KOMPAS.com - Jerman diprediksi akan gagal memenuhi target iklim resmi mereka untuk tahun 2040 dan tahun-tahun berikutnya.
Selain itu rencana pengelolaan lahan yang seharusnya dibuat untuk menyerap karbon, justru diperkirakan malah akan terus menjadi sumber yang mengeluarkan polusi hingga tahun 2050.
Melansir Edie, Senin (18/5/2026) Jerman sendiri adalah negara yang membuang gas rumah kaca paling besar di seluruh kawasan Uni Eropa, dan secara konsisten selalu masuk dalam daftar 15 negara penyumbang polusi terbesar di dunia setiap tahunnya.
Beberapa saat lalu Dewan Pakar Masalah Iklim, sebuah tim mandiri yang dibentuk pada September 2020 untuk menilai kebijakan dan perkembangan program iklim di Jerman, memeriksa perkembangan iklim Jerman selama tahun 2025 dan menganalisis arah perkembangannya ke depan.
Baca juga: 65 Persen Karhutla di Lahan Gambut, Ancam Target Iklim RI
Dewan tersebut menemukan bahwa pengurangan polusi yang tercatat di tahun 2025 ternyata sangat sedikit, yaitu hanya 0,1 persen. Penurunan jumlah polusi dari sektor pabrik dan sektor energi sia-sia karena tertutup oleh peningkatan polusi yang berasal dari sektor bangunan dan sektor transportasi.
Anggaran batas maksimal polusi saat ini, yang dibuat sebagai bagian dari Undang-Undang Perlindungan Iklim Jerman hingga tahun 2030, diperkirakan masih bisa "terpenuhi secara tipis".
Namun, target jangka panjang lainnya termasuk target pengurangan polusi sebesar 88 persen pada tahun 2040 dan bebas polusi sepenuhnya pada tahun 2045 diprediksi akan semakin jauh dari target seiring berjalannya waktu.
"Perkiraan awal yang digunakan dalam perhitungan ini perlu diperbarui terutama untuk sektor energi dan sektor bangunan," kata Ketua Dewan Pakar, Barbara Schlomann.
"Untuk kedua sektor tersebut, kami memperkirakan jumlah polusi yang sebenarnya terjadi di lapangan akan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan," tambahnya.
Dewan Pakar pun menyarankan agar pemerintah Jerman memeriksa kembali dan memperbaiki program iklimnya.
Selain itu, penelitian menemukan bahwa sektor penggunaan lahan dan infrastruktur lahan (LULUCF) yang dalam rencana iklim seharusnya dijadikan tempat untuk menyerap karbon justru akan tetap menjadi sumber yang mengeluarkan polusi hingga tahun 2050.
"Dari sudut pandang dewan pakar, memasukkan kebijakan perlindungan iklim ke dalam satu strategi politik menyeluruh yang sejalan tetap menjadi syarat mutlak untuk mencapai target-target perlindungan iklim. Hal ini termasuk mempertimbangkan dampak pembagian keadilan sosial serta syarat dan konsekuensi ekonomi sejak awal, dan secara jelas memeriksa hubungan yang berkaitan, misalnya dengan sistem perdagangan emisi," papar Wakil Ketua Dewan, Marc Oliver Bettzüge.
Baca juga: PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
Sebagai informasi pada bulan Maret, Jerman meluncurkan rencana baru yang bersejarah berisi 90 poin untuk memangkas emisi karbon dan mengurangi ketergantungan mereka pada impor bahan bakar.
Rencana tersebut didukung oleh dana iklim dan transformasi sebesar 7,6 miliar euro di mana uang tersebut akan dibagikan antara tahun 2027 hingga 2030.
Uang tambahan sebesar 400 juta euro akan diambil dari dana khusus Jerman untuk infrastruktur, yang telah disahkan pada September 2025.
Pemerintah Jerman mengklaim bahwa langkah-langkah tersebut secara bersama-sama akan mengurangi 27,1 juta ton karbon dioksida (CO2) pada tahun 2030. Sebagai gambaran, jumlah polusi tahunan negara tersebut mencapai sekitar 673 million ton pada tahun 2023 saja.
Dewan Pakar menilai bahwa program tersebut "sangat tidak mungkin" bisa memenuhi target pengurangan polusi Jerman yang mengikat secara hukum jika hanya mengandalkan rencana itu saja, dengan risiko kegagalan yang sangat besar terutama untuk target setelah tahun 2030.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya