Industri Pertambangan Tak Bisa Hanya Good Mining, Harus Jadikan ESG Bagian dari Keputusan Bisnis

KOMPAS.com - Industri pertambangan menjadi sektor strategis yang menopang perekonomian nasional, dengan kontribusi sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara sebesar Rp140,5 triliun pada tahun 2024. Sektor mineral dan batu bara saja bisa menyerap lebih dari 310.000 tenaga kerja secara langsung.

Sektor pertambangan juga dapat berperan penting dalam penyediaan mineral kritis untuk mendukung transisi menuju ke energi berkelanjutan.

Baca juga: Menteri LH: Emisi Energi Naik hingga 2035, Pertambangan Mutlak Berkelanjutan

Namun, sektor pertambangan masih menghadapi tantangan berat. Mulai dari emisi gas rumah kaca (GRK), dampak sosial terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan, hingga pengelolaan lingkungan dan kesehatan kerja pasca tambang.

Kompleksitas tantangan itu menuntut pendekatan tidak hanya teknis belaka, melainkan pula mencakup dimensi sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tata kelola yang baik.

Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budiawansyah mengatakan, industri pertambangan saat ini harus bergerak dari sekadar good mining, menuju ke responsible mining. Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Kata dia, sustainability telah menjadi budaya perusahaan PT Vale Indonesia selama 58 tahun operasional, dengan pendekatan jangka panjang dalam setiap perencanaan dan keputusan strategis.

“Tidak ada masa depan tanpa pertambangan, dan tidak ada pula pertambangan tanpa memikirkan masa depan,” ujar Budiawansyah dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

PT Vale Indonesia mengadopsi sustainability melalui produksi rendah emisi, pengelolaan limbah dan air berkelanjutan, pemanfaatan lahan yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan praktik pertambangan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan ESG.

Implementasi ESG harus terintegrasi dalam sistem tata kelola dan pengawasan, bukan hanya menjadi komitmen di atas kertas. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memastikan pertambangan Indonesia mampu menjawab tuntutan global sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Peran Kampus

Sementara itu, Universitas Indonesia menjadi platform strategis untuk membangun dialog antara industri, pemerintah, dan mahasiswa lintas fakultas dalam mengintegrasikan prinsip ESG secara nyata dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mengatakan, topik sustainability in mining merupakan isu penting dan relevan bagi UI sebagai institusi dengan tagline 'Unggul dan Impactful'.

Baca juga: Menyoal Praktik Pertambangan Tidak Ramah Kepentingan Daerah

Sektor pertambangan, kata dia, harus dikelola secara bertanggung jawab dan menyeluruh, serta membutuhkan kontribusi aktif mahasiswa sebagai generasi intelektual yang peduli terhadap bangsa. Ia menilai, kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, industri, dan pemerintah sebagai langkah strategis untuk menghadirkan solusi berdampak jangka panjang.

Dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian integral dari ESG, Guru Besar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM UI, Fatma Lestari menegaskan bahwa keberlanjutan industri harus berorientasi pada manusia (human-centered sustainability). Khususnya, memastikan perlindungan pekerja dan masyarakat sekitar wilayah tambang.