Program Bioetanol Berisiko Bebani Keuangan Negara dan Ancam Ketahanan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program percepatan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel bakal membebani keuangan negara.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mendorong peningkatan bahan baku bioetanol melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) tebu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi.

“Jika dihitung secara komprehensif dan dibandingkan dengan subsidi energi yang ada saat ini, anggaran proyek biodiesel bisa mencapai sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada tahun 2026,” ungkap Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan laporan berjudul Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security, diperkirakan proyek food estate dan pengembangan BBN dapat menyerap anggaran lebih dari 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 176 triliun selama 10 tahun.

Baca juga: Pengamat UGM Sebut Pemerintah Harus Batasi BBM Subsidi Saat Harga Minyak Naik

Bhima berpandangan kebijakan itu bakal memicu tekanan terhadap lahan, hutan, fiskal, serta ketahanan pangan.

Saat ini, pemerintah mendorong peningkatan bauran BBN dengan menaikkan campuran biodiesel 35 persen (B35) menjadi 50 persen (B50), serta mencampurkan 10 persn bioetanol ke bahan bakar minyak dengan oktan rendah seperti pertalite.

Hal ini dilakukan sebagai respons dari krisis minyak imbas perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Bhima mengingatkan bahwa pengalihan pasokan sawit untuk energi berpotensi memicu kenaikan harga minyak goreng seperti yang sempat terjadi pada 2022.

“Subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke perusahaan biodiesel,” ucap dia.

Risiko lain berupa berkurangnya pasokan ekspor minyak sawit. Pengembangan bioetanol berbasis tebu juga memicu persoalan lain lantaran Indonesia masih bergantung pada impor gula.

Baca juga: Australia Pangkas 50 Persen Pajak BBM di Tengah Lonjakan Harga Minyak

Pemerintah justru mengarahkan perluasan perkebunan tebu untuk kebutuhan energi dibandingkan konsumsi domestik.

Membengkaknya Subsidi Bioetanol 

Penulis studi, Jeffrey Hutton, memperkirakan subsidi bioetanol bisa melampaui 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,1-3,2 triliun per tahun. Tingginya biaya logistik menjadi salah satu penyebab utama, mulai dari pengangkutan bahan baku ke pelabuhan, penyimpanan, distribusi antarpulau, hingga penyaluran ke konsumen akhir.

“Kompleksitas ini menyebabkan biaya produksi dan distribusi bioetanol di Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan negara lain, seperti Brasil,” ucap Hutton.

Ia membandingkan rencana Indonesia dengan Brasil sebagai acuan. Hasilnya menunjukkan, industri bioetanol di Brasil tergolong sukses.

Akan tetapi, negara tersebut membutuhkan investasi lebih dari 25 miliar dollar AS serta konsistensi kebijakan selama sekitar dua dekade sejak akhir 1970-an.

“Brasil juga memiliki rantai pasok yang matang dan teknologi produksi yang maju. Mereka menggunakan jenis tebu tertentu (bukan molase), dan proses produksinya menghasilkan produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau bahan bakar tambahan untuk pembangkit listrik,” beber dia.

Sementara itu, peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri mencatat adanya tekanan terhadap kebutuhan lahan terkait pengembangan bioetanol yang bersaing dengan kebutuhan pangan.

“Jika target swasembada tebu dan pengembangan bioetanol terus didorong, maka perluasan lahan menjadi tak terhindarkan. Konflik antara kebutuhan pangan dan energi tak bisa dihindari,” sebut dia.

Sesilia menekankan bahwa perluasan lahan ini juga berkaitan erat dengan deforestasi. Berdasarkan catatan Auriga, deforestasi di Merauke pada 2025 mencapai 9.000 hektar.