ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai distribusi minyak dunia menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTK) Kementerian ESDM Haris menyatakan saat ini menjadi waktu yang tepat untuk memikirkan energi pengganti bahan bakar fosil.

"Saat ini, kita berproses untuk bisa melakukan akselerasi dan salah satunya melalui energi transisi menuju Net Zero Emission yang diharapkan bisa memaksimalkan sumber atau potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 3 ribu Gigawatt (GW),” ucap dia, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemerintah terus memantau eskalasi konflik di Timur Tengah antara AS-Zionis Israel dengan Iran yang telah memicu lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 85 negara.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap distribusi minyak global, mengingat sekitar 20 persen suplai dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini ditutup untuk sejumlah negara.

Menanggapi potensi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah melalui arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memastikan stok BBM saat ini dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena stabilitas fiskal terjaga.

Sebagai langkah preventif dan efisiensi, pemerintah sudah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku efektif mulai Jumat (10/4/2026).

Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat kompensasi BBM sebesar Rp 6,2 triliun, serta mengurangi beban belanja masyarakat hingga Rp 59 triliun.

Selain WFH, langkah efisiensi juga dilakukan di lingkungan internal pemerintahan melalui pembatasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Sektor Swasta juga diimbau untuk mulai menerapkan budaya kerja fleksibel dan konservasi energi.

Di sektor transportasi, pemerintah turut akan memperluas durasi dan cakupan wilayah Car Free Day (CFD), serta memperketat distribusi BBM melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas maksimal 50 liter per kendaraan per hari.

Adapun strategi jangka menengah difokuskan pada implementasi kebijakan B50 yang dijadwalkan berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan campuran biodiesel 50 persen ini diharapkan dapat menghemat penggunaan solar sebesar 4 juta kiloliter atau setara Rp48 triliun.

Saat ini, uji coba jalan biodiesel telah mencapai lebih dari 30 ribu km dengan hasil performa yang sangat positif. Pemerintah juga mendorong peningkatan porsi etanol (E10) untuk bensin, serta pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Baca juga: 3 Mega Tren Dunia Versi Schneider Electric, Transisi Energi hingga AI

Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pula kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 100 persen dalam 10 tahun ke depan melalui pembangunan infrastruktur surya, hidro, panas bumi, hingga nuklir, guna menjadi sumber energi bersih.

“Beliau (Presiden) menyampaikan bahwa nuklir bukan hanya untuk senjata, nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk pendidikan, dan nuklir untuk energi, energi terbarukan, dan energi paling bersih di antaranya nuklir,” ungkap Haris.

Untuk mengawal visi ini, telah dibentuk taskforce energi transisi yang dipimpin Menteri ESDM. Taskforce ini mengemban tiga fokus utama, yaitu akselerasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dalam waktu tiga tahun, percepatan konversi 140 juta motor BBM menjadi kendaraan listrik, serta pengembangan masif sektor biofuel.

Hingga tahun 2025, bauran energi terbarukan nasional tercatat sebesar 15,75 persen. Pemerintah sendiri optimis bahwa porsi energi terbarukan dalam penyediaan energi nasional dapat mencapai target 17-21 persen pada tahun ini melalui penguatan regulasi dan percepatan lelang wilayah usaha panas bumi.