KOMPAS.com - Bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bioetanol, dinilai dapat menjadi pengganti bahan bakar minyak (BBM) bagi Indonesia di tengah tekanan kenaikan harga minyak global, imbas konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran sejak akhir Februari 2026 lalu.
Namun, penggunaan bahan bakar nabati tidak memadai sebagai solusi atas krisis energi saat ini.
Baca juga:
Untuk mengurangi impor BBM, campuran biodiesel ke dalam solar harus ditingkatkan dari 40 persen (B40), menjadi 50 persen (B50).
Namun, pelaksanaan program mandatori B50 akan mengurangi porsi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), mengingat produksi CP, sebagai bahan baku utama biodiesel, di Indonesia relatif tidak bertambah.
Menurut Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kalau memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, B40 sudah paling optimal.
Jika persentase campuran biodiesel ke dalam solar lebih dari 40 persen, akan mengurangi porsi ekspor CPO, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak ekspor CPO.
"Walaupun sekarang (harga CPO) cenderung naik, karena permintaan banyak. Biodiesel tidak hanya dipakai di Indonesia, negara lain juga tinggi. Tetapi, kalau nanti penerimaan ekspornya berkurang, siapa yang akan membayar subsidi bahan bakar ini (biodiesel)? Pasti akan disubsidi oleh APBN dan itu pernah kejadian kan ketika Covid-19. Dana dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) untuk membayar subsidi biodiesel itu kurang, akhirnya dianggarkan dari APBN, saat itu diambil dari dana darurat Covid-19," jelas Fabby kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
Selama ini, program mandatori B40 bisa terlaksana lantaran Pemerintah Indonesia memungut pajak ekspor CPO, yang dananya dikumpulkan BPDP dan dipakai untuk menyupsidi produsen biodiesel.
Ia mengingatkan bahwa harga biodiesel lebih mahal daripada solar atau bahan bakar hasil olahan minyak bumi yang diperoleh Indonesia dari impor.
"Harganya mahal, iya. Kan tapi bukan lebih murah. Kalau biodiesel lebih murah pemerintah enggak mensubsidi kan? Berarti malah risiko menambah subsidi lebih tinggi. Berarti dana subsidinya naik. Berarti bukan solusi dari permasalahan kenaikan harga BBM akhir-akhir ini ya, kan lebih mahal," tutur Fabby.
Baca juga:
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa. Indonesia masih belum mampu penuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri, terkait krisis energi imbas konflik AS-Israel vs Iran. Indonesia disebut masih belum mampu memenuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri.
Misalnya, sebagai bahan baku bioetanol, tetes tebu (molase) di Brasil dan Thailand sudah sangat murah, sedangkan harga molase di Indonesia masih relatif mahal karena belum membangun perkebunan tebu yang memadai.
Berdasarkan perhitungan kapasitas produksi, hingga tahun 2028, Indonesia kemungkinan hanya bisa meningkatkan campuran bioetanol ke dalam bensin sebesar tujuh persen atau E7.
Jika masih ingin mempercepat kenaikan persentase campuran menjadi E10, Indonesia harus mengimpor bioetanol.
"Nah, Indonesia bisa impor dari Brasil yang kelebihan produksi bioetanol. Itu bisa jadi solusi ya," ucapnya.
Di sisi lain, Indonesia perlu mendiversifikasi bahan baku untuk produksi bioetanol. Negara ini bisa memakai tebu, sorgum, jagung, dan singkong sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol.
"Nah, pertanyaannya tadi biayanya berapa kalau kita produksi sendiri? Semua bahan baku untuk bahan bakar nabati itu bersinggungan dengan pangan dan komoditas. Mungkin sorgum yang tidak, tetapi kalau kelapa sawit, jagung, singkong itu kan bersingungan dengan pangan. Jadi, ada trade-off ya," ujar Fabby.
Baca juga: Konflik AS-Israel Vs Iran Bukti Dunia Rentan Ketergantungan Energi Fosil
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya