Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisakah Biodiesel dan Bioetanol Indonesia Jadi Solusi Harga BBM Mahal, Imbas Konflik AS-Israel Vs Iran?

Kompas.com, 27 Maret 2026, 08:19 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bioetanol, dinilai dapat menjadi pengganti bahan bakar minyak (BBM) bagi Indonesia di tengah tekanan kenaikan harga minyak global, imbas konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran sejak akhir Februari 2026 lalu.

Namun, penggunaan bahan bakar nabati tidak memadai sebagai solusi atas krisis energi saat ini.

Baca juga:

Krisis energi di Indonesia, cukup pakai bahan bakar nabati? 

Produksi biodiesel mahal

Untuk mengurangi impor BBM, campuran biodiesel ke dalam solar harus ditingkatkan dari 40 persen (B40), menjadi 50 persen (B50).

Namun, pelaksanaan program mandatori B50 akan mengurangi porsi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), mengingat produksi CP, sebagai bahan baku utama biodiesel, di Indonesia relatif tidak bertambah.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kalau memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, B40 sudah paling optimal.

Jika persentase campuran biodiesel ke dalam solar lebih dari 40 persen, akan mengurangi porsi ekspor CPO, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak ekspor CPO.

"Walaupun sekarang (harga CPO) cenderung naik, karena permintaan banyak. Biodiesel tidak hanya dipakai di Indonesia, negara lain juga tinggi. Tetapi, kalau nanti penerimaan ekspornya berkurang, siapa yang akan membayar subsidi bahan bakar ini (biodiesel)? Pasti akan disubsidi oleh APBN dan itu pernah kejadian kan ketika Covid-19. Dana dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) untuk membayar subsidi biodiesel itu kurang, akhirnya dianggarkan dari APBN, saat itu diambil dari dana darurat Covid-19," jelas Fabby kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2026).

Selama ini, program mandatori B40 bisa terlaksana lantaran Pemerintah Indonesia memungut pajak ekspor CPO, yang dananya dikumpulkan BPDP dan dipakai untuk menyupsidi produsen biodiesel.

Ia mengingatkan bahwa harga biodiesel lebih mahal daripada solar atau bahan bakar hasil olahan minyak bumi yang diperoleh Indonesia dari impor.

"Harganya mahal, iya. Kan tapi bukan lebih murah. Kalau biodiesel lebih murah pemerintah enggak mensubsidi kan? Berarti malah risiko menambah subsidi lebih tinggi. Berarti dana subsidinya naik. Berarti bukan solusi dari permasalahan kenaikan harga BBM akhir-akhir ini ya, kan lebih mahal," tutur Fabby.

Baca juga:

Impor bioetanol

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa. Indonesia masih belum mampu penuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri, terkait krisis energi imbas konflik AS-Israel vs Iran. DOK. IESR Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa. Indonesia masih belum mampu penuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri, terkait krisis energi imbas konflik AS-Israel vs Iran.

Indonesia disebut masih belum mampu memenuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri.

Misalnya, sebagai bahan baku bioetanol, tetes tebu (molase) di Brasil dan Thailand sudah sangat murah, sedangkan harga molase di Indonesia masih relatif mahal karena belum membangun perkebunan tebu yang memadai.

Berdasarkan perhitungan kapasitas produksi, hingga tahun 2028, Indonesia kemungkinan hanya bisa meningkatkan campuran bioetanol ke dalam bensin sebesar tujuh persen atau E7.

Jika masih ingin mempercepat kenaikan persentase campuran menjadi E10, Indonesia harus mengimpor bioetanol.

"Nah, Indonesia bisa impor dari Brasil yang kelebihan produksi bioetanol. Itu bisa jadi solusi ya," ucapnya.

Di sisi lain, Indonesia perlu mendiversifikasi bahan baku untuk produksi bioetanol. Negara ini bisa memakai tebu, sorgum, jagung, dan singkong sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol.

"Nah, pertanyaannya tadi biayanya berapa kalau kita produksi sendiri? Semua bahan baku untuk bahan bakar nabati itu bersinggungan dengan pangan dan komoditas. Mungkin sorgum yang tidak, tetapi kalau kelapa sawit, jagung, singkong itu kan bersingungan dengan pangan. Jadi, ada trade-off ya," ujar Fabby.

Baca juga: Konflik AS-Israel Vs Iran Bukti Dunia Rentan Ketergantungan Energi Fosil

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Ekonomi Hijau Global Makin Meroket, Nilainya Tembus  Rp178.600 Triliun
Ekonomi Hijau Global Makin Meroket, Nilainya Tembus Rp178.600 Triliun
Pemerintah
Rekor Baru, Gelombang Panas Eropa Catat Suhu dan Kelembapan Tertinggi
Rekor Baru, Gelombang Panas Eropa Catat Suhu dan Kelembapan Tertinggi
Pemerintah
UMKM Perlu Mulai Perhatikan Aspek Keberlanjutan
UMKM Perlu Mulai Perhatikan Aspek Keberlanjutan
Swasta
CRC Dorong Pendekatan Baru untuk Perkuat Ketahanan Kota di Era Digital
CRC Dorong Pendekatan Baru untuk Perkuat Ketahanan Kota di Era Digital
Swasta
IPB University Pamerkan Inovasi Hasil Riset untuk Petani dan Nelayan di PENAS XVII Gorontalo
IPB University Pamerkan Inovasi Hasil Riset untuk Petani dan Nelayan di PENAS XVII Gorontalo
Pemerintah
Tak Pandang Usia, Gelombang Panas Ancam Kesehatan Orang Muda dan Tua
Tak Pandang Usia, Gelombang Panas Ancam Kesehatan Orang Muda dan Tua
Pemerintah
Pusat Data Kini Makin Sering Digugat Secara Hukum Akibat Isu Iklim
Pusat Data Kini Makin Sering Digugat Secara Hukum Akibat Isu Iklim
Pemerintah
Komunitas Properti dan Konstruksi Bersinergi Dukung Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Komunitas Properti dan Konstruksi Bersinergi Dukung Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Swasta
Kecepatan Adaptasi Tentukan Nasib Mahluk Hidup di Bumi, Kok Bisa?
Kecepatan Adaptasi Tentukan Nasib Mahluk Hidup di Bumi, Kok Bisa?
LSM/Figur
Terjebak Urusan Domestik Tanpa Gaji, Hambat Karier Jutaan Perempuan
Terjebak Urusan Domestik Tanpa Gaji, Hambat Karier Jutaan Perempuan
Pemerintah
Melihat Budi Daya Ikan Ramah Lingkungan di Gang Sempit Ibukota
Melihat Budi Daya Ikan Ramah Lingkungan di Gang Sempit Ibukota
LSM/Figur
Ketergantungan Penduduk di Asia pada Pendingin Ruangan Bisa Perburuk Krisis Iklim
Ketergantungan Penduduk di Asia pada Pendingin Ruangan Bisa Perburuk Krisis Iklim
LSM/Figur
Denmark Usulkan Harga Tiket Pesawat Naik untuk Tekan Emisi Penerbangan
Denmark Usulkan Harga Tiket Pesawat Naik untuk Tekan Emisi Penerbangan
Pemerintah
Kelompok Tani Sinar Cabe Raup Omzet Rp 30 Juta Per Bulan dari Kebun Buah Naga
Kelompok Tani Sinar Cabe Raup Omzet Rp 30 Juta Per Bulan dari Kebun Buah Naga
LSM/Figur
Pemadaman Bergilir Dinilai Ungkap Rapuhnya Ketahanan Listrik Nasional
Pemadaman Bergilir Dinilai Ungkap Rapuhnya Ketahanan Listrik Nasional
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau