasuk The Nature Conservancy (TNC) dan Wahana Riset Indonesia (WRI).
Pulau Bengkalis dipilih sebagai lokasi studi kasus karena dinilai berhasil menerapkan pendekatan konservasi mangrove berbasis komunitas di Desa Teluk Pambang.
Melalui pendampingan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), laju degradasi mangrove di desa tersebut mampu ditekan hingga 96 persen, dari 27 hektare per tahun pada 2016–2021 menjadi sekitar 1 hektare per tahun pada periode 2022–2024.
Sekretaris Camat Bantan, Kabupaten Bengkalis, Rizki Subagia Efendi, menyambut baik perhatian internasional terhadap upaya konservasi yang digerakkan masyarakat setempat.
"Pengelolaan mangrove di Teluk Pambang merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan YKAN," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).
Ekosistem mangrove di wilayah pesisir berfungsi sebagai pelindung garis pantai, penyimpan karbon, serta penopang mata pencaharian masyarakat. Namun, sejumlah wilayah di Asia Tenggara masih menghadapi tekanan akibat perubahan penggunaan lahan dan aktivitas penebangan.
Selama kunjungan, The SCeNe Coalition bersama YKAN, WRI, dan Nanyang Technological University (NTU) melakukan pengumpulan data sosial, ekonomi, dan ekologi dengan pendekatan partisipatif.
Proses ini mencakup lokakarya, asesmen gender, validasi tutupan lahan, pelatihan standar karbon global, hingga perencanaan pendanaan berkelanjutan.
Pendekatan yang digunakan menerapkan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), dengan melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas seperti Suku Akit dalam proses diskusi dan pengambilan data.
Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menekankan bahwa pelibatan kelompok rentan penting dalam upaya perlindungan mangrove.
Baca juga: Mangrove Jadi Perangkap Sampah Plastik, Apa Dampaknya?
Sementara itu, Nature-based Solutions Financing Research Lead WRI, Mila Rizqiani, menyebut prinsip inklusi perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan agar manfaat konservasi dirasakan seluruh warga.
Pada hari ketiga dan keempat, koalisi juga memberikan pelatihan “Capacity Training Carbon Project” kepada pemerintah desa dan masyarakat. Pelatihan tersebut mencakup standar karbon, mekanisme pembagian manfaat, penilaian risiko, dan analisis kelayakan finansial guna memperkuat kapasitas warga dalam mengelola program konservasi berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, pengalaman Desa Teluk Pambang diharapkan dapat menjadi rujukan praktik konservasi mangrove berbasis masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya