Di Hulu Rantai Nilai, Ini Cerita Petani Indonesia Hadapi Tantangan Akses Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayoritas petani Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang berulang dari waktu ke waktu.

Akses pembiayaan yang terbatas kerap berjalan tanpa dukungan akses pasar yang memadai, pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, serta kelembagaan petani yang kuat. Padahal, keempat aspek ini saling terhubung dalam satu rantai nilai terintegrasi agar petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus daya tawar mereka.

Dalam praktiknya, kebijakan dan program pendukung pertanian juga masih sering berjalan secara sektoral. Pembiayaan disalurkan tanpa kepastian pasar. Peningkatan produksi didorong tanpa kesiapan pascapanen. Di sisi lain, penguatan kelembagaan petani kerap tertinggal.

Akibatnya, tambahan modal atau teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Tanpa dukungan ekosistem yang saling terhubung, petani cenderung berada pada posisi paling lemah dalam rantai pasok. Ketergantungan pada tengkulak, fluktuasi harga yang tajam, serta keterbatasan kapasitas pengolahan pascapanen membuat nilai tambah lebih banyak dinikmati pelaku di hilir.

Baca juga: Perang AS-Israel Vs Iran Picu Lonjakan Harga CPO, Petani Sawit Bisa Paling Terdampak

Tantangan itu tidak hanya dialami petani pangan, tetapi juga petani komoditas perkebunan bernilai tinggi, salah satunya nilam.

Komoditas strategis yang rentan

Tak banyak yang menyadari bahwa Indonesia merupakan produsen utama nilam dunia. Minyak atsiri dari tanaman ini menjadi bahan baku penting bagi industri parfum, kosmetik, dan farmasi global.

Indonesia kini memasok hingga 90 persen kebutuhan minyak nilam (patchouli) dunia. Namun, kontribusi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani di tingkat hulu.

Di antara sejumlah daerah penghasil, Aceh menempati posisi strategis. Minyak nilam asal Aceh dikenal memiliki aroma yang kuat dan stabil, warna yang khas, serta komposisi kimia yang sesuai dengan formula parfum kelas dunia yang telah digunakan selama ratusan tahun.

Karakteristik tersebut membuat nilam Aceh memiliki indikasi geografis yang kuat dan sulit digantikan oleh nilam dari daerah lain.

Permintaan pasar global terhadap minyak nilam Aceh relatif berkelanjutan. Namun, keterbukaan pasar tersebut tidak otomatis menjamin stabilitas usaha petani.

Baca juga: Saat Petani Nilam di Aceh mulai “Bankable”, Ini Peran Data dalam Inklusi Keuangan

Di balik wangi nilam yang mengalir hingga pasar internasional, realitas di tingkat hulu justru diwarnai ketidakpastian harga dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produksi.

Faisal, petani nilam di Aceh yang juga Ketua Koperasi Nilam Lhoong Aceh Sejahtera (NILAS) memahami betul dinamika tersebut. Ia mulai terlibat dalam dunia nilam sejak bergabung dengan Atsiri Research Center (ARC) pada 2016.

“Awalnya saya hanya belajar teknis, dari pembibitan sampai penyulingan. Baru pada 2019 saya benar-benar melihat nilam sebagai usaha yang punya potensi ekonomi besar,” ujar Faisal saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/2/2026).

Saat ini, Faisal mengelola tiga hektare lahan nilam secara pribadi di kawasan Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Bersama ARC, ia menaungi sekitar 150 petani aktif dengan total lahan mencapai 200 hektare.

Faisal tak menampik, budidaya nilam membutuhkan kesabaran dan ketahanan modal. Tanaman ini memerlukan waktu enam hingga tujuh bulan sejak tanam hingga panen.

Istimewa Budidaya nilam membutuhkan kesabaran dan ketahanan modal. Tanaman ini memerlukan waktu enam hingga tujuh bulan sejak tanam hingga panen

Dalam kondisi lahan subur, panen bisa dilakukan dua kali setahun. Namun, di lahan yang kering atau kurang subur, panen hanya bisa dilakukan setahun sekali.

Dari satu hektare lahan, petani dapat menghasilkan sekitar 100–130 kilogram (kg) minyak nilam yang diperoleh dari penyulingan lima hingga enam ton daun.

Namun, proses penyulingan tidak singkat. Setiap 50 kilogram daun nilam membutuhkan waktu empat hingga lima jam untuk menghasilkan minyak. Koperasi NILAS, tuturnya, kini telah memiliki fasilitas relatif lengkap, mulai dari tempat pembibitan, rumah pengering, rumah penyulingan, hingga pusat pembelajaran.

Di sisi lain, persoalan terbesar tetap terletak pada harga. Saat ini, harga minyak nilam berada di kisaran Rp 700.000 per kilogram. Angka ini jauh dari harga tertinggi yang sempat menyentuh Rp 2,3 juta per kilogram pada akhir 2023.

“Kalau harga bisa stabil di Rp 1 juta per kilo, petani sudah bisa bertahan dan fokus. Sekarang naik-turun, banyak yang akhirnya putus asa,” ucap Faisal.

Baca juga: Nilam Aceh Bangkit di Tengah Regulasi EUDR

Ia menjelaskan, penurunan harga dipicu oleh kombinasi permintaan global yang lesu akibat penumpukan stok dan produksi lokal yang meningkat. Dalam kondisi tersebut, petani dengan modal terbatas kerap terpaksa menjual saat harga rendah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain harga, tantangan lain adalah keterbatasan modal dan tidak adanya pendapatan rutin selama masa tanam. Selama enam bulan menunggu panen, banyak petani terpaksa mencari pekerjaan lain sehingga perhatian terhadap kebun nilam menjadi terbagi.

Di sisi lain, nilam merupakan tanaman yang rakus unsur hara. Jika tidak dikelola dengan baik, praktik budidaya dapat memicu degradasi lahan. Di masa lalu, sebagian petani berpindah lahan tanpa pemupukan, bahkan membuka kawasan hutan baru.

ARC bersama Universitas Syiah Kuala mendorong praktik budidaya berkelanjutan, antara lain melalui pemupukan, rotasi lahan, serta penanaman tanaman sela, seperti kacang-kacangan untuk memulihkan kesuburan tanah. Upaya ini penting agar pengembangan nilam tidak mengorbankan lingkungan.

Hilirisasi dan penguatan kelembagaan

Menyadari kompleksitas persoalan tersebut, pemerintah mendorong hilirisasi nilam sebagai strategi peningkatan nilai tambah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menilai, hilirisasi bukan sekadar memproduksi barang jadi, melainkan membangun ekosistem usaha yang lebih adil.

Baca juga: Limbah Pertanian Bisa Jadi Bahan Bangunan, Simpan Karbon dan Tekan Emisi Iklim

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan bahwa penguatan sektor nilam tidak cukup berhenti pada peningkatan volume produksi. Pengelolaan usaha, penguatan kelembagaan, serta keterhubungan dengan pasar dan layanan keuangan menjadi kunci agar nilai ekonomi dirasakan lebih merata di tingkat petani.

“Hilirisasi bukan sekadar proses industri, melainkan strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing,” ujar Temmy seperti dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Rabu (17/9/2025).

Pendekatan itu sejalan dengan upaya berbagai pihak, termasuk Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) melalui proyek “Promoting SME Enterprises through Improved Entrepreneurs’ Access to Financial Access” atau Promise II Impact). Proyek yang didanai oleh pemerintah Swiss ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi bagi UMKM di Indonesia.

Dihubungi Kompas.com, Senin (2/2/2026), Project Manager Promise II Impact Djauhari Sitorus menjelaskan bahwa proyek tersebut berangkat dari pertanyaan mendasar, yakni "mengapa akses pembiayaan sering kali tidak cukup untuk mendorong UMKM dan petani tumbuh berkelanjutan?"

“Pengalaman di banyak sektor menunjukkan, pemberian kredit tanpa ekosistem justru bisa menjadi beban. Tanpa kepastian pasar dan kapasitas usaha, tambahan modal tidak otomatis meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

Baca juga: ILO Dorong Literasi Keuangan Untuk Perkuat UMKM dan Pekerja Informal Indonesia

ILO memastikan bahwa Promise II Impact mengusung pendekatan ekosistem rantai nilai (value chain). Artinya, intervensi tidak hanya menyasar petani sebagai individu, tetapi seluruh mata rantai yang terhubung, mulai dari pemasok, pengolah, offtaker, hingga lembaga keuangan.

Djauhari menambahkan, pendekatan tersebut menuntut perubahan cara pandang banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor keuangan. Selama ini, keberhasilan program sering diukur dari jumlah penerima manfaat atau nilai kredit tersalurkan, bukan dari keberlanjutan usaha setelah program berakhir.

“Kalau program selesai lalu petani kembali ke pola lama, berarti intervensinya belum menyentuh akar masalah. Ekosistem harus tetap berjalan meski proyek sudah selesai,” ujarnya.

Oleh karena itu, Promise II Impact juga mendorong penguatan kelembagaan lokal, seperti koperasi, kelompok tani, atau kelompok usaha bersama, agar mampu berperan sebagai penghubung antara petani, pasar, dan pembiayaan. Kelembagaan ini dinilai krusial untuk menjaga disiplin produksi, konsistensi kualitas, dan posisi tawar petani dalam jangka panjang.

Untuk diketahui, proyek tersebut berfokus pada tiga komoditas prioritas, yakni minyak nilam di Aceh, rumput laut di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan susu sapi di Pangalengan, Jawa Barat. Ketiganya dinilai memiliki pasar jelas, potensi ekspor atau substitusi impor, serta kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Digitalisasi sebagai fondasi kepercayaan

Salah satu pilar utama Promise II Impact adalah digitalisasi proses bisnis. Di sektor nilam, ILO mendukung pengembangan aplikasi MyNilam, yakni platform berbasis web yang mencatat seluruh aktivitas petani, mulai dari profil, luas lahan, jadwal tanam dan panen, hingga hasil penyulingan dan harga jual.

Baca juga: Indonesia dan ILO Sepakat Ciptakan Dunia Kerja Inklusif hingga Berkelanjutan

Data tersebut menjadi fondasi penting bagi lembaga keuangan. Selama ini, bank kerap menghadapi kendala dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian karena minimnya data valid dan kepastian pembeli.

“Dengan digitalisasi, transaksi dari petani hingga offtaker dapat dilacak. Data ini memudahkan analisis risiko pembiayaan dan mempercepat proses kredit,” kata Djauhari.

Di sisi lain, tantangan literasi digital juga tak terhindarkan. Tidak semua petani memiliki gawai atau akses internet memadai. Oleh karena itu, pendamping lapangan berperan penting membantu proses onboarding dan memastikan petani memahami manfaat nyata dari platform digital.

Istimewa Sejumlah petani nilam di Aceh mendapatkan pelatihan dan pendampingan pada program Promise II Impact yang diinisiasi ILO.

Lebih jauh, pendekatan ekosistem juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan layak. Ketika usaha tani menjadi lebih efisien serta terencana, skala usaha dapat meningkat. Hal ini pun akan membuka peluang kerja baru di tingkat lokal, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga distribusi.

“Pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan membantu petani memahami struktur biaya, menghitung harga pokok produksi, serta memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Kesadaran ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha,” jelas Djauhari.

Baca juga: Tiru Kesuksesan Sawit, Prabowo Minta Kementan Hilirisasi 7 Komoditas Ini

Menahan nilai tambah di dalam negeri

Di tingkat lokal, Faisal dan ARC memiliki visi jangka panjang. Saat ini, hampir seluruh minyak nilam Aceh diekspor sebagai bahan mentah. Ke depan, mereka menargetkan setidaknya 20 persen produksi dapat diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, seperti parfum, kosmetik, dan farmasi, sebelum secara bertahap meningkat hingga 50–60 persen.

“Kalau kita bisa menahan sebagian nilai tambah di dalam negeri, dampaknya akan besar bagi petani dan ekonomi daerah,” ujar Faisal.

Upaya tersebut, lanjut dia, membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Data yang akurat mengenai jumlah petani dan luas lahan, seperti yang sudah dilakukannya dalam proyek Promise II Impact, juga diharapkan menjadi langkah awal untuk menguatkan kebijakan pengembangan nilam yang tepat sasaran.

Pengalaman petani nilam Aceh menjadi gambaran bahwa tanpa keterhubungan pembiayaan, pasar, dan kontribusi kelembagaan, komoditas unggulan sekalipun tetap rentan di tingkat hulu.

“Dengan pendekatan terintegrasi, wangi nilam tidak hanya harum di pasar global, tetapi juga membawa kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi petani di hulu,” ucap Faisal.