Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krisis Selat Hormuz, FAO Ingatkan Bahaya Inflasi Pangan Global

Kompas.com, 16 April 2026, 13:15 WIB
Add on Google
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan adanya risiko inflasi pangan global yang dipicu oleh tiga hal sekaligus yakni gangguan pengiriman barang akibat ditutupnya selat Hormuz, biaya energi yang mahal, dan masalah iklim.

Melansir Down to Earth, Selasa (14/4/2026) meskipun harga pangan dunia sempat stabil pada bulan Maret menurut data FAO, tekanan diperkirakan mulai terasa pada bulan April dan akan menjadi semakin berat di bulan Mei.

FAO mengungkapkan bahwa saat ini para petani berada di posisi yang sulit untuk mengambil keputusan penting akibat gangguan di Selat Hormuz yang terus berlanjut.

Baca juga: Krisis Iklim dan Konflik Global Mengancam, Saatnya Indonesia Andalkan Pangan Lokal

Mereka berada di persimpangan, apakah harus mengubah cara tanam karena sulitnya mendapat pupuk atau menanam bahan baku bahan bakar (biofuel) demi mengejar harga minyak yang sedang mahal.

Sebagai informasi sekitar 20 hingga 45 persen bahan penting untuk pertanian dikirim melalui jalur laut lewat Selat Hormuz. Jika petani terpaksa menanam dengan bahan yang terbatas seperti pupuk yang kurang, hasil panen akan merosot tidak hanya di tahun ini dan 2027, tapi harga makanan di pasar juga akan tetap mahal selama beberapa tahun ke depan.

Sementara jika petani mengambil keputusan untuk menanam bahan baku bahan bakar (biofuel), stok pangan dunia pun tetap terancam berkurang.

"Waktu terus berjalan," ujar Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero.

Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara miskin paling terancam kesulitan mendapatkan pupuk dan energi yang harganya makin mahal.

Masalah ini diperparah oleh iklim yang tidak menentu, seperti fenomena El Niño, siklus musim hujan yang terganggu, dan perkiraan musim panas yang lebih menyengat. Semua hal ini bisa membuat hasil panen berkurang drastis.

Menyelesaikan Konflik

Torero mengatakan bahwa berbeda dengan bencana alam atau El Niño, blokade di Selat Hormuz adalah masalah yang sebenarnya bisa dan harus diselesaikan oleh pemerintah.

Pasalnya jika pengiriman bahan-bahan penting untuk pertanian tidak segera berjalan normal, harga pangan bisa melonjak ke level yang "berbahaya", seperti yang terjadi saat masa pandemi COVID-19 lalu.

Selain itu, Torero menjelaskan bahwa jika kenaikan harga pangan terjadi, negara-negara akan terpaksa mengambil kebijakan untuk menekan harga pangan di dalam negeri.

Hal ini bisa memicu kenaikan suku bunga, yang ujung-ujungnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia melambat.

Baca juga: Produksi Pangan Harian Jadi Pemicu Utama Kerusakan Hutan

Menurut FAO, indeks harga pangan dunia yang mencatat perubahan harga bahan pokok yang diperdagangkan secara global naik 2,4 persen pada bulan Maret dibanding Februari. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, harganya pun sudah lebih mahal 1 persen.

Ini adalah kenaikan harga selama dua bulan berturut-turut. Penyebab utamanya adalah tingginya biaya energi akibat ketegangan politik yang terjadi di Asia Barat.

FAO mendesak semua negara untuk meninjau kembali aturan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) dan, yang paling penting, jangan membatasi ekspor energi serta pupuk.

Jika konflik di Selat Hormuz tidak segera berakhir, langkah pencegahan harus segera diambil. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meminta lembaga dunia memberikan bantuan dana bagi negara-negara yang terancam kesulitan membeli pupuk, terutama karena mereka sudah mulai memasuki musim tanam.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pangkas Emisi, Perusahaan Logistik Global Beralih ke Avtur Ramah Lingkungan
Pangkas Emisi, Perusahaan Logistik Global Beralih ke Avtur Ramah Lingkungan
Swasta
Gas Metana di Atmosfer Melonjak Dalam 4 Tahun, Tertinggi pada 2021
Gas Metana di Atmosfer Melonjak Dalam 4 Tahun, Tertinggi pada 2021
LSM/Figur
Minim Aksi Iklim, Pendapatan Rata-Rata Masyarakat Dunia Diprediksi Turun 15 Persen
Minim Aksi Iklim, Pendapatan Rata-Rata Masyarakat Dunia Diprediksi Turun 15 Persen
Pemerintah
ISO Perbarui Standar Utama Manajemen Lingkungan
ISO Perbarui Standar Utama Manajemen Lingkungan
Swasta
Dosen Unej Teliti Tanaman Zaman Prasejarah di Geopark Ijen
Dosen Unej Teliti Tanaman Zaman Prasejarah di Geopark Ijen
LSM/Figur
Krisis Selat Hormuz, FAO Ingatkan Bahaya Inflasi Pangan Global
Krisis Selat Hormuz, FAO Ingatkan Bahaya Inflasi Pangan Global
Pemerintah
KKP Tak Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal Seperti Era Susi Pudjiastuti, tapi Diberikan ke Nelayan
KKP Tak Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal Seperti Era Susi Pudjiastuti, tapi Diberikan ke Nelayan
Pemerintah
Pakar IPB Beberkan Cara Berantas Lonjakan Populasi Ikan Sapu-sapu
Pakar IPB Beberkan Cara Berantas Lonjakan Populasi Ikan Sapu-sapu
Pemerintah
Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah di Kalangan Remaja Rendah, Ngantuk Saat Jam Pelajaran
Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah di Kalangan Remaja Rendah, Ngantuk Saat Jam Pelajaran
LSM/Figur
Kemenhut Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Karbon, Disebut Lebih Jelas dan Terarah
Kemenhut Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Karbon, Disebut Lebih Jelas dan Terarah
Pemerintah
Remaja Paham Stunting tapi Lebih Suka Seblak ketimbang Sayur-Buah
Remaja Paham Stunting tapi Lebih Suka Seblak ketimbang Sayur-Buah
LSM/Figur
Pencabutan IUP Harus Disertai Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan
Pencabutan IUP Harus Disertai Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan
LSM/Figur
Sandiaga Uno: Indonesia Punya Prospek Cerah di Ekonomi Hijau
Sandiaga Uno: Indonesia Punya Prospek Cerah di Ekonomi Hijau
Pemerintah
Tanoto Foundation Fellowship Dibuka untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya
Tanoto Foundation Fellowship Dibuka untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya
LSM/Figur
Pulau Umang di Banten Hendak Dijual Rp 65 Miliar, Begini Kata KKP
Pulau Umang di Banten Hendak Dijual Rp 65 Miliar, Begini Kata KKP
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau