Masa Depan Pasar Karbon Tergantung Intervensi Pemerintah, Ini Skenarionya

KOMPAS.com - Tren pasar karbon ke depan diprediksi semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Apalagi, banyak negara sudah menetapkan target dekarbonisasi mereka untuk mengatasi krisis iklim, dengan fokus menurunkan emisi GRK di bawah dua derajat celsius berdasarkan Perjanjian Paris.

Baca juga:

• Pemerintah Targetkan Pasar Karbon Beroperasi Juni 2026
• KKP Targetkan Perdagangan Karbon Biru Dimulai 2027

Bahkan, Uni Eropa (UE) sudah mengenakan tarif atau pajak karbon terhadap barang impor tertentu berdasarkan emisi yang dihasilkan selama produksi melaui kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

UE ingin mencapai target net zero emission (NZE) lebih awal dari Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan atas instrumen untuk mengurangi emisi GRK, seperti pasar karbon, masih akan tetap ada. Saat ini, pasar karbon di Indonesia sedang memasuki tahap "pematangan", perlu didorong agar lebih kredibel.

"Jadi itu sebenarnya bukan tentang naik turun harga kalau menurut keyakinan saya ya, tetapi lebih ke transformasi menuju pasar karbon yang lebih berkualitas dan berintegritas. Mungkin kita dalam jangka waktu panjang, kalau integritas pasar bisa dijaga, pasar karbon akan menjadi instrumen penting nantinya potensi baik untuk menjadi transisi ekonomi rendah karbon," kata Carbon & Sustainability Consultant Vice Chair - ACEXI, Regina Inderadi dalam Forum Outlook Pasar Karbon Indonesia 2026, Jumat (6/3/2026).

Tren pasar karbon diprediksi menguat

Apa saja skenario arah gerak pasar karbon ke depannya?

Dok. Freepik/freestockcenter Tren pasar karbon ke depan diprediksi semakin menguat. Apa saja skenario arah gerak pasar karbon ke depannya?

Pasar karbon dipengaruhi semakin ketatnya peraturan produksi dan sampai sejauh mana pemerintah mengintegrasikan kredit karbon ke dalam kebijakan iklim nasional.

Dengan demikian, arah gerak pasar karbon ke depannya akan tergantung intervensi pemerintah dan peraturan dari lembaga sertifikasi.

Terdapat empat skenario kemungkinan arah gerak pasar karbon ke depannya. Pertama, market fragmantion, yang mana pasar karbon terfragmentasi atau terpecah, dengan lembaga sertifikasi membuat aturan sangat ketat.

Kredit karbon yang dulunya laku, seperti proyek konversi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), sudah mulai tidak bernilai bagus.

Di sisi lain, pemerintah negara-negara disebut memilih "diam", dengan tidak mewajibkan perusahaan membeli kredit. Pemerintah negara-negara juga tidak memberikan insentif dan membiarkan pasar karbon berjalan dengan sendirinya.

Sejumlah perusahaan-perusahaan raksasa berbasis di Silicon Valey, Amerika Serikat, atau Singapura kemungkinan mau membeli karbon kredit paling bagus.

Akan tetapi, perusahan-perusahaan menengah dan kecil dengan uang terbatas tentunya memilih "mundur" dari pasar karbon.

"Maksudnya, ngapain (beli kredit karbon), enggak ada yang menyuruh dan harganya mahal pula. Rata-rata mundur dan pasar mengecil, volume transaksi turun, menyisakan yang premium. Ibaratnya, seperti pasar barang mewah sekarang, eksklusif," tutur Strategic Partnership and Marketing Manager Pertamina NRE, M. Taufik.

Baca juga:

• Jejak Karbon Industri Film Ternyata Besar, 65 Persen Emisi dari Transportasi
• Emisi Karbon Kursi Kelas Bisnis di Pesawat Lebih Banyak dari Kelas Ekonomi

Freepik/wirestock Tren pasar karbon ke depan diprediksi semakin menguat. Apa saja skenario arah gerak pasar karbon ke depannya?

Kedua, carbon diplomacy, yang mana pemerintah negara-negara dunia selatan (Global South) kompak tidak "mengotori" bumi, dengan tidak menebang pohon atau menghasilkan emisi GRK dari berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan kondisi demikian, Global South menuntut negara-negara dunia utara (Global North) memberikan kompensasi atas layanan melindungi lingkungan.

Skema perdagangan karbon antarnegara di bawah payung Artikel 6 Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi GRK secara global.

"Di sini yang beli itu bukan perusahaan swasta lagi, tetapi lebih ke pemerintah melalui perjanjian bilateral. Misalnya, Norway (Norwegia)membeli 10 juta ton (karbon dioksida atau CO2) dari Indonesia, syaratnya harus berkualitas tinggi, enggak boleh main-main dan pakai standar internasional yang ketat," tutur Taufik.

Kata dia, proyek perdagangan karbon dengan teknologi canggih atau mencakup reboisasi hutan berskala besar yang terbukti secara ilmiah cukup laku di pasar.