Pengamat: Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Nikel Perkuat Industri Baterai Nasional

‎KOMPAS.com - Indonesia berencana memberlakukan kebijakan subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang lebih mempertimbangkan baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC).

Kebijakan tersebut memperkuat ekosistem baterai nasional yang berbasis nikel sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini terus membebani neraca perdagangan dan fiskal negara.

‎Menurut pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi, pengembangan EV berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang bisa diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional. 

Baca juga: Insentif Mobil Listrik Baterai Nikel Bakal Lebih Besar, Ini Kata Chery

‎Berbeda dengan teknologi lithium iron phosphate (LFP) yang bahan bakunya belum diproduksi di Indonesia, kata dia, teknologi NMC lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

‎“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel, saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel, sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

‎Diketahui, pemerintah akan menyalurkan subsidi EV dengan alokasi 200.000 unit motor dan mobil listrik mulai Juni 2026 untuk mengurangi impor maupun konsumsi BBM dalam jangka panjang.

‎Berdasarkan skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan mensubsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik dengan baterai NMC.

Sementara itu, PPN DTP sebesar 40 persen bagi mobil listrik dengan baterai selain nikel. Untuk subsidi pembelian motor listrik, diberikan sebesar Rp 5 juta per unit.

‎Fahmi menganggap, kebijakan terbaru tersebut juga lebih baik dibandingkan skema sebelumnya karena mulai mengurangi insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU). Ia menilai, skema dalam kebijakan subsidi EV tersebut dapat memperbesar peluang tumbuhnya industri kendaraan listrik dan baterai di dalam negeri.

‎Apalagi, pasar EV Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

‎Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi EV dengan baterai LFP. Merujuk pada pengolahan data wholesales GAIKINDO yang mengklasifikasikan model kendaraan berdasarkan jenis baterai, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen dari total pasar pada 2024. Sementara itu, EV berbasis nikel atau memakai baterai NMC hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7 persen.

Baca juga: Permintaan Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik Dinilai Masih Prospektif

‎Pada 2025, dominasi LFP memang mulai sedikit menurun, meski masih menguasai pasar dengan penjualan 88.344 unit atau 77,2 persen. Sedangkan, EV berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8 persen dari total penjualan nasional. Data itu menunjukkan EV berbasis NMC mulai tumbuh lebih cepat. Penjualan EV berbasis NMC tercatat melonjak 177,6 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibanding pertumbuhan LFP sebesar 88,7 persen.

Baterai LFP

‎Secara global, tren industri kendaraan listrik memang mulai bergeser ke penggunaan baterai LFP karena biaya produksinya lebih murah. Laporan International Energy Agency mencatat baterai LFP telah menguasai hampir separuh pasar baterai kendaraan listrik dunia pada 2024, serta terus tumbuh pesat, terutama di pasar China dan Asia.

‎Di sisi lain, Indonesia justru mempunyai keunggulan besar pada rantai pasok nikel, yang menjadi bahan utama baterai NMC. Maka dari itu, Fahmi menyebut, pertumbuhan pasar EV nasional harus dimanfaatkan untuk memperkuat hilirisasi mineral domestik dan industri baterai nasional.

‎Jika pasar EV Indonesia terus tumbuh dengan lebih banyak didominasi teknologi LFP, maka potensi nilai tambah industri baterai justru berisiko mengalir ke luar negeri. Indonesia perlu memanfaatkan peluang pertumbuhan permintaan EV dengan menciptakan ekosistem industrialisasi dari hulu sampai hilir.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Disebut Belum Dorong Penguatan SDM dan Industri Lokal

‎Ia mengingatkan, pengembangan industri EV tidak cukup hanya dengan mengandalkan subsidi. Sudah sepatutnya, pemerintah juga harus memastikan adanya pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar bisa membangun industri EB yang mandiri.

‎Kata dia, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional. Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia sebenarnya mempunyai posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan EV global.

‎Menurut Fahmi, BUMN pertambangan, seperti MIND ID, dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional.

‎"Konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak hanya menguntungkan produsen asing, tetapi juga memperkuat industri berbasis sumber daya alam mineral batu bara nasional," tutur Fahmi.