ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur sipil negara (ASN) didorong memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan publik di tengah kompleksitas isu pemerintahan dan melimpahnya data.

Deputi Bidang Transformasi Pemberdayaan ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Erna Irawati, mengatakan pemanfaatan AI menjadi penting karena pendekatan kebijakan saat ini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan harus mengarah pada prediktif.

“Saat ini kita berada di era yang tidak lagi berbasis reaktif, tetapi prediktif. Evaluasi kebijakan tidak cukup berbasis intuisi, tetapi harus didukung akurasi data dan prediksi,” ujar Erna dalam webinar Pemanfaatan AI untuk Evaluasi Kebijakan di Lingkungan Pemerintahan, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: SDGs Center Perlu Jembatani Kesenjangan Riset dan Kebijakan

Menurut dia, AI dapat membantu ASN dalam membaca dan mengolah data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, hingga memberikan rekomendasi kebijakan. Teknologi ini juga dinilai mampu mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar dan belum terintegrasi.

Selama ini, proses evaluasi kebijakan masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari analisis hingga penyusunan rekomendasi, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat reaktif.

Dengan AI, ASN dapat mendeteksi tren keberhasilan atau kegagalan kebijakan secara lebih cepat dan akurat, sekaligus memprediksi dampak kebijakan di masa depan, termasuk dari sisi ekonomi.

“AI dapat membantu menganalisis data besar, survei, aduan masyarakat, hingga informasi dari media sosial secara lebih cepat,” kata Erna.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa AI tidak akan menggantikan peran ASN dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena proses tersebut tetap membutuhkan pertimbangan manusia, termasuk aspek moral dan konteks kebijakan.

Baca juga: Purbaya: Kebijakan WFH Bisa Hemat Penggunaan BBM 20 Persen

Erna juga mengingatkan adanya risiko dalam penggunaan AI, seperti potensi bias dan kesalahan interpretasi jika data yang digunakan tidak valid.

“AI tidak netral jika datanya bermasalah. Karena itu, diperlukan etika, regulasi, dan pengawasan manusia dalam penggunaannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi berbasis AI tetap memerlukan campur tangan manusia untuk memastikan keputusan kebijakan diambil secara tepat dan sesuai konteks.