Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulau Bengkalis Jadi Lokasi Belajar Konservasi Mangrove Nasional dan Global

Kompas.com, 10 Februari 2026, 08:11 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pulau Bengkalis, Provinsi Riau, menjadi tempat pembelajaran konservasi mangrove bagi pelaku nasional dan internasional seiring dengan lokakarya yang digelar oleh Global Mangrove Alliance (GMA) Indonesia Chapter pada 3–5 Februari 2026 di lokasi tersebut.

Lokakarya bertajuk "Pertukaran Pembelajaran Perlindungan dan Rehabilitasi Mangrove dalam Mendukung Country Proposition Indonesia" itu diikuti oleh lebih dari 20 institusi, terdiri atas perwakilan enam instansi pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, sembilan organisasi konservasi, lima pemerintah desa, serta peserta dari lembaga internasional mitra GMA.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Irzal Fakhrozi, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah berbagi praktik baik konservasi mangrove antardaerah.

Baca juga: Mangrove Jadi Perangkap Sampah Plastik, Apa Dampaknya?

“Melalui forum ini, peserta dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang perlindungan serta rehabilitasi mangrove yang bisa diterapkan di wilayah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/2/2026).

Pulau Bengkalis dipilih sebagai lokasi karena dinilai berhasil menerapkan konservasi mangrove berbasis masyarakat.

Di Desa Teluk Pambang, wilayah konservasi mangrove yang didukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan GMA, laju degradasi mangrove berhasil ditekan hingga 96 persen, dari sekitar 27 hektare per tahun pada periode 2016–2021 menjadi 1 hektare per tahun pada 2022–2024.

Programme Coordinator Coast and Delta Yayasan Lahan Basah (YLB), Apri Susanto Astra, menyebut Bengkalis memiliki kondisi lengkap untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi mangrove.

“Keberhasilan di Teluk Pambang menunjukkan pendekatan berbasis masyarakat, ekologi, dan kelembagaan dapat berjalan selaras,” katanya.

Hal senada disampaikan Program Manajer Karbon Biru YKAN, Aji Wahyu Anggoro. Menurutnya, keberhasilan konservasi mangrove di Teluk Pambang ditopang oleh pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas, pengelolaan berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial, hingga regulasi di tingkat desa.

Lokakarya diawali dengan diskusi strategis mengenai regulasi, pendanaan, serta manfaat ekonomi dari konservasi mangrove berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Teluk Pambang dan ditutup dengan pelatihan Global Mangrove Watch (GMW) untuk mengaitkan praktik lapangan dengan target global konservasi mangrove.

Perwakilan Wetlands International dan Global Mangrove Alliance, Irene Kingma, mengapresiasi kuatnya peran masyarakat pesisir Bengkalis dalam menjaga mangrove. Ia menyebut pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mendorong agenda Mangrove Breakthrough di Indonesia.

Baca juga: Jelajah Mangrove di Pulau Serangan Bali, Terancam Sampah dan Sedimentasi

Indonesia diketahui memiliki hutan mangrove terluas di dunia, sekitar 3,4 juta hektare dari total 15 juta hektare mangrove global. Dengan posisi tersebut, Indonesia menjadi negara prioritas dalam inisiatif internasional "Mangrove Breakthrough", yang menargetkan konservasi 15 juta hektare mangrove dunia pada 2030 melalui kolaborasi dan pendanaan berskala besar.

Lokakarya di Bengkalis menjadi bagian dari upaya GMA Indonesia Chapter untuk memperkuat jejaring multipihak dan mempercepat implementasi perlindungan serta pengelolaan mangrove di Indonesia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau