Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Susun RUU Khusus Bahas Sawit dan Komoditas Strategis Lainnya

Kompas.com, 19 Februari 2026, 19:11 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Komoditas Strategis saat ini telah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

RUU tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan komoditas unggulan nasional, dan akan mengatur masing-masing komoditas strategis dalam setiap babnya.

Baca juga:

Salah satu contohnya, ada bab kelapa sawit yang akan mengatur kemungkinan penguatan kelembagaan yang sudah ada atau pembentukan badan khusus untuk pengembangan ke depannya. Demikian pula, komoditas strategis lainnya, akan mendapatkan pengaturan serupa.

"Nanti, UU akan jadi tebal, karena ada 13 komoditi, tapi detail. Nah, karena sudah masuk prolegnas, ini kami terus melakukan upaya kajian-kajian di dalam maupun di luar negeri," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo di Jakarta Pusat, Rabu (16/2/2026).

DPR susun RUU khusus komoditas strategis, ada kelapa sawit

Diharapkan bisa melindungi komoditas strategis Indonesia

Beberapa negara telah mempunyai regulasi khusus untuk melindungi komoditas unggulan mereka. Amerika Serikat (AS), misalnya, dengan gandum, kapas, dan jagung sebagai komoditas unggulan yang sangat besar dalam menyumbang penerimaan devisa negara.

Ada pula Turkiye dengan tembakaunya yang berkontribusi untuk penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

"Ada lagi di beberapa negara punya undang-undang perlindungan komoditi strategis, seperti di Jepang itu ada perlindungan produk beras dan hortikultura," tutur Firman.

Untuk meminimalisasi kesalahan dalam penyusunan RUU ini, berbagai referensi internasional di atas dapat menjadi rujukan bagi Indonesia.

Dalam proses penyusunan, DPR telah meminta pendapat dari pemerintah, yang pada gilirannya setuju dengan RUU ini.

Selanjutnya, DPR akan mengundang para pakar di masing-masing bidang komoditas untuk membahas dari aspek yang lebih teknis.

Baca juga:

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo dalam acara Meneropong Daya Saing Sawit Pasca Penertiban Kawasan Hutan di Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).KOMPAS.com/Manda Firmansyah Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo dalam acara Meneropong Daya Saing Sawit Pasca Penertiban Kawasan Hutan di Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

"Jadi ini mudah-mudahan bentuk kehadiran negara melalui regulasi undang-undang ini bisa melindungi daripada komoditi strategis yang sekarang menjadi bola liar dan kemudian menjadi 'bulan-bulanan' (sasaran empuk) oleh dunia internasional," ucapnya.

Firman berharap, RUU ini menjawab segala "serangan" terhadap berbagai komoditas unggulan Indonesia.

Di sisi lain, RUU ini juga mengukuhkan posisi strategis kelapa sawit dan komoditas unggulan nasional lainnya sebagai penyokong perekonomian Indonesia.

Sebagaimana definisinya, komoditas strategis dalam hal ini merujuk pada produk yang memang dibutuhkan untuk mendukung kepentingan nasional maupun internasional.

Namun, Firman mengaku prihatin dengan organisasi-organisasi di bidang perkelapasawitan di Indonesia yang masih belum kompak.

"Ini jalan sendiri-sendiri. Kelompok kecil jalan sendiri, kelompok yang di GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) jalan sendiri, kelompok yang besar-besar yang merasa sudah bisa menguasai kepala negara jalan sendiri. Enggak bisa menjadi satu kesatuan dalam suatu perjuangan. Kalau kita tidak bersatu itu sulit. Padahal tujuannya sama," jelas Firman.

Sudah sepatutnya, menurut dia, negara juga berpihak dengan melindungi petani dan pelaku usaha menengah terkait kelapa sawit.

Negara perlu hadir dalam memecahkan berbagai permasalahan petani, terutama perkebunan kelapa sawit rakyat di dalam kawasan hutan.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
Swasta
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
Swasta
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
LSM/Figur
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Swasta
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Pemerintah
Ekspor Indonesia Terancam CBAM dan EUDR, Sistem MRV Emisi Perlu Diperkuat
Ekspor Indonesia Terancam CBAM dan EUDR, Sistem MRV Emisi Perlu Diperkuat
LSM/Figur
Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi
Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi
LSM/Figur
Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat
Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat
LSM/Figur
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Perlu Pertimbangkan Satwa yang Ada
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Perlu Pertimbangkan Satwa yang Ada
LSM/Figur
Restorasi Ekosistem Global Lambat, PBB Ungkap Baru Mencapai 25 Persen
Restorasi Ekosistem Global Lambat, PBB Ungkap Baru Mencapai 25 Persen
Pemerintah
Riset Ungkap Mahasiswa Alami Kecemasan Akibat Krisis Iklim
Riset Ungkap Mahasiswa Alami Kecemasan Akibat Krisis Iklim
Pemerintah
Ditopang PLTS Atap Industri, Bauran EBT di Jawa Barat Capai 23,58 Persen
Ditopang PLTS Atap Industri, Bauran EBT di Jawa Barat Capai 23,58 Persen
Pemerintah
Lele Jadi Sumber Protein Terjangkau, Peternak Madura Kembangkan Metode Panen 45 Hari
Lele Jadi Sumber Protein Terjangkau, Peternak Madura Kembangkan Metode Panen 45 Hari
LSM/Figur
Alarm Kesehatan, Kasus Kanker Serviks Global Diprediksi Terus Meningkat
Alarm Kesehatan, Kasus Kanker Serviks Global Diprediksi Terus Meningkat
Pemerintah
Kelompok Disabilitas di Pedalaman Kalimantan Pakai Dana Karbon untuk Budi Daya Ikan
Kelompok Disabilitas di Pedalaman Kalimantan Pakai Dana Karbon untuk Budi Daya Ikan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau