Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiru Kesuksesan Sawit, Prabowo Minta Kementan Hilirisasi 7 Komoditas Ini

Kompas.com, 5 Maret 2026, 08:07 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengembangkan hilirisasi tujuh komoditas. Ketujuh komoditas tersebut masih didominasi perkebunan rakyat.

"Tebu, kelapa, kopi, lada, kakao, jambu mete, dan pala yang notabene hampir 90 persen perkebunan rakyat. Nah, kalau bisa dorong pertumbuhannya menyerupai pengembangan sawit, tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara adidaya dalam bidang agraris," kata Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Baca juga:

Presiden Prabowo dan perintah hilirisasi tujuh komoditas

Komoditas lain selain sawit masih kurang dilirik investor

Presiden Prabowo mendorong hilirisasi tujuh komoditas, seperti tebu, kopi, dan kakao. Kementan akan meniru model sukses sawit.freepik.com Presiden Prabowo mendorong hilirisasi tujuh komoditas, seperti tebu, kopi, dan kakao. Kementan akan meniru model sukses sawit.

Indonesia berhasil mengembangkan skema kemitraan inti-plasma dalam perkebunan kelapa sawit. Bahkan, sampai saat ini, disebut masih banyak investor tertarik untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan skema kemitraan inti-plasma.

Namun, di luar kelapa sawit, komoditas lain masih kurang dilirik investor.

Hilirisasi menjadi arah dan tujuan perkebunan ke depannya. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, Ditjen Perkebunan Kementan akan membangun pondasi untuk bagian hulu dari tujuh komoditas itu.

"Kalau sawit dibangun pondasinya pada tahun 80-an, kita sekarang membangun pondasi tujuh komoditas dalam dua-tiga tahun ini. Pasti pertanyaannya konsepnya hilirisasi, tapi kenapa kegiatannya hanya peremajaan yang luas? Kan membangun dulu kebunnya, karena mau menjamin keberlanjutan," tutur Hendratmojo.

Aspek hulu atau bagian perkebunan dari ketujuh komoditas tersebut masih "rapuh". Maka dari itu, diperlukan penguatan dari perkebunannya terlebih dahulu melalui peremajaan tanaman-tanaman yang sudah tua.

"Jadi sekarang belum ada intensifikasi, kenapa? Masih membangun kebun dari awal. Insyaallah, nanti tahun 2035 sudah kita dudukkan investasi untuk hilirisasinya. Kalau bangun pabrik saya kira tidak sulit, ada investasi, bangun, setahun jadi, tetapi siapa yang menjamin keberlanjutan bahan bakunya? Enggak," ucapnya.

Baca juga:

Kelapa sawit akan jadi contoh yang layak ditiru

Presiden Prabowo mendorong hilirisasi tujuh komoditas, seperti tebu, kopi, dan kakao. Kementan akan meniru model sukses sawit.SHUTTERSTOCK/litalalla Presiden Prabowo mendorong hilirisasi tujuh komoditas, seperti tebu, kopi, dan kakao. Kementan akan meniru model sukses sawit.

Dalam mengembangkan tujuh komoditas secara komprehensif dari hulu ke hilir, kata dia, Kementan akan menjadikan kelapa sawit sebagai contoh yang layak untuk ditiru.

Hingga saat ini, kelapa sawit masih menjadi komoditas penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar pada sektor pertanian. Tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kontribusi komoditas kelapa sawit terhadap perekonomian nasional akan menurun.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan, terdapat 16,83 juta hektar tutupan kelapa sawit di Indonesia, dengan estimasi produksi sebanyak 48,12 juta ton crude palm oil (CPO) pada 2025.

Namun, capaian tersebut masih jauh dari harapan karena masih sekitar 67 persen kapasitas produksi yang dioptimalisasi.

Menurut Hendratmojo, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk mengoptimalkan potensi peningkatan produktivitas dari keunggulan luas lahan perkebunan kelapa sawit.

Produktivitas perkebunan kelapa sawit rata-rata 3,6 ton per hektar atau tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. Untuk menghasilkan satu ton CPO per tahun, kelapa sawit hanya membutuhkan lahan seluas 0,26-0,3 hektar. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri kelapa sawit menyerap 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tenaga kerja tidak langsung.

Dari situ, pemerintah Indonesia mempunyai alasan yang kuat untuk menjaga stabilitas produktivitas dan keberlanjutan tata kelola kelapa sawit.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Indonesia Perkuat Pasar Karbon Berintegritas Tinggi
Indonesia Perkuat Pasar Karbon Berintegritas Tinggi
Pemerintah
Bahaya Kabut Asap, Risiko Tinggi Menanti Indonesia dan Negara Tetangga
Bahaya Kabut Asap, Risiko Tinggi Menanti Indonesia dan Negara Tetangga
LSM/Figur
Investasi Swasta untuk Kelestarian Alam Naik Lima Kali Lipat dalam 10 Tahun
Investasi Swasta untuk Kelestarian Alam Naik Lima Kali Lipat dalam 10 Tahun
Pemerintah
Atasi Dampak Buruk Pusat Data, Kota-kota di Dunia Sepakati Perjanjian Global
Atasi Dampak Buruk Pusat Data, Kota-kota di Dunia Sepakati Perjanjian Global
Pemerintah
Pemadaman Listrik Berulang di Sumatera, IESR Waspadai Risiko El Nino
Pemadaman Listrik Berulang di Sumatera, IESR Waspadai Risiko El Nino
LSM/Figur
Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel
Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel
Pemerintah
Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya
Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya
Pemerintah
Kemhut Revisi Aturan, Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat
Kemhut Revisi Aturan, Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat
Pemerintah
Sektor ESG dan Ekosistem Karbon Jadi Magnet Baru Investasi Strategis
Sektor ESG dan Ekosistem Karbon Jadi Magnet Baru Investasi Strategis
Swasta
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Pemerintah
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Pemerintah
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Pemerintah
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Pemerintah
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Pemerintah
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau